Survei Media Sosial: Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti Layak Dipertahankan Jadi Menteri

BANDUNG, KOMPAS.com – Kinerja para menteri tak pernah lepas dari sorotan netizen di media sosial. Bahkan mereka menyuarakan nama-nama menteri yang dinilai layak dipertahankan.

Indonesia Indicator (I2) melakukan riset berbagai percakapan mengenai menteri, kementerian, dan kebijakan kementerian sepanjang Juli 2018 hingga Juli 2019.

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang mengungkapkan, data pembicaraan terkait menteri di Facebook mencapai 55.848 post dari 15.548 akun organik.

Sedangkan, pembicaraan terkait kebijakan menteri mencapai 62.662 post dari 19.977 akun organik.

"Berbagai perbincangan di Facebook dalam riset ini berasal dari akun organik, bukan robot. Jadi percakapan mengenai menteri dan kebijakan menteri relatif berlangsung alami," ujar Rustika saat dihubungi, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti Beri Salam Perpisahan dan Pesan kepada Nelayan

Rustika menjelaskan, pembicaraan mengenai “Menteri Kabinet”, mulai ramai 9 Juli 2018 dan intensitasnya terus mengalami kenaikan hingga 15 Juli 2019.

Menurut netizen Facebook, menteri yang layak dimajukan lagi adalah Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti.

Di mata netizen, dua nama ini merupakan sosok menteri yang berkarakter, mumpuni, berkompeten, yang ditunjukkan dengan kemampuannya menjadi pemimpin, serta komunikator yang baik.

Di mata publik, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil kerap mengundang kontroversi, tetapi mereka tunjukkan dengan hasil kerja konkret dan positif, bahkan kerap mendapatkan penghargaan dari lembaga internasional.

Sri Mulyani tegas dalam memberantas korupsi dan mereformasi birokrasi di Kemenkeu, juga dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah disrupsi atau krisis ekonomi dunia (antara lain akibat perang ekonomi AS-Cina serta krisis ekonomi di Eropa).

Kinerja Sri Mulyani yang dinilai positif antara lain penerimaan negara yang melampaui target, kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), pengembalian saham PT Freeport Indonesia ke pemerintah, penyelamatan uang negara dari perusahaan milik Tommy Suharto.

Keberhasilan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) di Bali, dan prestasinya sebagai Finance Minister of the Year 2019 Global and the Asia Pacific.

Sementara sentimen negatif muncul antara lain dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, bertambahnya utang negara, dan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sementara Susi Pudjiastuti tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan laut Indonesia dari illegal fishing, sehingga Indonesia menjadi salah satu eksportir ikan besar dunia dan menyelamatkan potensi hasil laut bernilai triliunan rupiah.

Susi juga sangat populer di kalangan rakyat kecil terutama nelayan dan para netizen karena penampilan pribadinya yang apa adanya.

Baca juga: Rumah Menteri Susi Dirusak, Pelaku Diketahui Sering Hina Susi di Medsos

Berbeda dengan Susi Pudjiastuti yang populer sejak menjadi menteri kabinet Jokowi-JK, nama Sri Mulyani sudah lebih dikenal sebagai ahli ekonomi kelas dunia dan berintegritas.

Catatan penting dari temuan riset kali ini adalah diperlukannya sosok atau figur menteri yang tidak hanya mumpuni, memiliki kinerja yang bagus, tetapi juga berkarakter dan pandai berkomunikasi kepada masyarakat, baik di media mainstream maupun media sosial.

10 Menteri terpopuler

Lembaga I2 mencatat ada 10 nama menteri paling banyak dibicarakan netizen di FB. Sri Mulyani, Lukman Hakim Saifuddin dan Luhut Binsar Panjaitan merupakan tiga menteri yang paling banyak diperbincangkan di Facebook.

Setahun terakhir, Sri Mulyani dibicarakan 6.152 kali dalam satu tahun. Respons yang ditujukan padanya relatif beragam, dan dekat dengan persoalan keseharian.

“Di antaranya soal gaji pegawai negeri, pencairan THR dan gaji ke-13, kenaikan tarif STNK, hingga soal utang negara,” ungkap Rustika.

Menteri Agama Lukman Hakim juga populer di Facebook dengan 4.847 percakapan. Isu yang dibicarakan tentang musim haji dan acara keagamaan. Selain itu, isu korupsi di daerah dan kementerian pusat juga cukup menjadi bahan perbincangan.

Sementara Luhut Binsar Pandjaitan menjadi figur menteri yang banyak dibicarakan ketiga dengan 4.494 percakapan. Perbincangan tentang Luhut, terkait dengan situasi pemilu, terutama isu rencana pertemuannya dengan Prabowo pasca-pilpres.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di posisi keempat dengan 4.085 pembicaraan. Posisi kelima ditempati Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (3.217 pembicaraan).

Adapun lima nama terakhir yang masuk daftar adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 3.077 pembicaraan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman (2.993 pembicaraan).

Kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (2.163 pembicaraan), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (1.933 pembicaraan), serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek (1.861 pembicaraan).

Rustika mengatakan, respons netizen Facebook dalam pembicaraan terkait menteri-menteri itu beragam.

Lukman Hakim Saifuddin, misalnya, memperoleh tanggapan positif 51,08 persen atau 2.476 pembicaraan antara lain dari pelaksanaan haji dan umrah, penetapan Hari Santri, isu pengeras suara masjid, serta kegiatan keagamaan seperti Idulfitri dan puasa Ramadan.

Sedangkan sentimen negatif 25,50 persen atau 1.236 pembicaraan muncul dari masalah korupsi di Kementerian Agama, termasuk ditemukannya uang yang diduga suap di kantornya serta isu dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Luhut Binsar Panjaitan memperoleh sentimen positif 43,66 persen atau 1.962 pembicaraan antara lain dari perkembangan pembangunan infrastruktur kemaritiman dan program Integrated Fishing Industry.

Sementara sentimen negatif muncul antara lain dari film dokumenter Sexy Killer tentang "kotornya" bisnis batu bara di Indonesia dan kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilihan presiden.

Baca juga: 5 Fakta Kampanye Sandiaga di Yogyakarta, Sanjung Sri Mulyani hingga Bantah Prabowo Sakit

Untuk Wiranto, nada positif 49,91 persen atau 2.039 pembicaraan antara lain berasal dari ajakan tidak golput dalam pemilu dan penegasan bahwa kecurangan pemilihan presiden mestinya dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan tone negatif antara lain dari isu pengusutan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu dan kerusuhan pasca-pengumuman hasil pemilihan presiden.

"Dua menteri itu banyak dibicarakan terkait kerusuhan setelah pemilu," ujar Rustika.