Bupati Pakpak Bharat Dituntut 8 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya

Kompas.com - 04/07/2019, 12:52 WIB
Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dituntut delapan tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (4/7/2019) MEI LEANDHA ROSYANTIBupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu dituntut delapan tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Kamis (4/7/2019)

MEDAN, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Hendrik Fernandiz membacakan tuntutan untuk Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolanda Berutu di ruang sidang utama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7/2019). 

Dalam persidangan yang diketuai majelis hakim M Abdul Aziz, jaksa memaparkan dalil-dalil hukum tuntutannya bahwa selain menuntut delapan tahun penjara, terdakwa juga didenda Rp 650 juta, subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.

Kalau terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Baca juga: KPK Eksekusi Penyuap Bupati Pakpak Bharat ke Lapas Tanjung Gusta

"Jika tidak mencukupi, dipidana penjara 30 bulan. Terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok," ucap jaksa.

Tuntutan tersebut, menurut jaksa sesuai dengan Pasal 12 huruf a subsidai Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Baca juga: Suap Bupati Pakpak Bharat demi Proyek, Kontraktor Dihukum 30 Bulan Penjara

Sebelumnya dari dakwaan diketahui, terdakwa menerima suap sebesar Rp1,6 miliar dari beberapa rekanan melalui terdakwa David Anderson Karosekali selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat dan Hendriko Karosekali.

Jaksa merinci, pemberian dari Dilon Bacin, Gugung Banurea dan Nusler Banurea sebanyak Rp 720 juta. Dari Rizal Efendi Padang sebesar Rp 580 juta, dan dari Anwar F Padang sebesar Rp 300 juta.

Tujuan pemberian uang supaya terdakwa memberikan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat.

Baca juga: Sidang Perdana Bupati Pakpak Bharat, Nama-nama Pemberi Suap Terungkap

Bersama dengan terdakwa David dan Hendriko (berkas terpisah), terdakwa mengarahkan seluruh anggota Pokja ULP agar membantu memenangkan perusahaan-perusahaan yang ditunjuknya. 

"Tapi harus ada 'uang koin' sebesar 2 persen dari nilai kontrak, di luar uang wajib atau 'KW' sebesar 15 persen. Ini sudah biasa di Dinas PUPR Pakpak Barat kalau ingin mendapatkan proyek," ucap jaksa.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Suami Jebak Istri Bawa Sabu Biar Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Motifnya

Kisah Suami Jebak Istri Bawa Sabu Biar Ditangkap Polisi, Ternyata Ini Motifnya

Regional
Begini Modus Oknum Pendamping PKH di Cianjur Gelapkan Dana Bansos

Begini Modus Oknum Pendamping PKH di Cianjur Gelapkan Dana Bansos

Regional
ASN Tertangkap Mesum di Mobil, Bupati: Kasus Ini Mencemarkan Nama Baik Pemkab Sampang

ASN Tertangkap Mesum di Mobil, Bupati: Kasus Ini Mencemarkan Nama Baik Pemkab Sampang

Regional
Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Tanpa Dirawat di RS

Bertambah, Pasien Covid-19 yang Sembuh Tanpa Dirawat di RS

Regional
Soal Unggahan Bernada Rasial terhadap Natalius Pigai, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Soal Unggahan Bernada Rasial terhadap Natalius Pigai, Masyarakat Papua Diminta Tak Terprovokasi

Regional
Lagi Menikmati Air Terjun, Dua Siswi Ini Tewas Terseret Air Bah

Lagi Menikmati Air Terjun, Dua Siswi Ini Tewas Terseret Air Bah

Regional
2.680 Dosis Vaksin Tiba di Tuban, Satgas Covid-19: Vaksinasi Diawali Pejabat Pemkab...

2.680 Dosis Vaksin Tiba di Tuban, Satgas Covid-19: Vaksinasi Diawali Pejabat Pemkab...

Regional
Mesum dengan Pria Lain di Dalam Mobil, Oknum ASN Pemkab Sampang Jadi Tersangka

Mesum dengan Pria Lain di Dalam Mobil, Oknum ASN Pemkab Sampang Jadi Tersangka

Regional
Fasilitas Kesehatan di Jatim Ditambah karena Kasus Covid-19 Meningkat, Ini Rinciannya

Fasilitas Kesehatan di Jatim Ditambah karena Kasus Covid-19 Meningkat, Ini Rinciannya

Regional
PTKM di Gunungkidul Diperpanjang, Aturan Dilonggarkan

PTKM di Gunungkidul Diperpanjang, Aturan Dilonggarkan

Regional
Tak Pakai Masker di Yogya, Siap-siap KTP Disita

Tak Pakai Masker di Yogya, Siap-siap KTP Disita

Regional
Istri Wakil Bupati Bantul Juga Positif Covid-19

Istri Wakil Bupati Bantul Juga Positif Covid-19

Regional
3.040 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Madiun, Wali Kota Bakal Divaksin Pertama

3.040 Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Madiun, Wali Kota Bakal Divaksin Pertama

Regional
30 Pekerja di PLTMG Wairita NTT Terkonfirmasi Positif Covid-19, Semua Tanpa Gejala

30 Pekerja di PLTMG Wairita NTT Terkonfirmasi Positif Covid-19, Semua Tanpa Gejala

Regional
Pemkab Ende Wajibkan Pelaku Perjalanan Bawa Surat Keterangan Bebas Covid-19

Pemkab Ende Wajibkan Pelaku Perjalanan Bawa Surat Keterangan Bebas Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X