PPP Kota Makassar Ancam Pecat Kader yang Tersandung Kasus Narkoba

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua DPC PPP Kota Makassar Busranuddin Baso Tika mengancam akan memecat kader yang tersandung dalam kasus narkoba.

Hal ini ia ungkapkan setelah mengetahui salah satu kadernya, Rachmat Taqwa Quraisy ditangkap anggota Reserse Narkoba Polrestabes Makassar, Selasa (20/8/2019) dini hari tadi. 

Ia mengatakan, tidak ada toleransi bagi kadernya jika tersandung kasus narkoba yang menurutnya kejahatan yang lebih besar dari terorisme. 

"Jadi, saya ketua PPP Makassar kalau memang ada caleg PPP terbukti memakai narkoba atau apa saja kami pasti pecat di partai. Tida ada ampun," tegas pria yang akrab disapa BBT, itu saat diwawancara, Selasa. 

Baca juga: Tersandung Kasus Narkoba, Anggota DPRD dari PPP Terpilih Masih Bisa Dilantik

Ia menambahkan, partai berlambang Ka'bah itu juga komitmen dengan perang terhadap narkoba.

Hal ini dikatakannya sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang komitmen menyatakan narkoba harus diperangi. 

"Sesuai dengan arahannya Bapak Presiden bahwa narkoba harus kita perangi bersama," ungkap dia. 

Namun, meski begitu, BBT mengatakan, PPP masih menunggu kelengkapan penyidikan yang dilakukan oleh polisi terkait status Rachmat yang merupakan caleg terpilih dari PPP di periode ini. 

Pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam menyimpulkan status Rachmat Taqwa Quraisy. 

"Saya menunggu hasil resmi dari kepolisian tapi intinya narkoba tidak ada ampun bagi narkoba, apalagi seandainya dia terlibat dalam jaringan itu, tidak ada ampun," pungkas BBT. 

Senada dengan BBT, Sekretaris PPP Patris Suyuti mengatakan, sejauh ini pihaknya masih belum mengumumkan pengganti dari Rachmat.

Baca juga: Oknum Caleg PPP Terpilih Sudah Konsumsi Narkoba Selama 6 Bulan

Menurutnya, Rachmat bisa saja dilantik jika hingga pelantikannya, status pidana yang menjeratnya belum inkrah di pengadilan. 

Namun, jika Rachmat dipecat, maka caleg PPP yang berada di peringkat kedua di wilayah Dapil II yang akan menggantikan posisi Rachmat di DPRD Kota Makassar. 

"Pasti di-PAW. Tidak mungkin kami biarkan dan pasti juga pemerintah kota juga akan memperhitungkan untuk menandatangani kalau memang dia terbukti. Kami pecat juga sebagai pengurus jika terbukti," ujar dia.