Cegah Penyalahgunaan Dana Reklamasi, KPK Sidak Perusahaan Tambang

Kompas.com - 19/07/2019, 07:14 WIB
Koordinator Supervisi KPK Wilayah 7, Rosma Ali Yusuf, diwawancarai sejumlah media saat melakukan sidak ke salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (18/7/2019). KOMPAS.Com/ANDI MUHAMMAD HASWAR.Koordinator Supervisi KPK Wilayah 7, Rosma Ali Yusuf, diwawancarai sejumlah media saat melakukan sidak ke salah satu perusahaan tambang di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. (18/7/2019).

BANJAR, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan sidak ke sejumlah perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, Kamis (18/7/2019). 

Sidak dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan tambang melakukan reklamasi terhadap bekas galian menggunakan dana yang sudah dicairkan Pemprov Kalsel.

Dana reklamasi yang tidak sedikit jumlahnya menjadi perhatian khusus KPK. Dikhawatirkan, dana reklamasi tidak digunakan sesuai peruntukannya.

Koordinator Supervisi KPK wilayah 7, yang wilayahnya meliputi Kalteng, Kaltim, Kaltara dan Kalsel, Rosma Ali Yusuf, bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kalsel, mendatangi dua lokasi tambang di Kabupaten Banjar, yaitu PT Intan Karya Mandiri dan PT Gunung Limo.

Baca juga: Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Di perusahaan ini, Yusuf memantau langsung proses reklamasi yang sementara dikerjakan. Pihanya juga mengecek sejumlah data terkait reklamasi yang disodorkan perusahaan.

Di lokasi tambang, KPK menemukan dana reklamasi masih digunakan sebagaiman mestinya.

Kepada wartawan, Yusuf mengatakan inspeksi kali ini merupakan langkah pencegahan sesuai dengan gerakan nasional sejak tahun 2018 yang digaungkan KPK, yakni penyelamatan sumber daya alam dan antisipasi KKN.

“Intinya kita mengawal terkait tata kelola sumber daya alam supaya gak ada KKN di situ," ujarnya.

Baca juga: Kalsel Siapkan 300.000 Hektare Lahan untuk Jadi Ibu Kota Baru

Terkait kewajiban keuangan pelaku usaha, lanjut Yusuf, sampai saat ini, KPK terus memantau dan memonitor. Termasuk tunggakan-tunggakan pajak perusahaan dan royalti.

Pihaknya menemukan sejumlah tunggakan yang dilanggar perusahaan melalui data yang diterimanya dari Dinas ESDM Pemprov Kalsel, yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Itu adalah sasaran utama dari koordinator supervisi KPK. Kalau di Kalsel, nanti Pak Kadis bisa jelaskan. Namun, berdasarkan temuan BPK ada sejumlah temuan tunggakan reklamasi," ujarnya.

Terhitung sejak 2017, saat kewenangan pengawasan diberikan kepada pemerintah provinsi, Dinas ESDM Kalsel, telah mencabut 595 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara. Sampai saat ini hanya tersisa 236 IUP.

 Dari jumlah tersebut, temuan BPK, menurut Kadis ESDM Kalsel Isharwanto, ada 52 IUP yang masih memiliki tunggakan pembayaran jaminan reklamasi tambang. Jumlahnya tidak sedikit, mencapai Rp 66 miliar.

“Jadi gini, kita hitung berdasarkan dokumen, karena kan setiap IUP membuat dokumen rencana reklamasi. Sudah ada perusahaan yang sudah mencairkan. Sudah jadi, sudah bagus dan sudah kita nilai dan sudah bisa kita cairkan," ujar Isharwanto.

Dinas ESDM Kalsel menargetkan sisa pembayaran jaminan reklamasi tambang sebesar Rp 66 miliar itu dapat dilunasi hingga akhir bulan ini.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

PSBB Surabaya Raya Diperpanjang hingga 8 Juni

Regional
Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Curi Ponsel Pasien Positif Covid-19, Pelaku Ikut Diisolasi

Regional
3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

3 Klaster Ini Sumbang Kasus Covid-19 Terbanyak di Sulut

Regional
Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Bunuh dan Buang Bayinya, Seorang Bidan di Kalteng Ditangkap Polisi

Regional
16 Petak Toko Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

16 Petak Toko Pasar Raya Padang Hangus Terbakar

Regional
Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid, Kepala Desa Ini Dikeroyok

Tegur Jemaah yang Shalat Id di Masjid, Kepala Desa Ini Dikeroyok

Regional
Wali Kota Tidore Dibawa ke RSUD Ternate dengan Protokol Covid-19

Wali Kota Tidore Dibawa ke RSUD Ternate dengan Protokol Covid-19

Regional
Kapolda Jabar Minta Maaf atas Arogansi Bripka HI yang Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker

Kapolda Jabar Minta Maaf atas Arogansi Bripka HI yang Ngamuk Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
3 Orang Ini Sembunyi Dalam Terpal di Mobil Pikap untuk Kelabui Petugas Cek Poin di Malang

3 Orang Ini Sembunyi Dalam Terpal di Mobil Pikap untuk Kelabui Petugas Cek Poin di Malang

Regional
Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Kapolda Jabar Mutasi Polisi Ngamuk karena Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
Gubernur Maluku ke Tenaga Medis: Kalian adalah Pahlawan...

Gubernur Maluku ke Tenaga Medis: Kalian adalah Pahlawan...

Regional
Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Rusli Habibie Minta Gubernur Maluku Utara Bantu Warga Gorontalo Terkatung-katung di Ternate

Regional
Polisi Naik Fortuner Adu Mulut dengan Anggota Satlantas, Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Polisi Naik Fortuner Adu Mulut dengan Anggota Satlantas, Kesal Ditegur Tak Pakai Masker

Regional
Pantai Pasir Padi Babel Ditutup, Pengunjung Diminta Pulang

Pantai Pasir Padi Babel Ditutup, Pengunjung Diminta Pulang

Regional
Naik Fortuner, Oknum Polisi Ini Marah Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Jangan Arogan

Naik Fortuner, Oknum Polisi Ini Marah Saat Ditegur Tak Pakai Masker, Kapolda Jabar: Jangan Arogan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X