Ini 3 Rekomendasi yang Dilakukan Pemerintah untuk Redakan Konflik Papua

SURABAYA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kogoya menyebut ada tiga rekomendasi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di Papua.

Seperti diketahui, aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang, dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Ketua Adat Papua: Semua Perempuan Harus Mencontoh Risma dan Khofifah

Lenis Kogoya menyampaikan, persoalan yang terjadi di Papua memang harus segera diselesaikan dengan cara melakukan pendekatan secara persuasif.

Ia berharap tindakan-tindalan rasialis yang dapat melukai hati masyarakat Papua tidak terulang kembali.

Berikut tiga rekomendasi yang dilakukan kepada mahasiswa Papua:

1. Memperbaiki Asrama Papua

Menurut Lenis, pemerintah akan merenovasi asrama-asrama mahasiswa yang berada di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Ia menyampaikan, ada sekitar 1.600 lebih mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan tinggi di seluruh tanah air dan perlu mendapatkan fasilitas serta sarana dan prasarana yang baik.

"Membangun asrama itu ya, mungkin ada asrama perempuan juga yang rusak dan sebagainya. Itu nanti kita bangun sesuai musyawarah," kata Lenis di rumah dinas wali kota Surabaya, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Ditolak, Risma Tetap Berupaya Temui Mahasiswa Papua di Asrama Surabaya

Selain itu, asrama-asrama tersebut juga bakal dilengkapi dengan  fasilitas olahraga dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan mahasiswa.

"Di situ (asrama) nanti ada pelatihannya, ada PKL-nya terus fasilitas anak-anak berolahraga dan beberapa daerah-daerah yang tertinggal kita bisa membangun asrama mungkin lebih luas," ujar Lenis.

2. Pembinaan mahasiswa

Selain melakukan renovasi dan membangunkan asrama mahasiswa yang lebih luas untuk daerah-daerah terpencil, Lenis mengatakan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan bekerja sama untuk memberikan pembinaan yang komprehensif kepada mahasiswa asal Papua.

"Yang kedua adalah nanti kita akan fasilitasi kesepakatan bersama antara gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dengan gubernur di provinsi lain," tutur Lenis.

Baca juga: Demo di Fakfak Ricuh, Brimob dan TNI Dikerahkan Amankan Situasi