DPRD NTB Surati Kejari Mataram Minta Penangguhan Eksekusi Baiq Nuril

Kompas.com - 12/07/2019, 10:59 WIB
Baiq Nuril KOMPAS.com/KARNIA SEPTIA KUSUMANINGRUMBaiq Nuril

MATARAM, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat melayangkan surat ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk memberikan penangguhan eksekusi terhadap Baiq Nuril Maknun yang terjerat kasus UU ITE.

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaedah menyebutkan, pertimbangan mengirimkan surat ke Kejari Mataram dikarenakan alasan kemanusiaan yang menyangkut warganya di NTB.

"Pertimbangan, secara kemanusiaan, apalagi Baiq Nuril kan warga Nusa Tenggara Barat harus kita peduli, kan yang bersangkutan juga sedang mengajukan amnesti," ungkap Isvie dikonfirmasi Jum'at (12/7/2019)

Dia berharap agar penangguhan diberikan ke pada Nuril dilakukan sampai menunggu hasil upaya hukum meminta amnesti ke pada Presiden Jokowi.

Baca juga: Terkait Kasus Baiq Nuril, DPR Siap Dukung Pemerintah

"Kami berharap pak Jokowi menerima amnesti itu, sehingga kami berharap Baiq Nuril tidak ditahan sampai menunggu hasil amnestinya itu," terang Isvie.

Sejumlah upaya hukum juga dilakukan DPRD NTB untuk membantu Nuril keluar dari jeratan hukum yang menimpanya.

"Upaya hukum lainnya, koordinasi dengan pihak DPR RI, upaya melalui personal maupun kelembagaan, dibeberapa lembaga juga sudah mulai komunikasi, termasuk didalamnya pengacara si Baiq Nuril dengan DPR RI," ungkap Isvie.

Baca juga: Minta Amnesti untuk Baiq Nuril, Perempuan Ini Baca Puisi Sambil Menangis

Dalam suratnya DPRD NTB bernomor 180/488/DPRD.NTB/2019 ditanda tangani langsung Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, SH., MH pada tanggal 10 Juli 2019 disampaikan, setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung RI nomor W25.UI/249/HK/01/1/2019, atas kasus pelanggaran pasal 27 ayat 1 juonto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun yang dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan pertimbangan kemanusiaan dan sosial, dan politik. Di mana putusan tersebut menjadi perhatian masyarakat Indonesia khususnya masyarakat NTB.

Baca juga: Menkumham Rekomendasikan Jokowi Beri Amnesti ke Baiq Nuril

Maka selaku Ketua DPRD NTB mohon agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai menunggu upaya hukum yang sedang dilakukan.

Isvie mengatakan, penangguhan itu diajukan sambil menunggu amnesti dari Presiden.

Adapun tembusan surat tersembut disampaikan meliputi, Presiden RI, Ketua Mahkamah Agunh RI, Kejaksaan Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB di Mataram.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napi di Lapas Dalangi Pemerasan Bermodus Video Call Seks, Anggota DPRD Sambas Jadi Korban

Napi di Lapas Dalangi Pemerasan Bermodus Video Call Seks, Anggota DPRD Sambas Jadi Korban

Regional
Update Kasus Prostitusi Artis VS, 2 Muncikari Dilimpahkan ke Kejaksaan

Update Kasus Prostitusi Artis VS, 2 Muncikari Dilimpahkan ke Kejaksaan

Regional
Ditolak Berhubungan Badan, Seorang Nelayan Bunuh Teman Kencannya di Hotel

Ditolak Berhubungan Badan, Seorang Nelayan Bunuh Teman Kencannya di Hotel

Regional
CEO Persela, Paslon YesBro Dapat Nomor Urut 2 di Pilkada Lamongan

CEO Persela, Paslon YesBro Dapat Nomor Urut 2 di Pilkada Lamongan

Regional
Tolak Direlokasi, Pedagang Pasar Mardika Ambon Berjualan di Badan Jalan

Tolak Direlokasi, Pedagang Pasar Mardika Ambon Berjualan di Badan Jalan

Regional
Pilkada Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji Nomor Urut 1, Machfud Arifin-Mujiaman Nomor 2

Pilkada Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji Nomor Urut 1, Machfud Arifin-Mujiaman Nomor 2

Regional
Ini Hasil Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Gunungkidul 2020

Ini Hasil Pengundian Nomor Urut Peserta Pilkada Gunungkidul 2020

Regional
6 Pegawai Positif Covid-19, 1 Puskesmas di Denpasar Ditutup

6 Pegawai Positif Covid-19, 1 Puskesmas di Denpasar Ditutup

Regional
Lawan Kotak Kosong, Calon Tunggal Pilkada Grobogan Peroleh Posisi Kanan

Lawan Kotak Kosong, Calon Tunggal Pilkada Grobogan Peroleh Posisi Kanan

Regional
Ada 127 Santri di Banyumas Positif Covid-19

Ada 127 Santri di Banyumas Positif Covid-19

Regional
4.400 Pengguna Medsos Diundang untuk Trip Keliling Bali

4.400 Pengguna Medsos Diundang untuk Trip Keliling Bali

Regional
Positif Covid–19, KPU Belum Tetapkan Satu Paslon Pilkada Luwu Utara 2020

Positif Covid–19, KPU Belum Tetapkan Satu Paslon Pilkada Luwu Utara 2020

Regional
150 Karyawan di 2 Pabrik Rokok di Probolinggo Positif Covid-19

150 Karyawan di 2 Pabrik Rokok di Probolinggo Positif Covid-19

Regional
Dijebak Video Call Seks dan Diperas Rp 4 Juta, Anggota DPRD Sambas Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Dijebak Video Call Seks dan Diperas Rp 4 Juta, Anggota DPRD Sambas Lapor Polisi, Ini Kronologinya

Regional
Anggota DPRD Tegal yang Gelar Konser Dangdut Tak Punya Sense of Crisis

Anggota DPRD Tegal yang Gelar Konser Dangdut Tak Punya Sense of Crisis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X