7 Fakta Wacana Kota Bogor Jadi Provinsi, Ridwan Kamil Tak Setuju hingga Antisipasi Jumlah Penduduk

Kompas.com - 13/08/2019, 08:40 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, beberapa waktu lalu. DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, beberapa waktu lalu.

 

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait wacana
pembentukan Bogor menjadi provinsi.

Menurut Ridwan, wacana pembentukan itu tak punya nilai urgensi. Sebaliknya, Ridwan mengatakan, pemekaran wilayah untuk tingkat kota dan kabupaten dinilai lebih penting sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin menyambut baik rencana yang dilontarkan Bima Arya tentang wacana pembentukan Provonsi Bogor Raya.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Muncul dari obrolan Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor

Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (12/6/2019)Kompas.com/AFDHALUL IKHSAN Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Rabu (12/6/2019)

Obrolan antara Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Bupati Bogor Ade Yasin memunculkan rencana pembentukan provinsi Provinsi Bogor Raya mengundang perhatian masyarakat.

Menurut Bupati Ade, Provosi Bogor Raya akan menggabungkan beberapa kota/kabupaten.

Pembentukan provinsi tersebut bisa menjadi solusi lantaran sebelumnya ada usulan beberapa wilayah Kabupaten Bogor akan masuk ke dalam rencana perluasan wilayah Kota Bogor.

"Iya itu obrolan saya waktu ketemu dengan beliau (Bima Arya). Saya bilang daripada (daerah) kita diambil-ambilin gitu kan khawatir membuat konflik, lebih baik kita bikin Provinsi Bogor Raya saja," ujarnya di Cibinong, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Ini Awal Mula Muncul Wacana Bogor Jadi Provinsi

2. Alasan Wali Kota Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat mendatangi sejumlah layanan publik rumah sakit dan Stasiun Bogor paska pemadaman listrik, Minggu (4/8/2019)RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat mendatangi sejumlah layanan publik rumah sakit dan Stasiun Bogor paska pemadaman listrik, Minggu (4/8/2019)

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan sejak tahun 2012.

Bima menuturkan, wilayah-wilayah strategis yang bisa masuk ke dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

"Ini pun berdasarkan kajian kita dan masukan dari warga. Mungkin opsi lain bukan menambah wilayah baru, tapi dipersempit teritorinya jadi provinsi baru. Kalau temen-temen googling, ide ini sudah lama dari tahun 2012," ucap Bima, Senin (12/8/2019).

Bima menjelaskan, pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor.

Baca juga: Kontroversi Masjid Al Safar Rancangan Ridwan Kamil di Tol Cipularang

3. Bupati Ade berharap digarap secara serius

Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui usai pelantikan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Minggu (30/12/2018).KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui usai pelantikan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Minggu (30/12/2018).

Bupati Ade yang juga menjadi Ketua DPW Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan, wacana tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti.

"Meski sekedar obrolan tapi perlu juga diseriusin. Iya kan kita provinsi Jabar sudah terlalu luas ada 27 kota/kabupaten saya pikir terlalu besar. Kenapa tidak bagi dua saja minimal ada 10 lah kota/kabupaten (Jawa Barat) di sana 17," ungkapnya.

"Kalau diseriusin oke, kalau enggak ya kita lebih baik menata untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik," sambungnya.

Baca juga: Ini Spesifikasi Motor Listrik Tunggangan Baru Ridwan Kamil

4. Gubernur Ridwan Kamil tak setuju

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menaiki motor gede Royal Enfield Classic 500 Battle Green bersama istrinya, Atalia Praratya.DOK PRIBADI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menaiki motor gede Royal Enfield Classic 500 Battle Green bersama istrinya, Atalia Praratya.

Emil, sapaan akrab Gubernur Ridwan Kamil, menilai pemekaran dalam bentuk provinsi tak punya nilai urgensi.

Dirinya justri mengatakan, pemekaran wilayah untuk tingkat kota dan kabupaten dinilai lebih penting sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Namanya aspirasi politiknya sah saja. Tidak semua solusi pembangunan itu harus membentuk unit dalam bentuk provinsi. Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II," ungkap Emil di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Senin (12/8/2019).

Baca juga: Kemarau, Warga Bogor Pakai Kamar Mandi Buatan di Kolong Jembatan

5. Gubernur Jabar pilih mekarkan Dati II

Caption: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, CEO Plastic Energy Carlos Monreal, dan Wali Kota Bogor Bima Arya saat membuat kesepakatan soal pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel dengan Plastic Energy di London, Inggris, Senin (22/7/2019).Dokumentasi Humas Pemprov Jabar Caption: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, CEO Plastic Energy Carlos Monreal, dan Wali Kota Bogor Bima Arya saat membuat kesepakatan soal pembangunan pengolahan sampah plastik menjadi biodiesel dengan Plastic Energy di London, Inggris, Senin (22/7/2019).

Emil menjelaskan, aksi utama dalam pelayanan publik berada di tingkat kabupaten kota.

Apalagi banyak cerita masyarakat di daerah pelosok yang kesulitan mengakses pelayanan publik lantaran jarak yang terlalu jauh.

"Kalau kabupaten terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, Tasik, maka jangan heran ada cerita ngurus KTP enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam. Jadi saya cenderung wacana pemekaran fokus untuk daerah tingkat II yang sekarang sedang di moratorium," tururnya.

Pemprov Jabar, sambung Emil, sudah mengajukan pemekaran sejumlah daerah seperti Sukabumi Selatan dan Garut Selatan.

"Iya sedang proses tapi kan moratoriumnya ada di pemerintah pusat. Poin saya, wacana politik ini harus realistis dan logis," ujar Emil.

Baca juga: Ridwan Kamil Tak Setuju Usulan Bogor Jadi Provinsi

6. Bima Arya: Saya tidak mau salah dipahami

Wali Kota Bogor Bima Arya melayat ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wali Kota Bogor Bima Arya melayat ke kediaman Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/5/2019).

Menurut Bima, perluasan wilayah perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di kota hujan itu.

"Saat ini kan banyak berkembang seolah-olah Kota Bogor ingin mengambil wilayah di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau salah dipahami. Poinnya adalah Kota Bogor harus mengantisipasi perkembangan penduduk," sebutnya.

Bima mengaku, sejauh ini dirinya baru berkomunikasi dengan Bupati Bogor terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

"Untuk daerah lain belum kita obrolkan. Saya hanya ngobrol intens dengan Bupati Bogor. Kita juga sempat membahas soal perluasan wilayah Kota Bogor, bahkan saya juga sempat mengkajinya bersama Bupati," pungkas Bima.

Baca juga: Bima Arya Munculkan Wacana Provinsi Bogor Raya, Ini Penjelasannya

7. Wakil Wali Kota Bogor desak Gubernur Jabar

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim bersama Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat melakukan pertemuan membahas pembangunan stasiun akhir LRT Jabodebek, Senin (15/7/2019).KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim bersama Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat melakukan pertemuan membahas pembangunan stasiun akhir LRT Jabodebek, Senin (15/7/2019).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Pemprov Jabar untuk membantu merealisasikan rencana perluasan wilayah Kota Bogor, Jabar.

Dedie menyampaikan permintaan itu saat bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III bersama 27 kepala daerah se-Jabar, di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).

Saat itu Dedie mengatakan, Kota Bogor hanya memilik enam kecamatan dengan populasi penduduk 1,1 juta jiwa. Kondisi itu dinilai kurang ideal untuk mengembangkan sumber daya dari berbagai sektor.

"Luasan Kota Bogor kurang memadai secara politis dan geografis. Kalau perluasan bisa dilakukan, dampaknya ke PAD. Sekarang Rp 1,5 triliun, dengan perluasan bisa Rp 2 triliun. Bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat juga bisa nambah," kata Dedie, Kamis.

Baca juga: Perluas Kota Bogor, Pemkot Minta Sebagian Wilayah Kabupaten Bogor

Sumber: KOMPAS.com (Dendi Ramdhani, Afdhalul Ikhsan)

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Regional
41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

Regional
Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Bupati Lombok Timur Positif Covid19, Sopir dan Pelayan Tertular

Regional
Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Fakta Corona di Banten: Pecah Rekor Tambah 200 Kasus Sehari, hingga Kota Cilegon Zona Merah

Regional
Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Heboh, Kades Kesurupan Saat TMMD Tampilkan Tari Jaipong di Indramayu

Regional
Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Pilkada Serentak Saat Pandemi, Machfud Arifin: Mau Ditunda atau Tidak, Kita Siap...

Regional
Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sebanyak 28 Santri di Kendal Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Minta Parpol Kendalikan Pendukung

Regional
119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

119 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Bali, Tertinggi di Denpasar

Regional
Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Sanksi Denda Tak Efektif Tekan Pelanggar Protokol Kesehatan di Wonogiri

Regional
Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Tentukan Struktur Bangunan, Ekskavasi Situs Pataan Dilanjutkan

Regional
Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Perjalanan Bupati Berau Terkonfirmasi dari Positif Covid-19 hingga Meninggal Dunia

Regional
Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Arisan RT Jadi Klaster Baru Covid-19 di Kulon Progo, Melebar ke Pasar Tradisional

Regional
Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X