KILAS DAERAH

Kilas Daerah Jawa Tengah

Ganjar Utus 30 Mahasiswa Jadi Agen Anti-korupsi

Kompas.com - 30/07/2019, 19:45 WIB
Kurniasih Budi

Editor

KOMPAS.com - Jonathan awalnya cuma iseng mendaftar pelatihan anti-korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga.

Ilmu yang didapat dari ruang kuliah menjadi daya dorong untuk pemuda itu mendaftar pelatihan anti-korupsi, yang diselenggarakan KPK pada 27 dan 28 Juli 2019 di kampusnya.

Jonathan pun menjadi satu dari 30 peserta pelatihan anti-korupsi di UKSW, sebagaimana pernyataan resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng), Selasa (30/7/2019).

Setelah mengikuti pelatihan selama dua hari, dia pun mengikuti seminar nasional yang digelar pada Selasa (30/7/2019). Seminar itu menjadi penutup rangkaian acara pelatihan anti-korupsi.

Baca juga: Terapkan Pendidikan Antikorupsi, Gubernur Ganjar Banjir Apresiasi

Usai pelatihan, ia tak pernah membayangkan bakal dilantik sebagai agen pemberantasan korupsi Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Kaget, soalnya ini tidak direncanakan. Tapi memang benar begitu karena kalau hanya berteori tanpa praktek maka nonsen. Harus bisa memberikan perubahan pada bangsa untuk lebih baik. Sekecil apapun yang saya bisa lakukan, akan saya lakukan," kata dia.

Apalagi, materi pencegahan korupsi dalam pelatihan itu meliputi critikal thinking, pengertian korupsi, modus operandi, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Satu di antara sekian materi yang melekat di benaknya adalah critical thinking, yakni soal keinginan yang berlebihan.

Jonatan memberi contoh, ketika mengurus perizinan usaha. Proses perizinan yang lumrahnya selesai dua hari, namun ada pihak yang menginginkan selesai dalam sehari.

Berangkat dari keinginan proses cepat itu, muncullah syarat "khusus" dari pemberi izin. Sementara itu, pihak pengurus izin pun berupaya memenuhi syarat tersebut.

"Itulah keinginan yang berlebihan. Makanya kita harus bertindak sewajarnya. Jangan ingin dilayani lebih dan jangan melayani lebih. Sewajarnya. Kami juga dilatih untuk sosialisasi yang sederhana untuk memberikan pemahaman minimal pada kawan dan tetangga," ujar dia.

Sasar milenial

Gubernur Ganjar berharap, Jonathan dan 29 peserta pelatihan lainnya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat agar berani melaporkan praktik korupsi.

Para agen anti-korupsi Jateng tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai-rantai pencegahan korupsi di provinsi itu.

"Ini menarik karena yang melakukan mahasiswa. Di era yang milenial ini merekalah yang akan memenuhi di ruang medsos (media sosial) yang saya yakin akan menular pada sikap," kata Ganjar.

Apalagi, imbuh dia, sikap dasar mahasiswa adalah memberontak terhadap ketidakberesan.

Oleh karena itu, keberanian mahasiswa dan sikap kritisnya itulah yang jadi modal besar gerakan agen anti-korupsi.

"Saya rasa ini harus ditiru kampus-kampus lain. KPK punya banyak program untuk itu," kata Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 30 mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga sebagai agen anti-korupsi, Selasa (29/7/2019).Dok. Humas Pemprov Jateng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 30 mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga sebagai agen anti-korupsi, Selasa (29/7/2019).

Pemprov Jateng, ia melanjutkan, tengah menerapkan pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah. Ada 23 SMA dan SMK yang dipilih sebagai sekolah percontohan penerapan kurikulum anti-korupsi.

Ia menjelaskan, gerakan itu didukung dengan pembentukan Komite Integritas dan Tunas Integritas Jateng.

“Penyuluhan anti-korupsi yang berafiliasi dengan KPK dan bersertifikat. Juga gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang merangkul Pramuka, Dharmawanita, dan PKK, materi integritas dengan mengundang pemateri dari KPK," ujar dia.

Selain itu, Ganjar mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jateng untuk berintegritas dengan tagline “Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi.”

Penerapan tagline tersebut tentu saja mesti dibarengi dengan keterbukaan informasi dan pelatihan kepala daerah.

"Hanya Jawa Tengah yang setelah pelantikan kepala daerahnya dikirim ke KPK untuk pendidikan anti-korupsi," kata dia.

Baca tentang

komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com