Penjelasan Risma soal Duduk Perkara Pengelolaan Sampah yang Berujung Komentar Anies Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara pengelolaan sampah memang menjadi salah satu tugas pemerintah daerah. Tak main-main, anggaran miliaran hingga triliunan rupiah dikeluarkan hanya untuk menuntaskan sampah di perkotaan.

Persoalan pengelolaan sampah ini menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir. Puncaknya, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengomentari wacana keterlibatan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengelola sampah Ibu Kota.

Anies terkesan menolak pelibatan Risma. Menurut dia, persoalan sampah di Jakarta akan diurus oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI.

Anies menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang menyebut, ingin memboyong Risma untuk menyelesaikan persoalan sampah Jakarta.

"Kita apresiasi pada perhatian dan lain-lain. Kemudian, biarlah Jakarta diurus oleh DPRD Jakarta, oleh Pemprov Jakarta. Jadi, Pak Bestari itu mungkin lagi siap-siap mau pensiun," ujar Anies di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2019).

Baca juga: Risma: Surabaya Menunggu 20 Tahun Terbebas Masalah Sampah...

Lebih lanjut, Anies malah menuduh Bestari sengaja ingin menyerang dirinya. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

"Yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya mau nyerang gubernur sekarang, tapi malah justru nyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi, hati-hati tuh Pak Bestari," ujar Anies.

Berawal dari pertanyaan soal anggaran

Polemik soal pengelolaan sampah ini bermula saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Senin (29/7/2019).

Bapemperda yang diwakili Bestari Barus, diterima langsung oleh Risma.

Dalam pertemuan itu, Bestari menyebut anggaran pengelolaan sampah di Jakarta mencapai Rp 3,7 triliun.

Menurut Bestari, saat itu Risma kaget mendengar nilai yang cukup besar. Sebab, Risma menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Surabaya hanya Rp 30 miliar.

Saat diwawancarai, Risma mengakui bahwa pembahasan diawali dengan pertanyaan seputar nilai anggaran pengelolaan sampah di Surabaya.

“Konteksnya begini, ditanya berapa biaya operasional? Nah kalau biaya operasional segitu,” ujar Risma saat diwawancarai di Menara Kompas, Jakarta, Rabu.

Selanjutnya, menurut Risma, Bestari menanyakan, apakah anggaran di Surabaya itu termasuk biaya tipping fee, atau biaya kepada pengelola.