Sepak Terjang Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Jago Mengarungi Laut hingga Kehilangan "Pasangan"

Kompas.com - 11/07/2019, 07:05 WIB
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

KOMPAS.com  —  Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun terjaring dalam operasi tangkap tangan ( OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Kepulauan Riau, Rabu (10/7/2019) malam.

KPK menduga akan terjadi transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Selain itu, KPK juga mengamankan uang sebesar 6.000 dollar Singapura dalam operasi ini.

"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian kepala dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada kepala bidang, PNS, dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di polres," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.

Baca juga: OTT KPK di Kepri, 6 Orang Diperiksa di Polresta Tanjungpinang

Nurdin Basirun menjabat Gubernur Kepulauan Riau sejak akhir Mei 2016 menggantikan Muhammad Sani yang meninggal dunia pada April 2016.

Nurdin dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 25 Mei 2016, bersama dengan Arsyadjuliandi Rachman yang dilantik menjadi gubernur Riau menggantikan Annas Mamun yang dinonaktifkan karena kasus korupsi alih fungsi lahan dan Tengku Erry Nuradi yang dilantik menjadi Gubernur Sumatera Utara menggantikan Gatot Pudjo Nugroho yang tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Nurdin menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri. Dia hanya mendampingi Muhammad Sani selama dua bulan sejak dilantik pada 12 Februari 2016. Gubernur Sani meninggal pada usia 73 tahun pada 8 April 2019 setelah sempat dirawat di Jakarta.

Baca juga: OTT KPK di Kepri, Pintu Masuk Polres Tanjungpinang Dijaga Ketat

Jauh sebelum menang dalam Pilkada Kepri pada 2015, keduanya pernah berpasangan dengan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada 2001-2005.

Setelah itu, Nurdin kemudian menjadi orang nomor satu di Kabupaten Karimun selama dua periode, yaitu dari 2005 hingga 2015.

Kenyang kritik hingga diinterpelasi

Kritik bertubi-tubi datang kepada Nurdin Basirun hanya beberapa waktu setelah dilantik sebagai Gubernur Kepulauan Riau, bahkan hingga genap setahun Nurdin memimpin Kepri.

Dalam berbagai kesempatan, Nurdin selalu menyampaikan bahwa ia tidak pernah menyangka mewarisi jabatan strategis itu. Awalnya, ia mengaku merasa seperti kehilangan sosok seorang guru, ayah, dan teman berdiskusi.

Wakil Ketua DPRD Kepri Husnizar Hood dan sejumlah tokoh masyarakat berpendapat Nurdin belum siap "ditinggalkan" Sani, sang guru yang pernah bersamanya memimpin Kabupaten Karimun.

"Nurdin harus fokus memimpin Kepri," ujar Huznizar yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Demokrat Kepri saat itu.

Namun, selama setahun menjabat Gubernur, Nurdin sempat mengaku tidak kesulitan memimpin Kepri.

"Saya ikhlas memimpin Kepri. Hidup saya untuk masyarakat Kepri," kata Nurdin.

Pada 2017 Nurdin juga mengeluarkan kebijakan kontroversial yang mengundang kemarahan ASN karena mutasi pejabat eselon II-IV Pemerintah Kepri yang dilaksanakan mendadak pada 7 November 2016. Anggota legislatif pun merespons laporan itu dan melakukan investigasi.

Baca juga: OTT di Kepri, KPK Amankan Kepala Daerah, Kadis, Kabid, PNS, dan Swasta

Sedikitnya ada sembilan ketentuan yang dilanggar Pemprov Kepri dalam melakukan mutasi tersebut. Temuan pelanggaran ini yang menginisiasi 22 anggota legislatif untuk mengajukan hak interpelasi.

Sejak Provinsi Kepulauan Riau dibentuk 2002, untuk pertama kali gubernur diinterpelasi oleh DPRD Kepri.

Pada waktu bersamaan, Mei 2017, masyarakat Kepri dikejutkan dengan pernyataan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang mencatat pada triwulan I-2017, pertumbuhan ekonomi Kepri hanya 2,02 persen, jauh lebih buruk dibanding triwulan IV-2016 yang mencapai 5 persen.

BI mencatat, pertumbuhan ekonomi Kepri pada saat itu terburuk dalam sejarah di pemerintahan Kepri.

Komunikasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan wali kota dan bupati dinilai tersendat sehingga akan menyulitkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga: OTT, KPK Amankan Gubernur Kepri

Contoh yang diambil, ketika Gubernur Nurdin setuju tarif listrik di Batam naik, Wali Kota Batam Rudi malah tidak mengetahuinya, padahal Nurdin dan Rudi sama-sama dari Partai Nasdem.

Permasalahan lain rencana reklamasi kawasan Teluk Keriting Tanjungpinang oleh Gubernur Nurdin. Namun, Wali Kota Tanjungpinang menolaknya karena belum melihat secara terperinci konsep reklamasi dan tujuan dari reklamasi itu sampai  2017.

Pada Maret 2019, Nurdin juga mengeluarkan kebijakan yang menjadi perhatian publik, yaitu menerapkan fingerprint atau sidik jari saat shalat subuh berjemaah di masjid, khususnya untuk pejabat eselon II yang beragama Islam.

Baca juga: OTT KPK di Kepri Terkait Izin Lokasi Reklamasi

Kebijakan finger print tersebut berdasarkan SK sehinga berdampak pada kinerja kepala dinas. Shalat subuh berjemaah tidak dilaksanakan setiap hari, tetapi hanya pada Jumat.

Kebijakan tersebut untuk mendorong pejabat eselon II shalat berjamaah di masjid sekaligus untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

Namun, banyak pejabat yang enggan shalat subuh berjemaah mengikuti Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan memilih shalat subuh di masjid dekat rumahnya.

"Shalat itu urusan pribadi kita dengan Allah SWT, bukan karena fingerprint. Shalat tidak perlu ikut gubernur, karena jam kerja pegawai itu 8 jam, dimulai pada pagi hari, bukan subuh hari," kata salah seorang pejabat eselon II.

Penggemar laut yang suka dipanggil kapten

Sebagai anak yang dibesarkan di Kepulauan Karimun yang memiliki banyak pulau kecil, Nurdin gemar mengarungi laut. Dalam beberapa kesempatan, Nurdin menyebut dirinya pelaut karena dia andal mengemudikan kapal. 

Pada kunjungan kerja ke Anambas pada pertengahan Maret 2017, Nurdin padat agendanya. Namun, dia ditunggu pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia serta Kemenko Maritim pada hari setelahnya di Jakarta.

Karena perjalanan Anambas-Tanjungpinang memakan waktu 9 jam, sejumlah pihak berinisiatif mencarikan penebangan dengan pesawat dari Palmatak dengan menggunakan pesawat perusahaan migas di sana.

Namun, Nurdin memilih kembali ke Tanjungpinang terlebih dahulu menggunakan kapal. Dia memilih berlayar selama sembilan jam daripada terbang sendiri ke Jakarta.

Selain itu, Nurdin Basirun beberapa kali mengunggah kegiatannya di akun media sosial Instagram @nurdin757.

Dalam akun Instagram tersebut tertulis keterangan sebagai akun resmi Gubernur Kepri yang berkoneksi dengan media sosial Facebook dengan nama yang sama.

Unggahan terakhir akun @nurdin757 pada pada 1 Juli 2019 berisi Nurdin yang sedang memberikan arahan kepada calon pemain 757 Kepri Jaya FC. Dalam unggahan tersebut Nurdin berharap agar mereka dipromosikan naik ke Liga 2 Indonesia.

Akun @nurdin757 pertama kali mengunggah postingan pada 31 Mei 2016 atau beberapa hari setelah Nurdin dilantik menjadi Gubernur Kepulauan Riau menggantikan Sani.

Unggahan pertama memperlihatkan Nurdin menggunakan kemeja putih berdiri di atas kapal cepat.

"Bersama Wakil Bupati Bintan saat meninjau alur pelayaran di Kabupaten Bintan #NBUpdates #KepulauanRiau. Mulai hari ini, akun ini aktif. Dikelola oleh Tim Relawan #PostPertama," tulis akun tersebut.

Baca juga: OTT di Kepri, KPK Amankan Kepala Daerah

Di akun Instagram, Nurdin banyak mengunggah kegiatannya sebagai Gubernur Kepri serta aktivitas yang berkaitan dengan olahraga, sepak bola dan kemaritiman.

Bahkan di salah satu unggahan pada tanggal 22 Desember 2018 terdapat karikatur Nurdin di depan kemudi kapal sedang membawa pena dan buku.

"Terima Kasih atas sebuah KARYA SENI LUKIS yang luar biasaa terkhusus untuk saye pribadi.... Panggil sayeee "Capt Nurdin" ... Mantaaappp..," tulis akun tersebut.

Selama 3 tahun, akun Instagram tersebut telah mengunggah 200 foto dengan 4.115 pengikut. Sementara di media sosial Facebook akun Nurdin Basirun memiliki 4.209 pengikut.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X