Menanti Kepastian Ibu Kota Baru, Bocoran Menteri PPN hingga Masalah Konflik Agraria

KOMPAS.com - Saat berada di Surabaya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, mengatakan, Presiden Joko Widodo telah merestui perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

Namun, Bambang enggan menjelaskan lebih detail terkait lokasi yang ditunjuk oleh Jokowi.

Sementara itu, keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan, mendapat kritikan dari Walhi.

Walhi menilai, Pulau Kalimantan masih banyak konflik agraria yang belum diselesaikan dan sudah mengendap bertahun-tahun.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Bambang: Presiden ingin tidak segera jadi wacana

KOMPAS.com/GHINAN SALMAN Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

Bambang enggan menyebut secara spesifik provinsi mana di Pulau Kalimantan yang bakal dipilih presiden sebagai ibu kota baru.

"Pulaunya Kalimantan, provinsinya, nanti (menyusul)," ujar Bambang.

Sebelumnya, Jokowi disebut menginginkan rencana pemindahan ibu kota tak hanya jadi wacana semata. Dia ingin rencana itu segera bisa terwujud.

Menurut Bambang, keinginan Jokowi itu sempat disampaikannya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Jadi memang pemindahan ibu kota ini bukan hal yang baru. Rencana ini juga pernah diangkat Presiden Soekarno dan Soeharto. Presiden Jokowi menginginkan ini bukan hanya wacana, tapi kongkrit," ujar Bambang.

Baca juga: Bocoran Kepala Bappenas soal Ibu Kota Baru: Presiden Pilih Kalimantan

2. Wacana Ibu Kota di Kalimantan Selatan dikritik Walhi

kompas.com/Firmansyah Spanduk Walhi

Wacana wilayah Kalimantan Selatan menjadi calon Ibu Kota ditentang oleh Wahana Lingkungan hidup ( Walhi).

Menurut Walhi, di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih banyak konflik agraria yang belum terselesaikan.

Koordinator Walhi Kalsel Kisworo menjelaskan, salah satu masalah yang hingga kini belum terselesaikan adalah tanah warga yang dikuasai perusahaan sawit, serta tambang yang memiliki izin pengelolaan maupun eksplorasi.