Wacana Gerindra Gabung Koalisi Pemerintahan, Ini Kata Gus Sholah

Kompas.com - 24/07/2019, 10:32 WIB
KH. Salahuddin Wahid, saat ditemui di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Selasa (23/7/2019). MOH. SYAFIÍKH. Salahuddin Wahid, saat ditemui di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Selasa (23/7/2019).

JOMBANG, KOMPAS.com - Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Salahuddin Wahid atau Gus Sholah mengatakan, kinerja pemerintahan akan berjalan lebih efektif jika ada pihak yang melakukan kontrol.

Menurut Gus Sholah, untuk menjaga keseimbangan dalam iklim demokrasi, partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, lebih tepat jika berada di jalur oposisi.

"Partai oposisi itu perlu ada dan perlu kuat. Jadi sebaiknya Gerindra tidak ikut dalam koalisi pemerintahan. Begitu juga dengan PAN dan Demokrat," kata Gus Sholah saat ditemui Kompas.com, di Pesantren Tebuireng Jombang, Selasa (23/7/2019).

Menurut dia, menjadi oposisi bukan berarti menempatkan diri sebagai kelompok pencari kesalahan. Gus Sholah berpendapat bahwa kelompok oposisi diperlukan, salah satunya untuk mengingatkan pemerintahan.


"Biar orang tahu, ini garisnya seperti apa. Diperlukan oposisi yang konstruktif, oposisi yang memberikan saran-saran yang baik, tidak sekedar mencari-cari kesalahan pemerintah," ujar Gus Sholah.

Baca juga: Pramono Anung: Gerindra Boleh-boleh Saja Minta, Tapi...

Menurut adik kandung Gus Dur ini, Partai Gerindra perlu menjaga kepercayaan konstituennya dengan tetap berada di garis oposisi. Dengan posisi sebagai oposisi, Gerindra akan makin kokoh.

Menurut Gus Sholah, kondisi sebaliknya akan dialami partai pimpinan Prabowo Subianto itu jika bergabung dalam koalisi pemerintahan.

"Saya tidak sepakat kalau Gerindra ikut di Pemerintahan. Kalau melakukan itu, Gerindra kontra produktif. Banyak yang kemarin memilih Gerindra, bisa jadi gak memilih lagi," kata Gus Sholah.

Rekonsiliasi tak harus koalisi

Mantan anggota Komnas HAM ini menjelaskan, mengambil posisi sebagai oposisi pemerintah bukan berarti mengabaikan rekonsiliasi.

Menurut Gus Sholah, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo setelah kontestasi Pilpres beberapa waktu lalu, memang diperlukan untuk menyamakan persepsi. Namun, langkah selanjutnya bukan berarti harus diikuti dengan bergabung dalam koalisi.

"Kan sudah ketemu. Bertemu cukup, nanti ketemu lagi juga enggak ada masalah. Tapi jangan masuk di koalisi pemerintahan. Kita perlu oposisi yang kuat, oposisi yang bisa mengawasi pemerintahan. Kalau oposisi kecil kan gak ada artinya," kata Gus Sholah.

Gus Sholah mengatakan, kontrol terhadap kinerja pemerintahan memerlukan kekuatan dan dukungan yang cukup dari komposisi parpol dan keanggotaan parlemen.

Menurut dia, Gerindra tetap diperlukan di gerbong oposisi bersama Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

"Kalau dibaca kemungkinannya kan, PAN, Demokrat, Gerindra ikut pemerintah. Kalau itu terjadi, tinggal PKS saja. Terlalu kecil kalau PKS sendirian melakukan kontrol terhadap pemerintah," kata Gus Sholah.

Baca juga: Gerindra Kuasai DPRD Limapuluh Kota



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Pelantikan, Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin Diarak dengan Gerobak Sapi Lewat Malioboro

Sambut Pelantikan, Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin Diarak dengan Gerobak Sapi Lewat Malioboro

Regional
Kecelakaan Tol Lampung, Vanessa Tarik Adiknya Agar Tak Ikut Terbakar

Kecelakaan Tol Lampung, Vanessa Tarik Adiknya Agar Tak Ikut Terbakar

Regional
Katupkan Kedua Tangan, Agus Piranhamas Motivator yang Tempeleng 10 Siswa Minta Maaf

Katupkan Kedua Tangan, Agus Piranhamas Motivator yang Tempeleng 10 Siswa Minta Maaf

Regional
Polda Maluku: Pemberhentian Sementara Kombes AW Terkait Pelanggaran Prosedur

Polda Maluku: Pemberhentian Sementara Kombes AW Terkait Pelanggaran Prosedur

Regional
Sabtu Dini Hari, LBH Medan Dilempari Bom Molotov

Sabtu Dini Hari, LBH Medan Dilempari Bom Molotov

Regional
Minggu, Gibran Rencana Hadiri Pelantikan Jokowi Tanpa Selvi dan Jan Ethes

Minggu, Gibran Rencana Hadiri Pelantikan Jokowi Tanpa Selvi dan Jan Ethes

Regional
Skandal Pembobolan BNI Ambon, Perwira Polda Maluku Diberhentikan

Skandal Pembobolan BNI Ambon, Perwira Polda Maluku Diberhentikan

Regional
Maju Pilkada Solo, Gibran Akui Telah Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P Pusat

Maju Pilkada Solo, Gibran Akui Telah Konsultasi Politik dengan Senior PDI-P Pusat

Regional
Soal Pilkada Solo, Gibran: Saya Akan Berjuang Tetap Maju Lewat PDI-P

Soal Pilkada Solo, Gibran: Saya Akan Berjuang Tetap Maju Lewat PDI-P

Regional
Gubernur Nurdin Paparkan 5 Program Unggulan Sulawesi Selatan

Gubernur Nurdin Paparkan 5 Program Unggulan Sulawesi Selatan

Regional
Ajudan yang Nekat Curi Uang Kapolres Hadapi Hukuman Ganda

Ajudan yang Nekat Curi Uang Kapolres Hadapi Hukuman Ganda

Regional
Pengakuan Motivator yang Tempeleng 10 Siswa, Khilaf Memukul karena Murid Tertawa

Pengakuan Motivator yang Tempeleng 10 Siswa, Khilaf Memukul karena Murid Tertawa

Regional
WJIS 2019, Investor Sepakat Kucurkan Rp 53,8 Triliun untuk Jawa Barat

WJIS 2019, Investor Sepakat Kucurkan Rp 53,8 Triliun untuk Jawa Barat

Regional
PKS Jabar Targetkan Kuasai 4 Wilayah di Pilkada 2020

PKS Jabar Targetkan Kuasai 4 Wilayah di Pilkada 2020

Regional
Satu Keluarga Penumpang Sedan Terbakar di Jalan Tol Sumatera Baru Pulang Kondangan

Satu Keluarga Penumpang Sedan Terbakar di Jalan Tol Sumatera Baru Pulang Kondangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X