13 Tahun Tanpa Kepastian, Izin Gereja Yasmin Bogor Dijanjikan Selesai Tahun Ini

Kompas.com - 14/08/2019, 12:41 WIB

Rachmawati

Editor

Lihat Foto

Jemaah gereja melakukan protes atas disegelnya GKI Yasmin pada 11 Maret 2012 dan meminta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden untuk membiarkan mereka beribadah. (dok BBC Indonesia)

Protes penyegelan GKI Yasmin pada Januari 2012 di depan Istana Presiden, Jakarta.

Penduduk di Bekasi melewati tulisan tolak pembangunan gereja di dekat GPIB Filadelfia, Bekasi, yang disegel pada 25 Desember 2012.

Sumber BBC Indonesia

KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa Gereja Yasmin Bogor yang terkatung-katung proses izinnya dalam 13 tahun terakhir karena ditentang "kelompok intoleran" akan selesai tahun ini.

"Itu adalah PR yang tak bisa sendiri dihadapi, tapi kami percaya harus diselesaikan bersama-sama," katanya saat peluncuran hasil riset Setara Institute di Jakarta, Selasa (13/08).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengakui di daerahnya masih terdapat kelompok-kelompok intoleran, termasuk yang menolak keberadaan GKI Yasmin.

Terkait dengan penyelesaian GKI Yasmin, Bima Arya mengaku telah membentuk tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah kota, gereja, dan kelompok Islam.

Saat ini tim yang terdiri dari tujuh orang masih membahas fokus penyelesaian GKI Yasmin dengan pilihan mendirikan di tempat yang baru, relokasi, atau berbagi lahan.

"Saya optimistis yang besar, Yasmin ini akan selesai. Mudah-mudahan Natal ini ada kabar baik bagi kita semua," kata Bima Arya.

Hasil penelitian Setara Institute menunjukkan terdapat 91 produk hukum di Jawa Barat dan 24 di Yogyakarta yang berisi elemen diskriminatif berdasarkan gender, etnisitas, kepercayaan dan orientasi seksual.

Dari temuan Setara Institute, dampak yang ditimbulkan dari produk hukum daerah diskriminatif antara lain hambatan pelayanan publik, hilangnya hak konstitusional warga untuk menjalankan ibadah, stigma terhadap kelompok LGBT/waria dan pekerja seks, meningkatnya kesulitan pendirian tempat ibadah, dan potensi tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Kemendagri kurang tenaga evaluasi

dok BBC Indonesia Protes penyegelan GKI Yasmin pada Januari 2012 di depan Istana Presiden, Jakarta.

"Produk hukum diskriminatif akan menjadi bom waktu, menyebabkan konflik sosial antar etnik, agama dan ikatan sosio-kultural lainnya," kata peneliti Setara Institute, Ismail Hasani.

Kementerian Dalam Negeri mengakui sulit mengendalikan produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, salah satunya karena masalah internal.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik mengaku dari 56 anggota tim yang mengevaluasi produk hukum daerah, hanya tujuh yang berlatar belakang sarjana hukum.

"Selainnya, sarjana lain yang dipaksa menjadi sarjana hukum," katanya, Selasa (13/8/2019).

Akmal mengatakan pihaknya berjanji akan mengevaluasi satu persatu berdasarkan kewenangan direktorat untuk mengklarifikasi produk hukum daerah.

Akmal mengatakan jika terdapat produk hukum daerah yang bertentangan dengan aturan lainnya termasuk Pancasila serta berpotensi menimbulkan konflik, "Maka Kemendagri berhak untuk menyampaikan kepada pemda untuk dilakukan perubahan."

Ia mengatakan dalam waktu dekat, temuan Setara Institute ini akan dibawa dalam rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Ombudsman RI.