Ini Alasan Bupati Pandeglang Berat Memecat 8 ASN Koruptor

Kompas.com - 05/07/2019, 10:35 WIB
Bupati Pandeglang Irna Narulita saat ditemui di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Rabu (6/3/2019) KOMPAS.com/ACEP NAZMUDIN Bupati Pandeglang Irna Narulita saat ditemui di Pendopo Kabupaten Pandeglang, Rabu (6/3/2019)

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Bupati Pandeglang Irna Narulita hanya bisa pasrah menerima surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri untuk memecat delapan aparatur sipil negara ( ASN) yang terlibat korupsi. Irna mengaku berat untuk menandatangi surat pemecatan terhadap 8 orang tersebut.

 

Bahkan, Irna mengakui pernah mengirimkan surat untuk mengusulkan keringanan hukuman kepada anak buahnya yang terbukti korupsi tersebut.

"Selaku Bupati, perempuan pula, pernah izin mengusulkan ke Menpan RB dan BKN apakah delapan orang ini dapat keringanan, minimal mendapatkan uang pensiun," kata Irna kepada Kompas.com saat dihubungi, Kamis (4/7/2019).


Menurut Irna, surat usulan tersebut sudah disampaikan dua kali. Namun, tidak mendapatkan respons, hingga kemudian datang surat teguran dari Mendagri Tjahjo Kumolo pada 1 Juli 2019 kemarin.

Baca juga: Tanggapan Bupati Pandeglang soal Mobil Dinas Rp 1,9 Miliar yang Jadi Polemik

Irna menolak dikatakan tidak patuh terhadap aturan, lantaran tidak segera memecat delapan ASN korupsi. Menurut Irna, surat usulan disampaikan semata-mata atas dasar kemanusiaan dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu alasannya, karena mereka yang terlibat korupsi tersebut sudah mengabdi puluhan tahun dan menjalani hukuman beberapa tahun.

"Saya pikir masih bisa memberikan kesempatan, setidaknya jaminan pensiun untuk hari tua, ternyata memang tidak bisa. Tapi biarlah jadi efek jera bagi ASN untuk menjauhi korupsi," kata dia.

Irna berjanji akan segera  memberhentikan secara tidak hormat delapan ASN tersebut, sesuai dengan perintah Mendagri, yakni dalam waktu 14 hari setelah surat teguran diterima.

Baca juga: Mendagri Tegur 103 Kepala Daerah terkait ASN Korup, Ini Rinciannya

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta mengatakan draft untuk pemberhentian delapan ASN korupsi tersebut sudah diproses di bagian hukum, tinggal menunggu tanda tangan dari Bupati.

"Semuanya sudah diproses tinggal menunggu saja. Walaupun berat, tapi harus kita lakukan," kata Ali Fahmi.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X