Rp 60 Miliar Dana Hibah dan Bansos Belum Dipertanggungjawabkan, Ini Kata Bupati Keerom Papua

Kompas.com - 19/07/2019, 15:35 WIB
Bupati Keerom, Papua, Muhammad Markum Dhias Suwandi Bupati Keerom, Papua, Muhammad Markum

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kejaksaan Tinggi Papua kini tengah menyelidiki kasus dana hibah dan bantuan sosial ( bansos) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Keerom, Papua, dan belum dipertanggungjawabkan.

Total Rp 60 miliar dari total Rp 80 miliar dana Bansos dan hibah Pemkab Keerom yang menjadi temuan BPK, dan ditindaklanjuti oleh Kejati Papua. 

"Itu bukan zaman saya. Zaman saya dari 2018, itu 2017. Begitu saya lihat secara mendetail, masalahnya adalah bantuan hibah dan bansos yang diterima oleh masyarakat," ujar Bupati Keerom, Muhammad Markum, di Jayapura, Jumat (19/7/2019).


Baca juga: Kejati Papua: Rp 60 Miliar Dana Bansos dan Hibah di Keerom Belum Dipertanggungjawabkan

Menurut dia, sejak mendapat informasi mengenai masalah tersebut, ia telah memerintahkan instansi dan pejabat terkait untuk segera membenahi hal tersebut.

Markum mengklaim untuk dana hibah yang diberikan kepada kelompok/organisasi/lembaga sudah mulai diselesaikan karena surat pertanggungjawaban (SPJ)-nya sudah mulai diberikan.

"Itu yang kami sedang gali dan meminta SPJ balik. Ini permasalahannya SPJ balik dari masyarakat. Yang di bansos kebanyakan penerima perorangan, dana hibah kebanyakan organisasi/kelembagaan dan 90 persen sudah dipertanggungjawabkan," kata dia.

Pemkab Keerom, terang Markum, sudah membuat langkah pencegahan agar masalah serupa tidak terulang di kemudian hari.

Penerima dana hibah dan bansos, kata dia, harus berani bertanggung jawab atas bantuan yang telah diterima dari pemerintah.

"Dari tahun lalu, penerima bansos saya buat satu surat pernyataan tanggung jawab bila kelak di kemudian hari ada permasalahan hukum, maka ditanggung yang menerima karena dia tidak bisa melaporkan kepada Pemda," tutur dia.

Baca juga: Real Count KPU, Jokowi-Maruf Menang Telak di Keerom Papua

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tengah melakukan penyelidikan penggunaan dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Keerom yang tidak sesuai peruntukannya.

Kasus tersebut terjadi pada Tahun Anggaran 2017 dan hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Untuk dana hibah Rp 57 miliar dan dana bansos Rp 23 miliar. Jumlah keseluruhan dana hibah dan Bansos yang ada pertanggungjawabannya hanya sekitar Rp 20 miliar, jadi masih Rp 60 miliar yang belum dipertanggungjawabkan," ujar Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua Nixon Mahuse.

Menurut dia, sudah ada 13 orang yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

[POPULER DI KOMPASIANA] Insiden Asrama Papua | Anak (Baru) Ibu Kota | Spider-Man Lepas dari MCU

[POPULER DI KOMPASIANA] Insiden Asrama Papua | Anak (Baru) Ibu Kota | Spider-Man Lepas dari MCU

Regional
Hukuman Kebiri Kimia Belum Ada Juknis, Kejati Jatim Tunggu Petunjuk Jaksa Agung

Hukuman Kebiri Kimia Belum Ada Juknis, Kejati Jatim Tunggu Petunjuk Jaksa Agung

Regional
Sirkulasi 'Eddy' Picu Gelombang Setinggi 4 Meter di Sejumlah Wilayah

Sirkulasi "Eddy" Picu Gelombang Setinggi 4 Meter di Sejumlah Wilayah

Regional
50 Warga Dievakuasi Akibat Guguran Lava Gunung Karangetang

50 Warga Dievakuasi Akibat Guguran Lava Gunung Karangetang

Regional
Leprid Apresiasi Keberhasilan Hendi dalam Membina Ribuan UMKM

Leprid Apresiasi Keberhasilan Hendi dalam Membina Ribuan UMKM

Regional
Di Lhokseumawe, setiap Jumat Wajib Pakai Bahasa Aceh

Di Lhokseumawe, setiap Jumat Wajib Pakai Bahasa Aceh

Regional
Gubernur Bali Minta Pelindo III Stop Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Gubernur Bali Minta Pelindo III Stop Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Regional
Pemerkosa 9 Anak Dapat Hukuman Kebiri Kimia dan Baru Pertama di Mojokerto

Pemerkosa 9 Anak Dapat Hukuman Kebiri Kimia dan Baru Pertama di Mojokerto

Regional
Pemilik Kapal Ungkap Penyebab KM Mina Sejati Karam Pasca-pembantaian ABK

Pemilik Kapal Ungkap Penyebab KM Mina Sejati Karam Pasca-pembantaian ABK

Regional
Kasus di Asrama Mahasiswa Papua, 5 TNI Diskors dan Diseret ke Pengadilan Militer

Kasus di Asrama Mahasiswa Papua, 5 TNI Diskors dan Diseret ke Pengadilan Militer

Regional
Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Cilacap dan Kebumen, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Cilacap dan Kebumen, Tak Berpotensi Tsunami

Regional
Kebiri Kimia di Mojokerto, Kejaksaan Masih Mencari Rumah Sakit untuk Eksekusi Hukuman

Kebiri Kimia di Mojokerto, Kejaksaan Masih Mencari Rumah Sakit untuk Eksekusi Hukuman

Regional
2 Jenazah Ditemukan pada Mobil Terbakar, Diduga Korban Pembunuhan

2 Jenazah Ditemukan pada Mobil Terbakar, Diduga Korban Pembunuhan

Regional
Perusahaan Datangkan Kapal Cari Korban Pembantaian KM Mina Sejati

Perusahaan Datangkan Kapal Cari Korban Pembantaian KM Mina Sejati

Regional
Cuaca Buruk, Pencarian Kapal Kargo yang Hilang di Perairan Pulau Buru Dihentikan

Cuaca Buruk, Pencarian Kapal Kargo yang Hilang di Perairan Pulau Buru Dihentikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X