Ridwan Kamil Tunggu Hasil Investigasi Pertamina soal Minyak Tumpah di Karawang

BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil masih menunggu hasil investigasi dari Pertamina perihal penyebab tumpahan minyak (oil spill) Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang mencemari area pantai di Kabupaten Karawang dan Bekasi.

Hingga kini, Ridwan Kamil mengaku belum mendapat jawaban soal sebab utama kejadian itu, apakah dari gempa bumi atau akibat kesalahan teknis.

"Jadi ini pertanyaan banyak orang, apakah karena masalah teknis pipanya, berarti itu jadi lampu kuning buat pipa lainnya atau memang karena kebencanaan walaupun teknologi pipanya bagus itu mungkin jadi musibah," ujar Ridwan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Polisi Minta Keterangan Sejumlah Pihak untuk Dalami Penyebab Minyak Tumpah di Karawang

Sambil menunggu investigasi, Emil meminta Pertamina segera menuntaskan pembersihan gumpalan minyak tersebut.

Idealnya, menurut Ridwan Kamil, progres penyumbatan titik kebocoran sudah selesai.

"Per kunjungan saya, relief well-nya sumur emergensi untuk menutupnya kan bergerak di kisaran 30 persen Minggu lalu. Harusnya sekarang sudah bergerak lebih cepat," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Ia pun berkomitmen untuk terus memantau setiap perbaikan yang dilakukan oleh Pertamina.

Jika diperlukan, Emil akan kembali meninjau lokasi kejadian.

"Progresnya nanti saya pantau sesuai kebutuhan, tapi via koordinasi dengan para bupati," kata Emil.

Sebelumnya, Ridwan Kamil didampingi Bupati Karawang Cellica Nurachadiana meninjau lokasi terdampak tumpahan minyak (oil spill) Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Rabu (7/8/2019).

Emil sempat berdialog bersama puluhan warga desa terdampak, khususnya para nelayan dan penambak ikan.

Warga mengeluhkan, selama insiden tumpahan minyak terjadi, mereka tidak bisa melaut.

Emil meminta pemerintah daerah yang warganya terdampak oil spill untuk segera menghitung kerugian.

Dalam jangka waktu 10 sampai 14 hari, kerugian akan diberikan langsung kepada warga.

"Saya minta (pemda) bentuk tim untuk mencatat ganti rugi, harus seobyektif mungkin. Dan masyarakat (terdampak) saya minta informasinya juga tidak dilebihkan dan tidak dikurang-kurangkan," ujar Emil.