Menuai Protes, Eksekusi Lahan Proyek Bendungan di Deli Serdang Ditunda

DELI SERDANG, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Lubuk Pakam batal mengeksekusi lahan untuk pembangunan proyek bendungan di Kecamatan Batangkuis, Deli Serdang, Deli Serdang, pada Jumat (9/8/2019) siang karena menuai penolakan dari pemilik lahan.

Dijadwalkan, pengadilan akan mengeksekusi 12 bidang lahan padi dan jagung di wilayah yang totalnya seluas 44,27 hektare milik Harta Susanto sebanyak 10 bidang, dan Halim dua bidang.

Pemilik lahan menolak eksekusi tanahnya karena proses hukum masalah ganti rugi masih bergulir di PN Lubuk Pakam.

Sementara, pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terjepit jangka waktu pengerjaan proyek mendekati tenggat waktu.

Harta Susanto dan Halim menuntut agar ganti rugi atas lahan mereka disesuaikan dengan lahan lain.

Baca juga: Viral Video Remaja Dihukum Berendam karena Lempari Mobil di Magelang, Ini Penjelasan Kades

Informasi yang beredar, lahan milik orang lain di sebelah lahan mereka dihargai lebih dari Rp 800.000 per meter persegi. Sementara, ganti rugi untuk lahan mereka hanya lebih sedikit dari Rp 200.000 per meter.

Perbedaan biaya ganti rugi tersebut berujung gugatan ke pengadilan. Dua pemilik lahan itu bahkan memidanakan pelaksana proyek karena diduga memalsukan tanda tangan mereka terkait kesepakatan ganti rugi.

"Kami minta eksekusi terhadap lahan klien kami ditunda," tegas kuasa hukum pemilik lahan, Rohdalahi Subhi Purba.

Proses eksekusi ini sempat diwarnai ketegangan, antara panitera PN Lubukpakam dengan pemilik lahan. Bahkan, puluhan petani yang selama ini menggarap lahan itu dikerahkan pemilik lahan. Pada lengan para petani itu, terikat pita berwarna merah putih.

Mereka bereaksi keras saat panitera membacakan surat penetapan eksekusi pengosongan lahan itu.

Perdebatan alot antara pemilik lahan, kuasa hukum dengan pihak pengadilan dan Kementerian PUPR juga berlangsung lama.

Pemilik lahan sebenarnya bersedia melepas lahan itu asalkan harga yang ditawarkan sesuai menurut mereka.

Begitupun, meski surat penetapan eksekusi telah dibacakan, proses pengosongan lahan itu terpaksa ditunda.

Pihak pengadilan tak mau ambil risiko karena kekuatan pengamanan tak memadai. Soalnya, bantuan keamanan dalam proses eksekusi itu hanya dilakukan oleh Satpol PP.

"Seperti kita lihat tadi, suasana agak panas. Kami terpaksa menunda karena kurang pengamanan," kata Panitera PN Lubuk Pakam, Asmar Josen.

Sementara, pihak PUPR tidak bisa berbuat banyak terkait penundaan ini. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk melakukan pengosongan ulang.

Adapun eksekusi lahan ini tetap akan dilakukan meski proses hukum di dipengadilan masih berjalan, karena pihak PUPR menempuh langkah konsinyasi untuk proses ganti rugi.

"Jadi uangnya kami titipkan ke pengadilan," kata Staf Kementerian PUPR, Indra Kurnia.

Ada pun proyek pembangunan bendungan itu bersumber dari dana APBN dengan nilai kontrak mencapai Rp 234,23 miliar.

Baca juga: Pelempar Molotov di Rumah Dinas Tertangkap, Ini Kata Ketua DPRD Kota Magelang

Hingga kini, proses pembangunan telah berjalan kira-kira 20 persen dan direncanakan rampung pada 2021 mendatang.

Bendungan yang menampung air dari Sungai Batu Gingging dan Sungai Belumai itu rencananya akan mengaliri sekitar 45.000 hektare lahan pertanian yang ada di wilayah itu.

"Wilayah seluas 32 hektare ini nantinya akan digenangi air. Kedalamannya antara 9-10 meter lah," katanya.