Sejumlah Kader dan Pengurus Segel Kantor DPD Partai Demokrat Maluku Utara

TERNATE, KOMPAS.com - Sejumlah kader dan pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara menyegel kantor DPD Demokrat Malut di Kota Ternate, Minggu (18/8/2019).

Penyegelan itu sebagai bentuk kekecewaan pengurus partai terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara Hendrata Thes.

Hendrata yang juga Bupati Kabupaten Kepulauan Sula itu dinilai telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (ADRT) partai.

Salah satunya, tidak melaksanakan rapat partai.

Selain itu, dia dianggap gagal dalam perolehan kursi di legislatif pada Pileg 2019 lalu.

"Hendrata juga tidak menggelar rapat kerja daerah, rapat pimpinan daerah, tidak menjalankan amanat konstitusi partai yang tertera dalam pedoman organisasi, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis, sehingga merugikan partai," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Maluku Utara, Akbar Basrah, Minggu.

Baca juga: Respon Emil Dardak Saat Namanya Disebut Calon Ketua Demokrat Jatim

Menurut Akbar, sebelumnya para kader dan pengurus harian DPD Partai Demokrat sudah menyurati ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat terkait dengan persoalan ini.

Namun, saat itu Partai Demokrat sedang berduka atas wafatnya Ani Yudoyono.

Aksi protes kemudian baru terlaksana hari ini.

Para kader meminta kepada DPP Partai Demokrat untuk secepatnya menunjuk Pelaksana tugas (Plt) sebagai ketua DPD Partai Demokrat di Maluku Utara.

Penunjukkan itu dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah pada 2020 mendatang.

"Dalam waktu dekat, kami meminta DPP segera mencopot Hendrata dan tidak ada tawar menawar untuk mempertahankan Bupati Kepulauan Sula itu," kata Akbar.

Menanggapi itu, Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara Hendrata Thes mengatakan bahwa aksi itu merupakan sebuah dinamika politik yang dilakukan oleh oknum-oknum.

“Itu dinamika yang dilakukan oleh oknum-oknum. Saya tetap berpedoman dengan DPP terus bekerja,” kata Hendrata kepada Kompas.com melaui pesan singkat.

Namun Hendrata tidak menjelaskan lebih jauh langkah apa yang akan dia lakukan terkait persoalan ini.

Hendrata menyerahkan masalah tersebut ke pimpinan partai.

“Kita serahkan ke partai saja,” ujar Hendrata.