Dinsos Nonaktifkan 11 Ribu Warga Karangasem Bali Peserta JKN-KIS, Ini Alasannya

KARANGASEM, KOMPAS.com - Sebanyak 11.000 warga Karangasem dinonaktifkan dari peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang ditanggung bantuan iuran APBN.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan SK Nomor 79/HUK/2019 terkait penonaktifan dan perubahan data peserta penerima bantuan iuran JKN Tahun 2019 tahap ke-enam dari Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Karangasem, Ni Ketut Puspakumari mengungkapkan, penonaktifan peserta JKN-KIS dari bantuan iuran APBN ditetapkan per Juli 2019.

Baca juga: Remaja Difabel Tewas Dianiaya di Pusat Layanan Anak, Dinsos Pontianak Dinilai Langgar SOP

Keputusan ini diambil karena banyak peserta JKN-KIS ganda dan ada juga yang sudah meninggal.

Terlebih penerima bantuan kesehatan yang ditanggung negara adalah orang yang tergolong mampu.

"Data penerima JKN-KIS dari iuran APBN sudah lama. Jadi penerimanya banyak yang ganda, ada meninggal, pindah, dan ada sudah yang mampu. Setelah dibersihkan ada 11.000 lebih yang dinonaktifkan," kata Puspakumari, Rabu (7/8/2019).

Penonaktifan peserta JKN-KIS dari APBN berdampak pada pengurangan jumlah kuota.

Untuk diketahui, jumlah warga Karangasem yang ditanggung JKN-KIS ditanggung APBN sebanyak 135.240 jiwa.

Baca juga: Remaja Difabel Tewas Dianiaya di Pusat Layanan Anak Terpadu, Ini Penjelasan Dinsos Pontianak

Jumlah tersebut berkurang di tahun 2019 dikarenakan ada penonaktifan.

Ia mengatakan, belum ada komplain terkait penonaktifan peserta JKN-KIS.

Keputusan Kemensos tersebut ia klaim tidak akan menimbulkan permasalahan, sebab Karangasem telah Universal Health Coverage (UHC).

Ihwal pengobatan bisa ditanggung asal warga bersedia kelas tiga.

"Kalau seandainya ada dari 11.000 yang dinonaktifan minta bantuan akan diambilkan dari APBD kabupaten atau dana sharing antara kabupaten dan provinsi. Masalah ini sudah kami rapatkan dengan instansi terkait," jelas Puspakumari.

Penonaktifan belasan ribu peserta JKN-KIS sudah disosialisasikan ke Pemkab Karangasem.

Ia menjelaskan setelah dilakukan penonaktifan belum ada masalah yang muncul.

Baca juga: TKW Asal Aceh Disiksa di Malaysia, Ini yang Dilakukan Dinsos