DPR Didesak Segera Pertimbangkan Permohonan Amnesti Baiq Nuril

Kompas.com - 16/07/2019, 19:09 WIB
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (kiri) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARITerpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun (kiri) didampingi anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menjawab pertanyaan wartawan pada Forum Legislasi bertema Baiq Nuril Ajukan Amnesti , DPR Setuju? di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Dalam kesempatan tersebut, Baiq Nuril berharap DPR dapat mempertimbangkan keadilan untuk dirinya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah pengajar dan akademisi pusat-pusat studi hukum dari berbagai universitas di Indonesia, mendesak DPR RI segera mempertimbangkan surat Presiden Joko Widodo, terkait permohonan amnesti terhadap terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril Maqnun.

Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang P Wiratraman mengatakan, sejak Baiq Nuril Maqnun diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Kasasi, sejumlah akademisi telah menguji putusan tersebut.

Dari sidang eksaminasi tersebut, kata Herlambang, pihaknya pun memberikan pertimbangan dengan menjadi pihak sahabat peradilan atau amicus curiae atas kasus pidana yang sedang dihadapi Baiq Nuril Maqnun.

Baca juga: Hasil Rapat Bamus, Pertimbangan Permohonan Amnesti Baiq Nuril Dibahas di Komisi III

Namun, putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, menurut Herlambang, justru memperkuat kasasi.

"Putusan tersebut sangat mengecewakan karena tidak sesuai dengan harapan kami yang telah memberikan sejumlah argumen dukungan bagi para hakim MA," kata Herlambang, perwakilan akademisi Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham) Indonesia, ditemui di Unair, Selasa (16/7/2019).

Herlambang menambahkan, putusan tersebut mengabaikan konteks kasus pelecehan seksual yang sedang dihadapi Baiq Nuril.

"Baiq adalah korban. Ia korban kekerasan verbal, atau pelecehan seksual. Tatkala ia mencoba merekam percakapan dari atasannya, yang patut diduga desakan atau bahkan ancaman terhadapnya, hal tersebut merupakan upaya yang ia miliki untuk mempertahankan harga dirinya," kata dia.

Herlambang menilai, Nuril tidak pernah berniat untuk menyebarluaskan rekaman percakapan Kepsek M yang menceritakan hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Baiq kepada publik, kecuali bagi kepentingan yang tentunya dibutuhkan untuk melindungi dirinya.

Apa yang dilakukan oleh Baiq Nuril, lanjut Herlambang, merupakan hak atas perlindungan dari kekerasan psikologis dan kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI tahun 1945.

Hal ini menjadi landasan bahwa tidak tepat memvonis bersalah Baiq Nuril Maqnun dalam Kasasi maupun Peninjauan Kembali MA.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Covid-19 di Sulut Capai 1.431 Kasus

Positif Covid-19 di Sulut Capai 1.431 Kasus

Regional
Viral Video Wanita Lempar Alquran di Makassar, Polisi: Pelaku Sudah Diamankan

Viral Video Wanita Lempar Alquran di Makassar, Polisi: Pelaku Sudah Diamankan

Regional
Kepala BPSDM Perhubungan Minta Taruna PKTJ Tegal Jadi Relawan Covid-19

Kepala BPSDM Perhubungan Minta Taruna PKTJ Tegal Jadi Relawan Covid-19

Regional
Polisi Tangkap Pembunuh Guru SD yang Jasadnya Dimasukkan ke Ember

Polisi Tangkap Pembunuh Guru SD yang Jasadnya Dimasukkan ke Ember

Regional
Mataram Episentrum Penyebaran Corona, Wagub NTB Minta Penanganannya Keroyokan

Mataram Episentrum Penyebaran Corona, Wagub NTB Minta Penanganannya Keroyokan

Regional
Penjelasan Bupati Lumajang Tentang Sawah Istri Aktivis Salim Kancil yang Diduga Diserobot

Penjelasan Bupati Lumajang Tentang Sawah Istri Aktivis Salim Kancil yang Diduga Diserobot

Regional
Bandel Tak Pakai Masker, Warga Yogyakarta Siap-siap Didenda Rp 100.000

Bandel Tak Pakai Masker, Warga Yogyakarta Siap-siap Didenda Rp 100.000

Regional
Cabuli, Bunuh, dan Ambil Perhiasan Bocah 5 Tahun, Pelaku: Saya Butuh Uang Beli Sosis dan Kopi

Cabuli, Bunuh, dan Ambil Perhiasan Bocah 5 Tahun, Pelaku: Saya Butuh Uang Beli Sosis dan Kopi

Regional
54 Destinasi Wisata di Semarang Kembali Dibuka, Langgar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi

54 Destinasi Wisata di Semarang Kembali Dibuka, Langgar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi

Regional
Ada Bekas Penganiayaan pada Jasad WNI yang Disimpan di 'Freezer' Kapal China

Ada Bekas Penganiayaan pada Jasad WNI yang Disimpan di "Freezer" Kapal China

Regional
2 Bocah Tertimpa Pohon Tumbang, 1 Tewas, 1 Patah Tulang

2 Bocah Tertimpa Pohon Tumbang, 1 Tewas, 1 Patah Tulang

Regional
Ini Penjelasan BPPTKG Yogyakarta Soal Kondisi Gunung Merapi yang Menggembung

Ini Penjelasan BPPTKG Yogyakarta Soal Kondisi Gunung Merapi yang Menggembung

Regional
Pulang dari Semarang, Mahasiswi Kedokteran Ini Positif Covid-19

Pulang dari Semarang, Mahasiswi Kedokteran Ini Positif Covid-19

Regional
Rentan Tertular Corona, Ganjar Minta Tenaga Medis Rutin Cek Kesehatan

Rentan Tertular Corona, Ganjar Minta Tenaga Medis Rutin Cek Kesehatan

Regional
Ani Gelapkan Uang Nasabah Rp 7,7 M untuk Biaya Suami Jadi Anggota DPRD

Ani Gelapkan Uang Nasabah Rp 7,7 M untuk Biaya Suami Jadi Anggota DPRD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X