Fakta Sekda Jabar Ditetapkan Tersangka Suap Proyek Meikarta, Minta Uang Rp 1 Miliar hingga Pemprov Jabar Tak Beri Pendampingan

Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelanggaran tersebut diduga dilakukannya dengan meminta uang untuk pengesahan RDTR terkait pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) yang diajukan untuk pembangunan proyek Meikarta.

"Saya akan menaati, mengikuti, serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," kata Iwa melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (30/7/2019).

Baca juga: Jadi Tersangka Suap Perizinan Meikarta, Sekda Jabar Siap Bantu KPK

4. Pemprov Jabar tak beri pendampingan

Daud menambahkan, Pemprov Jabar tak bisa memberi pendampingan hukum kepada Iwa. Meski demikian, ia tetap mempunyai hak sebagai aparatur sipil negara.

"Ada aturan bahwa di Biro Hukum kita tidak boleh mendampingi untuk kasus korupsi. Tapi mudah-mudahan kan harusnya Pak Iwa itu menunjuk lawyer, kita tidak boleh beracara. Hak melekat untuk sekda masih, beda dengan cuti di luar tanggungan negara. Istilahnya cuti besar," katanya.

Setelah menjabat sebagai pelaksana harian Sekda Jabar, Daud mengaku mendapat arahan dari Ridwan Kamil untuk berkomunikasi dengan DPRD Jabar terkait pembahasan anggaran.

"Sekarang ini utamanya untuk saya kita sedang membahas APBD. Jadi barangkali saya sebagai plh saya berkomunikasi dengan dewan bagaimana APBD perubahan dan APBD murni 2020. Konsentrasi sementara di situ. Kalau posisi asisten jalan terus," jelasnya.

Baca juga: Ini yang Akan Ditanyakan Ridwan Kamil Saat Temui Sekda Jabar

5. Sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan resmi terkait penetapan status tersangka Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (30/7/2019)

Ridwan Kamil menegaskan bahwa kasus yang melibatkan Iwa Karniwa terjadi sebelum masa kepemimpinannya. Meski begitu, Ridwan mengaku prihatin atas persoalan tersebut.

"Kasus ini merupakan dinamika pemerintahan sebelum kami. Kami turut prihatin terhadap situasi seperti ini," ungkap Emil.

Ia pun memastikan bahwa proses pemerintahan tak akan terganggu dengan adanya kasus hukum itu. Ridwan Kamil sudah menginstruksikan jajarannya, agar roda pemerintahan tetap berjalan.

"Kami pastikan penyelenggaraan pemerintahan tak terganggu, karena sistem birokrasi di Pemprov Jabar punya sistem yang sudah diantisipasi," kata Ridwan.6. Delapan petuags KPK geledah ruangan Sekda Jabar.

Baca juga: Kata Ridwan Kamil soal Sekda Jabar yang Jadi Tersangka KPK

6. Delapan petugas KPK geledah ruangan Sekda Jabar

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Anggota kepolisian saat mengawal proses penggeledahan ruang kerja Sekda Jabar Iwa Karniwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (31/7/2019).

Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa di lantai 2 Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (31/7/2019).

Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Barat Dudi Sudrajat sempat masuk di sela penggeledahan dilakukan. Dudi menyebut, ada sekitar delapan orang petugas KPK yang berada di ruangan.

Dudi mengatakan, para petugas datang dengan membawa surat tugas. Mereka menggeledah empat ruangan di termasuk ruang kerja hingga ruang Sekretaris Pribadi Sekda.

"Ada surat tugasnya. Semua ruangan di sana, ruangan Sekda. Petugas 8 orang gitu.Tadi saya ada acara dulu, mungkin jam 9 pagi (petugas datang)," kata Dudi usai keluar dari ruangan Sekda Jabar.

Baca juga: Delapan Petugas KPK Geledah Seluruh Ruangan Sekda Jabar

Sumber KOMPAS.com (Dendi Ramdhani, Ardito Ramadhan)