Jembatan II Dompak Ditutup, Akses ke Kantor Lurah Jadi Bertambah 9 Km

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Pasca-ditutupnya akses jalan Jembatan Sulaiman Badrul Alamsyah, atau yang kerap dikenal Jembatan II Dompak, membuat sejumlah warga Tanjungpinang mengeluh.

Sebab, Jembatan II Dompak merupakan satu-satunya akses tercepat kala ingin menuju ke Kantor Lurah Dompak.

Dengan ditutupnya sementara jembatan ini, membuat warga Tanjungpinang harus rela memutar arah hingga menempuh jarak 9 Km.

Subandi (28), salah satu warga yang ingin ke Kantor Lurah Dompak mengaku terpaksa memilih untuk berjalan kaki melintasi jembatan tersebut.

Baca juga: Tiang Penyangga Keropos, Jembatan II Dompak Ditutup untuk Kendaraan

Sebab, jika dirinya memilih untuk memutar, maka akan banyak memakan waktu karena jaraknya yang bertambah menjadi 9 Km.

"Satu-satunya cara dengan berjalan kaki melintasi jambatan ini, sepeda motor saya parkirkan di ujung jembatan sana," kata Subandi, di sekitar jembatan, Rabu (7/8/2019).

Dia mengatakan, selain ke kantor lurah, jembatan ini juga akses menuju ke kantor pemerintahan, namun memang lebih dekatnya ke Kantor Lurah Dompak.

Warga berharap jembatan ini bisa cepat diperbaiki untuk kepentingan masyarakat.

Subandi menambahkan, seharusnya jembatan ini masih kokoh, bukan malah seperti ini karena pembangunannya juga belum lama.

"Masih berusia tahunan sudah seperti ini, bagaimana proses pembangunannya kemarin ya," tanya Subandi.

"Ya mudah-mudahan saja cepat diperbaikilah," tambah dia.

Baca juga: Gara-gara Asmara, Seorang Pemuda Melompat dari Jembatan Mahkota Samarinda

Warga lainnya kecewa karena kerusakan jembatan itu membuat kendaraan dilarang melintas.  

"Karena saya mau cepat mau ke kantor lurah, yah mau enggak mau jalan kaki," kata dia.

Dia menyebut, ada akses jalan menuju kantor lurah namun harus memutar jauh sekitar 9 Km baru sampai.

Selain berharap jembatan ini segera diperbaiki, dirinya berharap pihak terkait dapat melakukan evaluasi dari kegiatan proyek jembatan II Dompak ini.

"Masa baru hitungan tahunan sudah rusak, harus ada tindakan tegas dari pemerintah," ujar dia.