13 Tahun Tanpa Kepastian, Izin Gereja Yasmin Bogor Dijanjikan Selesai Tahun Ini

Kompas.com - 14/08/2019, 12:41 WIB
Jemaah gereja melakukan protes atas disegelnya GKI Yasmin pada 11 Maret 2012 dan meminta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden untuk membiarkan mereka beribadah. dok BBC IndonesiaJemaah gereja melakukan protes atas disegelnya GKI Yasmin pada 11 Maret 2012 dan meminta Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden untuk membiarkan mereka beribadah.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa Gereja Yasmin Bogor yang terkatung-katung proses izinnya dalam 13 tahun terakhir karena ditentang "kelompok intoleran" akan selesai tahun ini.

"Itu adalah PR yang tak bisa sendiri dihadapi, tapi kami percaya harus diselesaikan bersama-sama," katanya saat peluncuran hasil riset Setara Institute di Jakarta, Selasa (13/08).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengakui di daerahnya masih terdapat kelompok-kelompok intoleran, termasuk yang menolak keberadaan GKI Yasmin.

Terkait dengan penyelesaian GKI Yasmin, Bima Arya mengaku telah membentuk tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah kota, gereja, dan kelompok Islam.

Baca juga: Gereja HKBP Batam Center Sumbang 3 Ekor Kambing untuk Kurban

Saat ini tim yang terdiri dari tujuh orang masih membahas fokus penyelesaian GKI Yasmin dengan pilihan mendirikan di tempat yang baru, relokasi, atau berbagi lahan.

"Saya optimistis yang besar, Yasmin ini akan selesai. Mudah-mudahan Natal ini ada kabar baik bagi kita semua," kata Bima Arya.

Hasil penelitian Setara Institute menunjukkan terdapat 91 produk hukum di Jawa Barat dan 24 di Yogyakarta yang berisi elemen diskriminatif berdasarkan gender, etnisitas, kepercayaan dan orientasi seksual.

Dari temuan Setara Institute, dampak yang ditimbulkan dari produk hukum daerah diskriminatif antara lain hambatan pelayanan publik, hilangnya hak konstitusional warga untuk menjalankan ibadah, stigma terhadap kelompok LGBT/waria dan pekerja seks, meningkatnya kesulitan pendirian tempat ibadah, dan potensi tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

Baca juga: Shalat Id Berlangsung di Depan Gereja, Umat Kristen Tunda Ibadah


Kemendagri kurang tenaga evaluasi

Protes penyegelan GKI Yasmin pada Januari 2012 di depan Istana Presiden, Jakarta. dok BBC Indonesia Protes penyegelan GKI Yasmin pada Januari 2012 di depan Istana Presiden, Jakarta.
"Produk hukum diskriminatif akan menjadi bom waktu, menyebabkan konflik sosial antar etnik, agama dan ikatan sosio-kultural lainnya," kata peneliti Setara Institute, Ismail Hasani.

Kementerian Dalam Negeri mengakui sulit mengendalikan produk hukum daerah yang intoleran dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas, salah satunya karena masalah internal.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik mengaku dari 56 anggota tim yang mengevaluasi produk hukum daerah, hanya tujuh yang berlatar belakang sarjana hukum.

"Selainnya, sarjana lain yang dipaksa menjadi sarjana hukum," katanya, Selasa (13/8/2019).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Eks Sandera Abu Sayyaf, Sering Dimarahi dan Dipukul dengan Senjata

Cerita Eks Sandera Abu Sayyaf, Sering Dimarahi dan Dipukul dengan Senjata

Regional
Begini Cara Pemprov Riau Cegah Masuknya Virus Corona

Begini Cara Pemprov Riau Cegah Masuknya Virus Corona

Regional
Saat Jokowi Tertawa Mendengar Sertifikat Tanah Ingin Digadai untuk Jual Es Degan

Saat Jokowi Tertawa Mendengar Sertifikat Tanah Ingin Digadai untuk Jual Es Degan

Regional
Pemkot Semarang Targetkan Seluruh Bidang Tanah Bersertifikat pada 2021

Pemkot Semarang Targetkan Seluruh Bidang Tanah Bersertifikat pada 2021

Regional
Balita Warga China di Ruang Isolasi RSUD NTB Bukan Suspect Virus Corona

Balita Warga China di Ruang Isolasi RSUD NTB Bukan Suspect Virus Corona

Regional
Hoaks, Pasien Terkena Virus Corona Dirawat di RSUD Moewardi Solo, Dokter: Kami Pantau Kena Bronkitis Akut

Hoaks, Pasien Terkena Virus Corona Dirawat di RSUD Moewardi Solo, Dokter: Kami Pantau Kena Bronkitis Akut

Regional
Sultan HB X Tak Bisa Larang Turis asal China Berwisata ke DIY

Sultan HB X Tak Bisa Larang Turis asal China Berwisata ke DIY

Regional
Mayat Perempuan Berseragam Pramuka di Tasikmalaya Pernah Dilaporkan Hilang

Mayat Perempuan Berseragam Pramuka di Tasikmalaya Pernah Dilaporkan Hilang

Regional
Diduga Terinfeksi Virus Corona, WN China di Cilacap Diobservasi

Diduga Terinfeksi Virus Corona, WN China di Cilacap Diobservasi

Regional
Terkait Virus Corona, 235 WN China Dipulangkan dari Batam

Terkait Virus Corona, 235 WN China Dipulangkan dari Batam

Regional
RSBP Batam Siagakan 7 Ruangan Isolasi untuk Pasien Virus Corona

RSBP Batam Siagakan 7 Ruangan Isolasi untuk Pasien Virus Corona

Regional
RSUD Dr Moewardi Solo Siapkan 2 Ruangan Isolasi Khusus Tangani Pasien Terindikasi Virus Corona

RSUD Dr Moewardi Solo Siapkan 2 Ruangan Isolasi Khusus Tangani Pasien Terindikasi Virus Corona

Regional
Gubernur Edy Rahmayadi Sebut Ada Warga Sumut Masih Berada di Wuhan China

Gubernur Edy Rahmayadi Sebut Ada Warga Sumut Masih Berada di Wuhan China

Regional
Antisipasi Virus Corona, RSMH Palembang Siagakan 2 Ruang Isolasi

Antisipasi Virus Corona, RSMH Palembang Siagakan 2 Ruang Isolasi

Regional
Cerita Ratu Keraton Agung Sejagat di Lapas, Dibully Sesama Penghuni hingga Ingin Ajarkan Make Up

Cerita Ratu Keraton Agung Sejagat di Lapas, Dibully Sesama Penghuni hingga Ingin Ajarkan Make Up

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X