Bupati Pakpak Bharat Dituntut 8 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya

Kompas.com - 04/07/2019, 12:52 WIB
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dituntut delapan tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (4/7/2019) MEI LEANDHA ROSYANTIBupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dituntut delapan tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (4/7/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Hendrik Fernandiz membacakan tuntutan untuk Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7/2019). 

Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim M Abdul Aziz, jaksa memaparkan dalil-dalil hukum tuntutannya bahwa selain menuntut delapan tahun penjara, terdakwa juga didenda Rp 650 juta, subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.

Kalau terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Baca juga: KPK Eksekusi Penyuap Bupati Pakpak Bharat ke Lapas Tanjung Gusta

"Jika tidak mencukupi, dipidana penjara 30 bulan. Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok," ucap jaksa.

Tuntutan tersebut, menurut jaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf a subsidai Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Baca juga: Suap Bupati Pakpak Bharat demi Proyek, Kontraktor Dihukum 30 Bulan Penjara

Sebelumnya dari dakwaan diketahui, terdakwa menerima suap sebesar Rp1,6 miliar dari beberapa rekanan melalui terdakwa David Anderson Karosekali selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Karosekali.

Jaksa merinci, pemberian dari Dilon Bacin, Gugung Banurea dan Nusler Banurea sebanyak Rp 720 juta. Dari Rizal Efendi Padang sebesar Rp 580 juta, dan dari Anwar F Padang sebesar Rp 300 juta.

Tujuan pemberian uang supaya terdakwa memberikan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat.

Baca juga: Sidang Perdana Bupati Pakpak Bharat, Nama-nama Pemberi Suap Terungkap

Bersama dengan terdakwa David dan Hendriko (berkas terpisah), terdakwa mengarahkan seluruh anggota Pokja ULP agar membantu memenangkan perusahaan-perusahaan yang ditunjuknya. 

"Tapi harus ada 'uang koin' sebesar 2 persen dari nilai kontrak, di luar uang wajib atau 'KW' sebesar 15 persen. Ini sudah biasa di Dinas PUPR Pakpak Barat kalau ingin mendapatkan proyek," ucap jaksa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikan Kode OTP karena Dijanjikan Pulsa Rp 500.000, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Berikan Kode OTP karena Dijanjikan Pulsa Rp 500.000, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Regional
Kasus Covid-19 Meningkat, Gubernur Banten Ingatkan Pandemi Masih Jadi Ancaman

Kasus Covid-19 Meningkat, Gubernur Banten Ingatkan Pandemi Masih Jadi Ancaman

Regional
Pangdam Siliwangi dan Kapolda Banten Akan Turunkan Baliho Tak Berizin

Pangdam Siliwangi dan Kapolda Banten Akan Turunkan Baliho Tak Berizin

Regional
Pengungsi Gunung Merapi di Sleman Dibekali Pelatihan Keterampilan

Pengungsi Gunung Merapi di Sleman Dibekali Pelatihan Keterampilan

Regional
Gubernur Banten Sebut Sekolah Tatap Muka Dimulai pada Januari 2021

Gubernur Banten Sebut Sekolah Tatap Muka Dimulai pada Januari 2021

Regional
Permudah Akses Pelayanan Publik Lewat Inovasi, Diskominfo Babel Raih 4 Penghargaan

Permudah Akses Pelayanan Publik Lewat Inovasi, Diskominfo Babel Raih 4 Penghargaan

Regional
Cerita Kapolsek Takut Menangis Saat Anak Seorang Tahanan Menikah di Kantor Polisi

Cerita Kapolsek Takut Menangis Saat Anak Seorang Tahanan Menikah di Kantor Polisi

Regional
Debat Pilkada Karawang, Adu Canggih Teknologi hingga Janji Calon Bupati

Debat Pilkada Karawang, Adu Canggih Teknologi hingga Janji Calon Bupati

Regional
Aplikasi Fight Covid-19 Babel Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Aplikasi Fight Covid-19 Babel Raih Penghargaan dari Kemenpan RB

Regional
Limbah Sungai Ciujung Jadi Topik Debat, Ini Kata 2 Paslon Pilkada Serang

Limbah Sungai Ciujung Jadi Topik Debat, Ini Kata 2 Paslon Pilkada Serang

Regional
Ratusan Rumah di Kabupaten Tasikmalaya Terendam Banjir

Ratusan Rumah di Kabupaten Tasikmalaya Terendam Banjir

Regional
Ditegur Tak Pakai Helm, Ibu Ini Marahi Polisi di Tengah Jalan, Ini Ceritanya

Ditegur Tak Pakai Helm, Ibu Ini Marahi Polisi di Tengah Jalan, Ini Ceritanya

Regional
Dalam Hitungan Menit Setelah Berikan Kode OTP, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Dalam Hitungan Menit Setelah Berikan Kode OTP, Ratusan Juta Tabungan Nasabah Bank Raib

Regional
Sumbangkan Warisan Naskah Kuno Diduga Berusia 200 Tahun, Ini Harapan Rasiti

Sumbangkan Warisan Naskah Kuno Diduga Berusia 200 Tahun, Ini Harapan Rasiti

Regional
KPK Tangkap Menteri Edhy, Pukat UGM Sebut Penangkapan Level Tinggi

KPK Tangkap Menteri Edhy, Pukat UGM Sebut Penangkapan Level Tinggi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X