Fenomena Pengantin Pesanan, Dijanjikan Hidup Nyaman hingga Dipekerjakan oleh Suami di China

Kompas.com - 06/08/2019, 19:05 WIB
Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Mahadir berbicara dalam konperensi pers ?Melawan Perdagangan Orang Modus Pengantin Pesanan? di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (26/06/2019). AntaranewsKetua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Mahadir berbicara dalam konperensi pers ?Melawan Perdagangan Orang Modus Pengantin Pesanan? di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, Rabu (26/06/2019).
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Praktik pengantin pesanan (mail-order bride) kerap terjadi antara perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing, melalui peran agen perjodohan atau yang lazim disebut “mak comblang”.

Praktik ini kemudian berkembang menjadi kasus yang terindikasi tindak pidana, karena para perempuan yang menikah dengan laki-laki asing, dalam hal ini laki-laki China, justru menjadi korban kekerasan.

Tercatat 13 perempuan asal Kalimantan Barat dan 16 perempuan asal Jawa Berat telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan.

Sebelum menikah, para perempuan tersebut dijanjikan kehidupan yang nyaman dan terjamin secara finansial. Namun, alih-alih mendapatkan kehidupan tersebut, mereka malah terjebak pada pernikahan fiktif dan eksploitasi.


Baca juga: Gubernur Kalbar Ungkap Tarif Pengantin Gadis Belia Pesanan hingga Rp 800 Juta

Mereka juga menjadi korban tindak kekerasan dan dipekerjakan untuk menghasilkan uang bagi keluarga suami asal China.

Akibatnya, sebagian korban pengantin pesanan meminta perlindungan di KBRI Beijing.

Untuk menangani kasus ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian Kalimantan Barat guna menyusun langkah-langkah pencegahan efektif.

“Kompleksitas kasus pengantin pesanan memerlukan penanganan yang komprehensif. Sangat penting untuk memutus mata rantai kasus pengantin pesanan melalui koordinasi pusat dan daerah, dari hulu dan hilir,” kata Menlu Retno dalam pertemuan dengan jajaran pemerintah provinsi dan kepolisian Kalimantan Barat, yang diselenggarakan di Pontianak, 25 Juli 2019 lalu.

Baca juga: Ibu Rumah Tangga Terlibat Perdagangan Orang, Ubah Dokumen Calon TKI

Pertemuan itu menyepakati koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, antara lain melalui pengetatan pengeluaran dan legalisasi dokumen persyaratan pernikahan antarnegara.

Langkah pencegahan juga dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China, dengan melakukan penilaian yang seksama terhadap permohonan pernikahan antara WNI dan warga China.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X