Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tragedi Orientasi SMA Taruna Indonesia, Pembimbing Tak Miliki Kompetensi hingga Izin Sekolah Terancam Dicabut

Kompas.com - 18/07/2019, 06:44 WIB
Aji YK Putra,
Khairina

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com- Kasus penganiayaan yang menimpa dua orang siswa di sekolah SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesa Palembang terus menjadi sorotan publik.

Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ikut turun tangan untuk mengetahui permasalahan yang telah menghilangkan nyawa DBJ (14) ketika mengikuti kegiatan orientasi di sekolah.

Selain DBJ, WJ (14) pun kini dalam kondisi yang kritis. Sejak Sabtu (13/7/2019) lalu, korban mengalami operasi usus karena diduga menjadi korban kekerasan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Dari hasil investigasi mereka, terdapat banyak kejanggalan di sekolah yang menerapkan pendidikan semi militer tersebut.

 

1.Pembina sekolah SMA Taruna tak miliki kompetensi sebagai pelatih fisik

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan fakta baru dalam kasus orientasi maut yang menyebabkan seorang siswa SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia tewas. 

Tersangka Obby Frisman Arkataku (24) diketahui tak memiliki kompetensi sebagai khusus sebagai pelatih fisik dalam rangkaian kegiatan orientasi siswa.

Baca juga: Pembina Sekolah SMA Taruna Tak Miliki Kompetensi sebagai Pelatih Fisik

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Widodo mengatakan, hasil keterangan yang mereka dapat, Obby baru bekerja selama satu pekan di sekolah tersebut. 

Selain itu, Obby ternyata adalah guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah SMA Semi Militer Plus Taruna Indonesia. 

"Gurunya bukan guru fisik ataupun olahraga yang tahu takaran fisik siswa. Sehingga terjadi hal seperti ini. Ini yang sedang di selidiki, kenapa ada guru baru yang diberi tugas seberat itu,"kata Widodo, usai membesuk WJ (14) yang juga korban kekerasan SMA Taruna Indonesia di rumah sakit RK Charitas Palembang, Rabu (17/7/2019). 

Kegiatan long march dengan berjalan sejauh 8,7 kilometer yang dilakukan saat orientasi menurut Widodo merupakan hal yang ilegal. Sebab, mereka tak mendapatkan pemberitahuan apapun dari pihak sekolah. 

"Ini kan kegiatan di luar pagar sekolah, harus ada izin ke kami. Sampai sekarang tidak ada izin, sehingga kami tidak bisa monitor,"ujarnya.  

 

2.Biaya masuk mahal, fasilitas tak menunjang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan hal terbaru ketika menyelidiki kasus orientasi siswa di Sekolah SMA Semi Militer Taruna Plus Indonesia yang menyebabkan DBJ (14) tewas. 

Temuan itu berupa biaya yang tak murah ketika masuk dan mendaftar sebagai siswa di sekolah tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com