Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi: Pertemuan Megawati dan Prabowo Biasa-biasa Saja...

Kompas.com - 24/07/2019, 22:08 WIB
Putra Prima Perdana,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, telah memprediksi pertemuan antara Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Sudah diprediksi sejak dulu, artinya kalau muncul sekarang udah enggak aneh, saya sudah memperkirakan,” kata Dedi saat dihubungi, Rabu (24/7/2019).

Baca juga: 5 Pernyataan saat Prabowo Bertemu Megawati, dari Kedekatan hingga Masalah Bangsa

Dedi menjelaskan, pertemuan dua tokoh nasional tersebut memang menggemparkan di masyarakat. Namun, menurut dia hal tersebut biasa terjadi di dunia politik.

“Sebenarnya cair-cair saja. Bagi saya pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo biasa -biasa saja karena sebelumnya pernah mencalonkan bersama artinya enggak ada problem,” tuturnya.

Dedi menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati sepatutnya disyukuri oleh rakyat Indonesia. Dia pun mengimbau kepada masyarakat agar melupakan perseteruan antar pendukung capres-cawapres di Pilpres 2019.

Menurut dia, rakyat saat ini lebih baik mengawasi kerja elit politik di eksekutif dan legislatif.

“Bagi saya bagus lah, enggak ada lagi ribut-ribut urusan ideologi lagi. Pilkada juga nanti bisa bareng-bareng lagi. Pelajaran penting bagi rakyat, sudah deh, jangan bertengkar mati-matian ngebelain elit. Sudah, biasa saja. Jangan percaya sama pertengkaran elit. Ini musuhannya cuma di sinetron, tapi kadang-kadang penonton terpengaruh,” ujarnya.

Dedi menambahkan, cairnya hubungan politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem politik terbuka.

Politik pasca reformasi, sambung Dedi, adalah politik terbuka dimana tidak ada konsolidasi ideologis yang terlalu mendalam sampai ke pemilu 2014.

Dia menjelaskan, perang ideologi yang terjadi di Pilpres 2019 dimulai setelah Pilkada DKI 2019, dimana Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang didukung oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dinyatakan bersalah oleh hukum karena dianggap telah melakukan penistaan agama.

Lebih lanjut Dedi menambahkan, pada Pemilu 2019 pasca-pencalonan Ahok, munculah sentimen politik agama. Dedi menilai, sentimen ini kemudian dimanfaatkan untuk membentuk sebuah kubu yang menumpang partai politik sebagai kendaraan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Megawati, Kata Djarot Teman Lama, Sama-sama Nasionalis

 

Menurut mantan bupati Purwakarta ini, hal tersebut menyebabkan terjadinya dua kutub politik.

Meski demikian, Dedi mengatakan jika yang menciptakan kutub-kutub politik justru adalah akar rumput. Sementara kondisi elit politik justru akur-akur saja satu sama lain.

“Sebenarnya dari calon tidak ada yang mencerminkan politik aliran baik dari kubu Prabowo Sandi atau kubu Jokowi-Maruf Amin. Tapi kemasan yang dibuat oleh para pendukungnya menjadi kemasan politik aliran. Seperti Pertarungan ideologi. Saya bilang itu kemasan, tapi substansinya tidak ada pada akhirnya,” jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com