Sidang PTUN, Benny Sebut Pengangkatan Ema Sebagai Sekda Kota Bandung Tidak Sah

Kompas.com - 30/07/2019, 20:35 WIB
Sidang PTUN Kota Bandung dengan agenda pembacaan gugatan dan esepsi dalam kasus sengketa Sekda Kota Bandung, Selasa (30/4/2019). PUTRA PRIMA PERDANASidang PTUN Kota Bandung dengan agenda pembacaan gugatan dan esepsi dalam kasus sengketa Sekda Kota Bandung, Selasa (30/4/2019).

Wahyu menambahkan, pengangkatan Ema Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung melalui SK nomor 821.2/Kep-BKPP pada tanggal 21 Maret 2019 telah cacat hukum karena secara aturan Benny Bachtiar sudah terpilih sesuai aturan dari Kemendagri, KASN dan rekomendasi gubernur Jawa Barat.

"Surat keputusan 21 Maret 2019 telah memenuhi cacat hukum. Perbuatan tergugat tidak memenuhi syarat administratif. Pengangkatan pimpinan tinggi tanpa persetujuan mendagri, rekomendasi gubernur dan KASN," tuturnya.

Proses seleksi dengan hasil Benny Bachtiar sebagai sekda Kota Bandung terpilih pun mendapat persetujuan dari Mendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan, kata dia, pada 30 Agustus 2018, gubernur Jawa Barat membuat rekomendasi dan berpendapat bahwa seleksi telah sesuai dan disetujui proses selanjutnya.

Namun singkat cerita, tergugat Wali Kota Bandung Oded M Danial justru mengubah nama calon sekda. Pada 21 Maret 2019 Oded justru melantik Ema Sumarna sebagai sekda Kota Bandung.

Lebih lanjut Wahyu menambahkan, keputusan Oded melantik Ema Sumarna menimbulkan kerugian untuk Benny Bachtiar. Menurut dia, wali Kota Bandung telah menghilangkan hak Benny untuk dilantik menjadi sekda Kota Bandung.

"Dari uraian itu, sewajarnya Yang Mulia mencabut surat keputusan Nomor 821 tanggal 21 Maret 2019 serta menerbitkan keputusan baru mengangkat penggugat sebagai pejabat tinggi pratama," tandasnya.

Baca juga: Ini Tanggapan Mendagri soal Polemik Pemilihan Sekda Kota Bandung

Seusai sidang, Benny Bachtiar mengatakan apa yang digugat olehnya bukan semata-mata hanya untuk mengejar jabatan. Menurut dia, kejelasan status hukum dan penegakan aturan menjadi fokus gugatan.

“Ada tiga hal yang kita kuatkan dalam gugatan ini. Mengenai jabatan, kepastian hukum status saya dan penegakan aturan. Untuk jabatan abaikanlah, karena itu masalah kepercayaan. Tapi yang dua ini mengenai kejelasan status hukum dan penegakan aturan,” bebernya.

Benny menambahkan, pihaknya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa penegakan aturan wajib dilakukan oleh pejabat pemerintahan agar menjadi contoh bernegara yang baik dan benar.

“Kalau ini tidak dilaksanakan, bagaimana ini bisa menjadi negara yang baik, karena ini preseden yang buruk untuk nasional. Jadi siapa pun bisa mengangkat seenaknya, siapa pun ketika tidak cocok, lantik yang lain saja. Ini seperti membangun negara di dalam negara,” ucapnya.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Bupati Talaud Terpilih Tunggu Keputusan Kemendagri: Hasil Pertemuan Harus Dilantik

Regional
Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Cerita Pasutri Yanto dan Riska Bayar Persalinan Pakai Koin: Hasil Nabung Selama 9 Bulan

Regional
Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Partai Golkar Sumut Gelar Fit and Proper Test Calon Kepala Daerah

Regional
Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Dosen UGM Ciptakan Lidah Elektronik untuk Deteksi Makanan Halal

Regional
Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Rawan Bencana, BPBD Cianjur Siagakan 1.800 Retana di 32 Kecamatan

Regional
Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Cerita Buruh Tani yang Rela Keluarkan Rp 2 Juta untuk Ikut Kirab Keraton Agung Sejagat

Regional
Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Cerita Riska Nekat Bayar Biaya Persalinan Rp 1 Juta Pakai Koin: Saya Sempat Was-was...

Regional
Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Puskesmas Kembalikan Uang Koin Biaya Persalinan Pasutri Riska dan Yanto, Ini Alasannya

Regional
Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Bakar Lahan untuk Usir Monyet, Seorang Kakek di Pekanbaru Ditangkap

Regional
Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Resmikan Masjid, Gubernur Edy: Kita Namakan Masjid Gubsu Biar Adil...

Regional
Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Soal Sunda Empire, Dedi Mulyadi: Penyakit Sosial Lama dan Akut

Regional
Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Kronologi Penemuan 3 Hektar Lahan Ganja di Lereng Gunung Dempo: Polisi Jalan Kaki 4 Jam

Regional
103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

103 Rumah di Pulau Ambo, Sulawesi Barat, Terancam Tenggelam akibat Abrasi

Regional
Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Ternak Babi di Sumut Tidak Akan Dimusnahkan Sebab ASF Beda dengan Flu Burung

Regional
Muncul Gerakan 'Save Babi', Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Muncul Gerakan "Save Babi", Pemprov Sumut: Ternak Babi Tak Akan Dimusnahkan Walau Ada Virus ASF

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X