Kalimantan Calon Ibu Kota RI, Kesaksian Perempuan Penjelajah hingga Kalung Lilis Lamiang

“Ini yang perlu dipertajam,” ujar Joko.

Calon ibu kota tidak didesain jadi kota besar

Dilansir dari Kompas.com, Selasa (14/5/2019) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah sudah memperhitungkan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru.

Dengan luas pusat pemerintahan 2.000 hektar dan luas kota keseluruhan 40.000 hektar, pemerintah telah menganggarkan sebesar 33 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 446 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrasrtuktur dasar kota dan berbagai kelengkapannya.

Bambang mengatakan dengan diputuskannya lokasi ibu kota baru tahun ini, maka proses pembangunan awal yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada 2020 mendatang.

Baca juga: Siap Jadi Ibu Kota Baru, 70.000 Hektare Lahan di Kalsel Akan Dijadikan Forest City

"Kajian akan difinalkan tahun ini, keputusan lokasi bisa dilakukan di tahun ini sehingga 2020 bisa dipersiapkan pembangunan maupun infrastruktur dasar," ujar dia.

Bambang mengatakan, ditahap awal ibu kota baru akan menampung 1,5 juta penduduk.

Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa.

Bambang juga menjelaskan syarat lokasi yang akan menjadi ibu kota negara baru adalah lahan tersebut luas dan dikuasai oleh negara.

Sehingga, dia memastikan tidak akan dilakukan pembebasan lahan dalam proses pembangunannya. Selain itu, menurut Bambang, sejak awal desain pembangunan ibukota baru memang tidak untuk menjadi kota terbesar di Indonesia.

Pemindahan ibu kota dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pemerintahan.

Baca juga: Plus Minus Gunung Mas dan Bukit Soeharto, Calon Ibu Kota Baru

Menunggu calon ibu kota baru di bulan Agustus

ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara duduk santai berdua di titik pandang arah Danau Toba di The Kaldera yang terletak di Kabupaten Toba Samosir, Selasa (30/7/2019). The Kaldera adalah salah satu distinasi unggulan sebagai salah satu rintisandari sepuluh Bali Baru yang terletak disekeliling Kawasan Danau Toba.

Ia berjanji akan menyampaikan secara resmi tempat pemindahan ibukota pada Agustus 2019 mendatang.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantannya yang Kalimantan mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus lah,” kata Presiden Jokowi usai mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7/2019) siang.

Baca juga: Jokowi Janji Umumkan Hal Penting soal Ibu Kota Baru pada Agustus

Menurut Presiden Jokowi, kajian pemindahan ibukota itu hingga saat ini belum rampung.

“Saya kira kalau sudah rampung, sudah tuntas, detailnya sudah dipaparkan, untuk kajian kebencanaan seperti apa, kajian mengenai air, kajian mengenai keekonomian, kajian mengenai demografinya, masalah sosial politiknya, pertahanan keamanan, semuanya karena memang harus komplit,” jelas Presiden Jokowi.

Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam masalah pemindahan ibu kota negara itu.

Agustus sudah dekat dan banyak yang mempertanyakan kepastian calon ibu kota baru Repubik Indonesia pengganti Jakarta.

Baca juga: Jokowi: Kan Memang dari Dulu Saya Bilang Ibu Kota Pindah ke Kalimantan...

Mengutip dari pernyataan Onghokham, sejarahwan Indoenesia di bukunya yang berjudul Runtuhnya Hindia Belanda.

"Nasib Indonesia selanjutnya penuh pertanyaan? Dan Juga nasib mereka sendiri!! Suatu babak baru dalam sejarah dan riwayat orang-orang"

Ibu kota baru, harapan juga baru. Kalimantan.