DPRD Tunggu Hasil Kajian Pemkot Bogor soal Pembentukan Provinsi Bogor Raya

Kompas.com - 14/08/2019, 19:10 WIB
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota BogorKOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Bogor mempertimbangkan soal wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

Meski begitu, lembaga legislatif ini belum dilibatkan dalam pembahasan tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor Sendhy Pratama menuturkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.


Sendhy mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya harus dilihat dari skala prioritasnya dan harus mendahulukan kepentingan masyarakat.

Baca juga: Bima Arya Munculkan Wacana Provinsi Bogor Raya, Ini Penjelasannya

"Kami lihat skala prioritasnya, bisa saja dikerjakan secara simultan. Yang jelas, nanti kami lihat dulu kajiannya dari Pemkot ke arah mana kebijakannya," kata Sendhy, Rabu (14/8/2019).

Dirinya juga mengingatkan Pemkot Bogor masih memiliki banyak tugas rumah yang harus diselesaikan, di antaranya pembangunan infrastruktur, pengelolaan transportasi, hingga penanggulangan kemisikinan.

Dia menuturkan, kebijakan yang diambil Pemkot Bogor harus bermanfaat sehingga tidak merugikan masyarakat.

"Dukung atau tidak, kami lihat kajian yang komprehensif dan harus bermanfaat untuk masyarakat," sebut dia.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah memunculkan wacana pembetukan Provinsi Bogor Raya.

Bima mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan sejak tahun 2012.

Baca juga: Pemkab Bogor Mulai Larang Penggunaan Kantong Plastik pada 17 Agustus 2019

Pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut menurut dia adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor.

Perluasan wilayah, sebut dia, perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di Kota Bogor.

"Ini pun berdasarkan kajian kami dan masukan dari warga. Mungkin opsi lain bukan menambah wilayah baru, tapi dipersempit teritorinya jadi provinsi baru. Kalau teman-teman googling, ide ini sudah lama dari tahun 2012," ungkap Bima.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X