Petani Madiun di Forum PBB, dari Soroti Kelaparan hingga Cita-cita bagi Indonesia

Zainal mengatakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak petani seperti hak atas tanah, hak atas air, hak atas benih dan hak lainnya sehingga mensukseskan dekade pertanian keluarga PBB.

Menurut Zainal, akhir tahun 2017, PBB mendeklarasikan program pertanian keluarga hingga sepuluh tahun kedepan. Program itu menjadi penting lantaran pertanian keluarga memberikan kontribusi penting terhadap suplai pangan dunia.

Apalagi laporan tahunan dari FAO, IFAD, WHO, UNICEF dan WFP menunjukkan, jumlah orang yang mengalami kelaparan, kegemukan dan kepastian mengakses makanan meningkat.

Ditanya penerapan kebijakan pertanian keluarga di Indonesia, Zainal mengatakan hal itu sangat positif lantaran Indonesia berkomitmen dengan family farming. Komitmen ditunjukkan melalui pengiriman Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk berbicara di forum FAO Roma, akhir Mei 2019 lalu.

"Pemerintah berkomitmen mensukseskan progam family farming," jelas Zainal.

Untuk itu, SPI mendorong pemerintah menerapkan undang-undang yang sudah berjalan bagus, yakni UU pangan, UU perlindungan petani, UU lahan berkelanjutan hingga program reforma agraria yang dikeluarkan pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Pemerintah Harus Konsisten

Zainal meminta pemerintah konsisten menerapkan undang-undang lahan berkelanjutan menyusul makin berkurangnya lahan pertanian.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah harus membuat master plan luasan lahan pertanian yang ada di daerah merujuk pada undang-undang tersebut.

"Apalagi menteri pertanian akan menciptakan dua juta hektar lahan. Cuma di sisi lain, master plan itu ada gangguan. Tadinya lahan itu akan digunakan untuk pertanian bisa berubah untuk macam-macam," kata Zainal.

Ketika ditanya mengenai tantangan kaum muda Indonesia yang tidak mau lagi bertani, Zainal mengakui, petani memang bukanlah profesi yang populer saat ini. Selain itu, orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi petani.

"Ada kendala culture dan didukung oleh realitas tidak konsukennya pemerintah sehingga lahan menyusut," ujar Zainal.

Baca juga: Wujudkan Ketahanan Pangan Asia Tenggara, Kementan Dukung FAO

Selain itu, di saat panen, harga rendah dan ada tata niaga tidak bagus baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

Zaenal mengatakan pemerintah harus berkomitmen menjalankan undang-undang yang sudah baik sekaligus berkomitmen mendukung pertanian keluarga. Pertanian jenis ini dinilai mampu mengembalikan minat seseorang menjadi petani.

"Dan indikator kemauan politik sudah nampak di undang-undang. Tinggal konsisten apalagi tantangan global makin berat seiring adanya perdagangan bebas dan investasi," jelas Zainal.

Untuk wilayah Madiun sendiri, Zainal mengimbau pemerintah daerah harus bisa menciptakan iklim kondusif sehingga petani bisa untung serta dapat melanjutkan hidup dan menyekolahkan anak.

"Saran saya untuk Madiun. Madiun itu lumbung padinya Jatim dan nasional. Maka bagaimana caranya pemerintah memberikan iklim kondusif sehingga usaha petani menguntungkan bisa untuk hidup dan menyekolahkan," jelas Zainal.