Forum Komunikasi SMK Sepakat dengan Ridwan Kamil Evaluasi Sistem Pendidikan

KARAWANG, KOMPAS.com - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sepakat dengan rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan melakukan evaluasi sistem pendidikan, hingga pembubaran bagi SMK yang tidak mencetak lulusan siap kerja.

Sekretaris MKKS SMK Karawang Lili Suhenda mengatakan, pihaknya setuju dengan adanya verifikasi dari provinsi untuk memilih SMK yang memenuhi syarat.

"Kalau saran saya jika tidak dibubarkan, SMK-SMK kecil ini bisa digabungkan," ujar Lili saat dihubungi melalui, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: Ridwan Kamil Pastikan TKW Majalengka yang 19 Tahun Ditahan Bebas dari Hukuman Mati

Lili menilai, pembuatan SMK di Karawang terkadang begitu mudah. Sehingga, banyak sekolah SMK yang tiba-tiba berdiri tanpa sepengetahuan MKKS atau pengawas. 

Padahal, sebelum mendirikan sekolah baru seharusnya berkomunikasi dengan MKKS, pengawas, dan dinas pendidikan.

"Baru setelah kita ketahui, mereka baru kita bina," katanya.

Lili mengatakan, hampir setiap tahun sekolah baru berdiri. Biasanya mereka menumpang terlebih dulu di sekolah dasar atau madrasah.

Lili menyebutkan, di Karawang, SMK menjadi favorit ketimbang SMA, dengan jumlah pelajar mencapai 60 persen.

Akan tetapi, dirinya mengakui lulusan SMK di Karawang masih kalah bersaing dengan lulusan SMK di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta.

"Hal tersebut karena banyak SMK yang  memiliki kualitas guru, peralatan yang jauh di bawah standar," kata dia.

Baca juga: Pemutaran Lagu di Lampu Merah Depok, Ini Kata Ridwan Kamil

Meski demikian, tak sedikit SMK di Karawang yang kualitasnya bagus. Dari 112 SMK negeri maupun swasta, sekitar 50 persen lebih SMK sudah memiliki kualitas yang berstandar.

Lili juga minta agar Pemprov Jabar memberi perhatian lebih. Saat ini bantuan SMK dari provinsi hanya Rp 600.000 per murid dalam satu tahun. Berbeda dengan Jakarta yang saat ini bantuannya mencapai Rp 600.000 per bulan untuk setiap muridnya.

Dengan peningkatan bantuan itu, Lili menilai akan ada pemerataan standar SMK. Tetapi juga disertai dengan verifikasi yang tegas dan jelas oleh pemerintah provinsi.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebutkan, SMK sangat dibutuhkan untuk kebutuhan angkatan siap kerja. Ini karena mereka sudah mempunyai kompetensi yang siap.

Menurutnya, pembubaran SMK yang dimaksud Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pastilah bukan sekolah yang berada di wilayah industri.