Jokowi: Siapa yang Mau Tunggu Sertifikat Tanah 160 Tahun? Saya Kasih Sepeda Gratis

MANADO, KOMPAS.com - Selain mengunjungi sejumlah tempat yang berkaitan dengan proyek-proyek APBN, Presiden RI Joko Widodo juga berkesempatan membagikan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (4/7/2019) sore.

Didampingi Gubernur Olly Dondokambey, Jokowi memuji kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut yang membebaskan seluruh biaya administrasi pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat.

Lanjut Jokowi, sertifikat adalah tanda bukti sah hak atas tanah.

“Zaman dulu, hanya 500.000 bidang tanah yang bisa disertifikat dalam setahun. Artinya, perlu waktu kira-kira 160 tahun agar tanah bisa disertifikat. Siapa yang mau menunggu 160 tahun? Ayo maju sini, saya kasih sepeda gratis,” kata Jokowi berkelakar.

Jokowi juga meminta masyarakat agar bijak dalam menggunakan sertifikat. Sebab, banyak sertifikat "disekolahkan" (dijadikan anggunan) untuk berbagai kepentingan.

“Tidak masalah sertifikatnya ‘disekolahkan’ tapi harus bijak, harus dipakai modalnya untuk usaha, kerja atau investasi. Jangan untuk konsumtif,” tambahnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pengerjaan KEK Tanjung Pulisan Segera Diselesaikan

Sementara Andri Rantung, warga Desa Betelen, Kecamatan Tombatu, Minahasa Tenggara, mengaku sangat senang bisa mendapatkan sertifikat tanah gratis.

"Program seperti ini sangat menyentuh langsung kepada masyarakat, apalagi kami warga yang kurang mampu. Saya berharap program seperti ini terus dijalankan," katanya saat diwawancara usai menerima sertifikat.

Marko Goni, warga Bolaang Mongondow Timur mengungkapkan hal yang sama. Menurut dia, warga sangat terbantu dengan adanya program sertifikat gratis ini.

"Saya sangat senang, bisa menambah modal usaha," ujar dia.

Baca juga: Kunjugan Kerja di Sulut, Jokowi Akan Bagi-bagi Sertifikat Tanah ke Warga

Pembagian sertifikat tanah di Graha Bumi Beringin tersebut turut dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan para pejabat Pemprov Sulut.