Diprotes, Kunker Anggota DPRD ke Timur Tengah dan Eropa di Akhir Masa Jabatan

MATARAM, KOMPAS.COM - Di penghujung masa jabatannya, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke negara-negara Timur Tengah dan Eropa, seperti ke Turki, Swiss, Italia, Austalia, Belgia, Belanda dan Paris.

Kunker para anggota dewan ke luar negeri itu menuai protes masyarakat NTB.

Sejumlah aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi, Senin (12/8/2019) menggedor gedung DPRD NTB dan menyampaikan protes masyarakat yang dituangkan dalam petisi bersama menolak keras kunker anggota dewan ke luar negeri.

Koalisi Masyarakat Sipil NTB bahkan membuat petisi menolak kunker para anggota dewan itu melalui laman daring change.org dan sudah ditandatangani 25.000 orang.

Petisi ini digagas Hasan Givari, seorang pemuda dari Lombok Utara yang juga adalah korban gempa.

"Hari ini kami membawa oleh-oleh untuk para legislator kami, para anggota dewan NTB atas kunker yang dilajukan ke luar negeri. Petisi ini kami gagas 2 Agustus lalu dan telah menembus 25.000. Ini akan kami gulirkan untuk menggalang dukungan atas kunker yang dilakukan anggota dewan," kata Hasan Givari bersama sejumlah kelompok aktivis pro-demokrasi dan anti-korupsi di gedung DPRD NTB.

Baca juga: Soal Kunker ke Luar Negeri, Mendagri Beri Peringatan Sejumlah Kepala Daerah

Menurutnya, perjalanan ke luar negeri tersebut adalah pemborosan uang rakyat. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat NTB secara luas, melukai rasa keadilan masyarakat yang pada saat bersamaan sedang berusaha bangkit pasca-bencana gempa.

Jalan-jalan para anggota dewan ke luar negeri, kata Hasan, juga akan berdampak pada buruknya kualitas pembahasan APBD 2020 yang rencananya digelar pada 26 Agustus mendatang, karena terbatasnya waktu menjalan fungsi pokok mereka untuk membahas anggaran bersama eksekutif.

"Kami juga berterima kasih kepada masyarakat NTB yang telah menyatakan sikap lewat petisi. Kami meyakini bahwa petisi ini akan terus mendapat dukungan yang lebih luas. Ini menegaskan bahwa masyarakat merasakan ketidakadilan atas tindakan 50 anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa tujuan dan alasan mendasar," katanya

Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Dwi Arie Santo, mengatakan, apa yang dilakukan anggota DPRD NTB dengan dana Rp 3,5 miliar, bukan uang yang sedikit. Apalagi anggaran itu disetujui oleh Pemerintah Daerah NTB dalam hal ini Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

"Ini hal yang sangat aneh dilakukan oleh anggota dewan Provinsi NTB ini, ramai-ramai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di saat masyarakat tengah berusaha keras agar rumah mereka yang hancut karena gempa segera dibangun," kata Aris.

Jawaban DPRD

Sejumlah aktifis pro-demokrasi dan anti-korupsi serta Kolisi Masyarakat Sipil NTB awalnya agak kesulitan bertemu langsung dengan pimpinan DPRD NTB. Staf humas dewan meminta mereka bersurat dulu sebelum bertemu. Selain itu, anggota dan pimpinan dewan tidak berada di tempat.

"Kami datang baik baik Pak ke sini, sopan dan tidak pakai ngotot. Kami bawa suara 25.000 masyarakat NTB ke rumah rakyat ini, tidak usahlah mempersulit," kata Yan Mangandar dari Lembaga Bantuan Hukum Universtitas Mataram (Unram) yang turut dalam aksi damai itu.

Akhirnya, setelah perdebatan yang alot, mereka diizinkan masuk, dan langsung menuju ruangan wakil Ketua DPRD NTB Mahally Fikri yang juga ketua DPD Partai Demokrat.