Gubernur Sulsel Akui Pencopotan 3 Pejabat Daerah Tak Sesuai Prosedur

Kompas.com - 02/08/2019, 08:00 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang hak angket di lantai 8 Gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019). KOMPAS.com/HIMAWANGubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang hak angket di lantai 8 Gedung DPRD Sulsel, Kamis (1/8/2019).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pencopotan beberapa pejabat tinggi pratama yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah dilakukan tidak sesuai prosedur sesuai yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini diakui Nurdin saat diperiksa oleh panitia khusus (pansus) angket DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (1/8/2019).

Sebelumnya, Nurdin di masa pemerintahannya telah mencopot Jumras sebagai Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Muhammad Hatta sebagai Kepala Biro Umum, dan Luthfi Natsir sebagai Kepala Inspektorat Sulsel. 

Saat salah satu anggota pansus angket dari Partai Golkar Imran Tenri Tata Amin kemudian menanyakan mekanisme pencopotan itu.

Nurdin hanya menjawab pencopotan tersebut karena tiga orang itu dinilai bermasalah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK dan arahan Koordinasi dan Supervisi Daerah (Korsupda) KPK. 

"Kami sudah jelaskan dari awal bahwa Pak Jumras itu tidak serta merta kita copot ada tahapan-tahapannya. Kalau Pak Luthfi itu arahan KPK karena itu termasuk penghambat di Korsupda. Kalau kepala biro umum itu landasannya di LHP dari BPK, jadi ada temuan yang menjelaskan kalau yang bersangkutan harus diberhentikan," kata Nurdin Abdullah, Kamis.

Baca juga: Disidang oleh DPRD, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dicecar soal Dualisme Kepemipinan

"Dan saya takutnya kalau kita tidak lakukan langkah-langkah ini akan bermasalah karena bagaimanapun juga tanggung jawabnya ada di gubernur. Kita sudah bekerja sama dengan KPK, kalau ini tidak didengarkan mungkin KPK bukan korsupda lagi tapi penindakan," Nurdin menambahkan. 

Namun penjelasan Nurdin ini tidak diterima oleh pansus hak angket. Menurut Tata, cara Nurdin melakukan pencopotan tetap tidak sesuai dengan mekanisme pencopotan yang ada.

Tidak adanya tahapan-tahapan yang dilakukan Nurdin dalam mencopot dinilai tidak berdasarkan aturan. 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Anggota DPRD Jepara dan Tiga Stafnya Positif Corona, Kantor DPRD Ditutup

Dua Anggota DPRD Jepara dan Tiga Stafnya Positif Corona, Kantor DPRD Ditutup

Regional
Dirjen Dikti Kemendikbud: Data Kita Tidak Ada Profesor Hadi Pranoto

Dirjen Dikti Kemendikbud: Data Kita Tidak Ada Profesor Hadi Pranoto

Regional
Kota Tegal Catatkan 28 Kasus Baru Covid-19, Paling Banyak Tenaga Kesehatan

Kota Tegal Catatkan 28 Kasus Baru Covid-19, Paling Banyak Tenaga Kesehatan

Regional
Begal Sadis di Palembang Terjadi Lagi, Ibu Hamil Jatuh dari Motor

Begal Sadis di Palembang Terjadi Lagi, Ibu Hamil Jatuh dari Motor

Regional
Khofifah: Ada Sopir Ambulans Antar Jenazah Covid-19 dari Jatim ke Jakarta...

Khofifah: Ada Sopir Ambulans Antar Jenazah Covid-19 dari Jatim ke Jakarta...

Regional
Ambon Kembali Jadi Zona Merah Covid-19, Pemkot: Masyarakat Kurang Disiplin

Ambon Kembali Jadi Zona Merah Covid-19, Pemkot: Masyarakat Kurang Disiplin

Regional
Pernikahan Putri Edy Rahmayadi Akan Digelar dengan Konsep Berbeda

Pernikahan Putri Edy Rahmayadi Akan Digelar dengan Konsep Berbeda

Regional
Ketua DPRD Magetan Angkat Indriana, Siswi SMK yang Tinggal di Kandang Ayam Jadi Anak Asuh

Ketua DPRD Magetan Angkat Indriana, Siswi SMK yang Tinggal di Kandang Ayam Jadi Anak Asuh

Regional
Penumpang Pesawat Positif Corona dari Surabaya Sempat Ada di 15 Lokasi di Pontianak

Penumpang Pesawat Positif Corona dari Surabaya Sempat Ada di 15 Lokasi di Pontianak

Regional
Dimarahi Emak-emak Pedagang Kaki Lima, Mahyeldi: Itu Risiko Jadi Wali Kota

Dimarahi Emak-emak Pedagang Kaki Lima, Mahyeldi: Itu Risiko Jadi Wali Kota

Regional
DIY Tambah 28 Pasien Sembuh Covid-19, Terbanyak dari Kabupaten Bantul

DIY Tambah 28 Pasien Sembuh Covid-19, Terbanyak dari Kabupaten Bantul

Regional
Meski Kesulitan Bayar UKT, Dokter Residen di RSUP Kandou Manado Tetap Layani Pasien

Meski Kesulitan Bayar UKT, Dokter Residen di RSUP Kandou Manado Tetap Layani Pasien

Regional
Tagihan Listrik Rp 19 Juta, YLKI: PLN Jangan Limpahkan Kesalahan Pencatatan pada Konsumen

Tagihan Listrik Rp 19 Juta, YLKI: PLN Jangan Limpahkan Kesalahan Pencatatan pada Konsumen

Regional
KLHK: Perusahaan Pembakar Lahan di Jambi Harus Bayar Rp 590 Miliar

KLHK: Perusahaan Pembakar Lahan di Jambi Harus Bayar Rp 590 Miliar

Regional
Gubernur NTT Berharap Tak Ada Lagi Cleaning Service yang Bersihkan Sampah ASN...

Gubernur NTT Berharap Tak Ada Lagi Cleaning Service yang Bersihkan Sampah ASN...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X