Sidang PTUN, Benny Sebut Pengangkatan Ema Sebagai Sekda Kota Bandung Tidak Sah

Kompas.com - 30/07/2019, 20:35 WIB
Sidang PTUN Kota Bandung dengan agenda pembacaan gugatan dan esepsi dalam kasus sengketa Sekda Kota Bandung, Selasa (30/4/2019). PUTRA PRIMA PERDANASidang PTUN Kota Bandung dengan agenda pembacaan gugatan dan esepsi dalam kasus sengketa Sekda Kota Bandung, Selasa (30/4/2019).

“Ini semangat penegakan aturan. Bahwa setiap daerah harus taat dan wajib mengikuti pusat. Kita mesti ingat, kita negara NKRI, kita juga mesti ingat, bahwa daerah ini hanya diberikan sebagian kewenangan dari pusat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bambang Suhari selaku kuasa hukum Wali Kota Bandung Oded M Danial yang juga menjabat sebagai kepala Bagian Hukum Pemkot Bandung menyatakan menolak seluruh gugatan yang dilayangkan Benny Bachtiar.

Dia mengklaim, keputusan wali Kota Bandung dalam proses pemilihan hingga pelantikan Sekda Kota Bandung sah dan sudah sesuai aturan.

“Kami dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat sebagaimana surat gugatan yang sudah disampaikan penggugat. Kami meyakini keputusan wali Kota Bandung yang telah menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Ema Sumarna sah dan telah sesuai ketentuan,” ucap Bambang.

Bambang manambahkan, wali Kota Bandung dalam mengambil keputusan hingga melantik Ema Sumarna sebagai sekda Kota Bandung telah memperhatikan azas kepastian dan azas kecermatan serta berlaku tidak diskriminatif.

“Secara objektif kenapa Wali Kota Bandung selaku tergugat memilih Ema Sumarna karena Ema menempati ranking tertinggi (dalam proses lelang jabatan). Secara objektif seperti itu,” tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Jika Wali Kota Menolak, Gubernur Bisa Lantik Sekda Kota Bandung

Ditanya soal tudingan tidak mengindahkan SK Kemendagri, rekomendasi KASN dan gubernur Jawa Barat ketika memutuskan mengganti nama Benny Bachtiar menjadi Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung, Bambang berkilah bahwa kliennya telah mengikuti arahan Kemendagri untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan gubernur Jawa Barat serta instansi lainnya.

Menurut dia, pergantian nama cukup bersifat pemberitahuan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari gubernur Jawa Barat.

Bambang menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 127 ayat 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan sebelum mengangkat dan melantik sekda Kota Bandung, bupati atau wali kota terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan gubernur.

“Artinya, dalam penjelasan, yang disebut koordinasi itu melaporkan bukan dalam makna meminta persetujuan atau rekomendasi,” tandasnya.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Regional
Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Regional
Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Regional
Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Regional
Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Regional
Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Regional
Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Regional
Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Regional
Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Regional
Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Regional
Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Regional
Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Regional
103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

Regional
Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Regional
Muncul Gerakan 'Save Babi', Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Muncul Gerakan "Save Babi", Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X