5 Poin soal Larangan Gunakan Kantong Plastik Sekali Pakai di Surabaya

Kompas.com - 15/08/2019, 06:13 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini KOMPAS.COM/GHINAN SALMANWali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Surat edaran yang ditandatangani Risma itu diterbitkan pada Selasa (13/8/2019) dan ditujukan kepada kepala OPD di lingkungan Pemkot Surabaya, pengusaha ritel, rumah makan, restoran, coffee shop, bar, rumah minum, toko roti, dan pusat perbelanjaan makanan.

Di luar itu, surat imbauan itu juga ditujukan kepada pimpinan bank, hotel, mal, swalayan, dan tempat hiburan umum serta pengelola pasar se-Kota Surabaya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Eko Agus Supiandi mengatakan, larangan untuk membatasi penggunaan kantong plastik sudah sangat mendesak untuk dilakukan.

Terlebih, kata dia, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk menjadikan Surabaya zero waste atau bebas sampah.

"Sudah lama ya, kan (gerakan membatasi kantong plastik sekali pakai sudah digaungkan di dunia. Dunia sudah gembar-gembor (membatasi kantong plastik sekali pakai), masak Surabaya diam saja," kata dia, Rabu (14/8/2019).

Menurut dia, semua OPD akan menyosialisasikan dan mengimbau kepada mitra binaannya untuk berhenti menggunakan kantong plastik sekali pakai.

Salah satunya, minimarket dan supermarket di Surabaya yang mengaku belum mengetahui adanya sosialisasi dan imbauan mengenai larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai.

"Masing-masing OPD punya binaan, seperti restoran tugas dinas pariwisata, supermarket tugasnya disperindag. Semua OPD punya tugas mengawasi dan membina. Ini memang pelan-pelan, tapi semuanya sudah mengetahui," ujar Eko.

Ia memastikan akan terus melakukan pengawasan agar aturan tersebut bisa diterapkan dengan maksimal. Bahkan, Pemkot Surabaya juga berjanji akan menerapkan sanksi bagi pelanggar.

"(Pengawasan) kita lewat asosiasi, seperti asosiasi mal, asosiasi makanan dan minuman. Nanti akan ada sanksi kalau sudah ada perdanya," ucap dia.

Selain itu, Pemkot Surabaya akan membuat peraturan wali kota (Perwali) yang mengatur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Baca juga: Larang Kantong Plastik Sekali Pakai, Pemkot Surabaya akan Beri Sanksi bagi Pelanggar

Setelah ada perwali yang mengatur tentang larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, Eko memastikan akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan masyatakat, apabila masih ditemukan tetap menggunakan kantong plastik sekali pakai.

"Karena ada perdanya pasti ada sanksinya, sekarang lagi kita susun (sanksinya). Setelah itu baru terbit Perwali. Jadi memang kalau ada aturan, pasti ada sanksinya," kata Eko, Rabu (14/8/2019).

Menurut Eko, untuk sementara ini Pemkot Surabaya masih menggunakan acuan Perda Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan kebersihan di Kota Surabaya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X