Ini Video Permintaan Maaf Khofifah dan Wali Kota Malang terkait Kerusuhan di Manokwari

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta maaf atas peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Khofifah telah menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang dianggap memicu kerusuhan di Manokwari.

Selain Khofifah, Wali Kota Malang Sutiaji juga menyampaikan permohonan maaf atas kericuhan antara warga dan mahasiswa Papua, ketika mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) hendak melaksanakan aksi di depan Balai Kota Malang.

Baca juga: Wagub Papua Barat Cek Fasilitas Umum yang Terbakar di Manokwari

Pemerintah Kota Malang juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemulangan terhadap mahasiswa asal Papua yang ada di Malang.

Berikut video pernyataan permintaan maaf yang disampaikan Khofifah dan Sutiaji, yang dilansir dari Kompas TV.

Gubernur Jawa Timur Khofifah: 

"Komitmen kita adalah menjaga Pancasila, menjaga Merah Putih. Nah, atas nama komitmen ber-Indonesia itulah, mari bersama-sama kita menempakan yang satu dengan yang lain setara, ada equal treatment, yang satu dengan yang lain harus saling menghormati, yang satu dengan yang lain harus saling menghargaai.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan di Manokwari hingga Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat

Ketika kemudian terviralkan sesuatu yang menjadikan sensitif, dengan sebutan-sebutan tertentu, kami, tadi saya bertelepon dengan Pak Gubernur Papua, Pak Lukas Enembe, kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur.

Oleh karena itu, harus dibedakan atara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitemen Jawa Timur, kita seselalu mengingatkan joko Jawa Timur".

Wali Kota Malang Sutiaji:

"Jadi pemerintah kota sampai saat ini tidak pernah membuat kebijakan yang berkaitan dengan ada pemulangan dan lain sebagainya. Jangankan dia adalah warga negara kita, orang di seluruh dunia saja boleh kok, mencari ilmu di kita.

Jadi sekali lagi, tidak pernah ada larangan atau pemulangan dan lain sebagainya berkaitan dengan ini. Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil ya, atau dimaknai besar, itu kalau antara masyarakat atas nama Pemerintah Kota Malang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa kemarin itu, kan, di luar sepengetahuan kami juga. 

Dan setelah itu kami kumpulkan, para kelompok ini saya kumpulkan semua, saya berikan paparan kepada mereka bahwa sesungguhnya siapapun berhak untuk menyampaikan pendapat.

Terus mereka menyampaikan itukan makar, penilaian makar dan tidak, bukan diranah kami, karena namanya itukan baru menyampaikan pendapat. Kita dengarkan pendapatnya bagaimana dan dilindungi oleh Negara".