PON 2020 Terancam Tertunda, Gubernur Papua Akan Temui Presiden Jokowi

JAYAPURA, KOMPAS.com - Waktu penyelenggaraan PON XX 2020 di Papua tinggal sekitar 14 bulan dan Gubernur Papua Lukas Enembe berencana akan menemui Presiden joko Widodo untuk mengevaluasi persiapannya.

Enembe menegaskan, akan meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat karena hingga kini masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk penyelenggaraan PON.

"Ini agendanya Negara, PON bukan agenda daerah, kebetulan kami jadi tuan rumah. Kalau (PON) gagal, ya itu bukan kegagalan provinsi, ini kegagalan Negara," tutur Lukas, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-74, di Stadion Mandala Jayapura, Sabtu (17/8/2019).

Baca juga: Ini Kronologi KKB Tembak 2 Anggota TNI di Jayawijaya, Papua

Sebelumnya, Enembe sempat menyebut, bila dalam agenda pertemuan dengan presiden nanti, ada opsi untuk menunda pelaksanaan PON.

"Rencananya tanggal 19 Agustus, kami mau ketemu presiden untuk bicarakan ini, apakah penundaan, karena ini agenda nasional, bukan agenda daerah. Jadi, presiden bisa dengan kabinet baru. Inpres PON saja, sekarang baru masuk di Ibu Puan Maharani (Menko PMK). Jadi, kami mungkin minta waktu, kalau Jokowi setuju, yah mungkin ditunda ke 2021 atau 2022," kata dia.

Ia menyebut, salah satu alasan persiapan PON belum maksimal adalah masalah anggaran.

Setidaknya, dibutuhkan lagi Rp 4 triliun untuk membangun dan merenovasi venue PON beserta dengan perlengkapannya.

Baca juga: Logo dan Maskot PON 2020 Diluncurkan, Ini Maknanya

Untuk memenuhi jumlah tersebut, ia menegaskan APBD tidak bisa menutupinya sehingga ia berharap pusat bisa mengambil alih.

"Untuk PON saja kami masih butuh anggaran Rp 4 triliun, kecuali negara mau turun tangan," kata dia.

Namun, Enembe memastikan keputusan mengenai PON 2020 ada di tangan Presiden Joko Widodo, sehingga ia berharap ada keputusan yang merupakan solusi terbaik bagi semua pihak.