Kompas.com - 19/07/2019, 18:32 WIB
KEGIATAN Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 1, Desa Sukamanah, Kec. Mande Kab. Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (20/04/2019). Di Kab. Cianjur lima TPS di wialyah tersebut harus menggelar PSL karena adanya surat suara tertukar saat hari H coblosan. KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMANKEGIATAN Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di TPS 1, Desa Sukamanah, Kec. Mande Kab. Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (20/04/2019). Di Kab. Cianjur lima TPS di wialyah tersebut harus menggelar PSL karena adanya surat suara tertukar saat hari H coblosan.

 

CIANJUR, KOMPAS.com – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Barat menilai, sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terhadap para komisioner KPU Cianjur bisa menjadi preseden buruk bagi kinerja KPU Cianjur itu sendiri.

Sebab, Ketua KIPP Jawa Barat, Irhan Ari Muhammad mengungkapkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2014, KPU Cianjur juga pernah diganjar sanksi oleh pihak DKPP RI.

“Sangat disayangkan. Padahal, kami sendiri selalu mengingatkan mereka jangan sampai hal itu (sanksi) terjadi lagi, malah kejadian lagi,” kata Irhan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2019).

Baca juga: DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Irhan berharap, KPU Cianjur menjadikan sanksi tersebut sebagai pelecut motiviasi untuk memperbaiki kualitas kinerja di masa yang akan datang.

“Apalagi, Cianjur akan masuk tahun politik (Pilkada 2020). Nanti kinerja KPU Cianjur akan diuji lagi. Apakah akan kembali berujung di DKPP atau malah di pidana pemilu. Jadi, ini pembelajaran buat mereka untuk pilkada nanti jangan sampai tata cara penyelenggaraan pemilu kembali ternoda dengan hal-hal yang tidak baik,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, lima komisioner KPU Cianjur, yakni Hilman Wahyudi (ketua), Selly Nurdiah, Rustiman, Ridwan Abdullah, dan Anggy Shofia Wardany, dijatuhi sanksi DKPP RI terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Selly Nurdiah, Rustiman dan Ridwan Abdullah, dijatuhi sanksi berupa peringatan, sedangkan Anggy Shofia Wardany dan Hilman Wahyudi (ketua KPU) dijatuhi peringatan keras.

Baca juga: Polisi: Penyekapan Istri Ketua KPU Cianjur Rekayasa  

Hilman juga mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatannya selaku ketua Divisi Keuangan, Logistik, dan Rumah Tangga.

DKPP RI menilai, KPU Cianjur telah bertindak tidak profesional, mengabaikan prinsip berkepastian hukum, tidak teliti dan tidak cermat dalam membuat kebijakan, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Antisipasi Hepatitis Akut, Pemprov Jabar Siapkan Skenario Jitu dengan Teknologi Molekuler Terbaru

Regional
Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Melalui BLUD, Ridwan Kamil Optimistis Pendidikan di Jabar Bisa Hasilkan Prestasi

Regional
Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Tidak Libur Lebaran, 21 Anggota Jabar Quick Response Bantu Operasi SAR Evakuasi Korban Banjir Bandang Sumedang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.