Miras Sopi Dinilai Harus Diatur, Jangan Dianggap Ancaman

Kompas.com - 02/07/2019, 16:42 WIB
Ilustrasi minuman keras albertaimpaireddrivingchargeIlustrasi minuman keras

AMBON, KOMPAS.com - Polemik soal legalisasi sopi, minuman keras tradisional asal Maluku hingga kini masih menjadi perdebatan panjang berbagai pihak.

Sejumlah pihak menginginkan agar sopi dapat dilegalkan melalui regulasi yang jelas, sehingga produksi dan distribusi hingga kadar alkoholnya dapat diatur dengan baik.

Namun, sejumlah pihak secara tegas menolak sopi dilegalkan, karena dinilai kerap menjadi pemicu konflik dan aksi kejahatan serta miliki dampak buruk lainnya di masyarakat.

Menanggapi polemik yang terjadi di masyarakat itu, Ketua Komisi C DRPD Maluku Anos Jeremias mengingatkan agar keberadaan sopi dapat diatur dengan baik, sebab banyak warga di Maluku yang menggantungkan hidupnya pada sopi.

Baca juga: Gubernur Maluku Tolak Minuman Tradisional Sopi Dilegalkan

Sopi ini diproduksi di banyak daerah di Maluku, hanya di beberapa daerah saja yang tidak, seperti di Buru, Seram Bagian Timur, Kepulauan Kei, itu berarti bahwa banyak masyarakat menggantungkan hidupnya di situ,” ungkap Anon, kepada Kompas.com, saat dikonfirmasi, Selasa (2/7/2019).

Anos mengatakan, pemerintah harusnya dapat membuat regulasi untuk mengatur sopi dengan baik mulai dari sistem produksi, distribusi, hinga penentuan kadar alkoholnya, serta pemasarannya.

Dengan begitu, ada pendapatan bagi setiap daerah penghasil dan terutama para petani dapat tetap dilindungi hak-haknya.

Dia mengaku, dua tahun lalu Komisi C DPRD Maluku telah membuat raperda tentang sopi tetapi ditolak Kementrian Dalam Negeri dengan alasan provinsi bukan daerah penghasil, sehingga harus dikembalikan ke kabupaten/kota.

“Jadi kami harus cari solusi untuk masalah ini, jangan pemerintah tolak saja. Ini untuk kepentingan masyarakat, jangan kita lihat itu dalam konotasi yang jelek ya, kita melihatnya sebagai bagian dari mata pencarian masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak bisa melihat sopi itu sebagai sesuatu yang mengancam,” ungkap dia.

Politisi Partai Golkar ini menilai, sopi tidak perlu dilegalkan, namun sebaiknya dapat diatur dengan baik dalam sebuah peraturan daerah.

Baca juga: Gubernur: Legalkan Miras Sopi di Maluku Timbulkan Perdebatan di Masyarakat

 

Dia mengusulkan kepada daerah penghasil seperti Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, agar dapat membuat perda untuk mengatur produksi dan peredaran sopi di masyarakat.

“Agar kadar alkoholnya bisa dikontrol, nanti dikemas dengan baik lalu undang investor. Ini bisa dikirim ke luar negeri, jadi bisa membawa keuntungan bagi masyarakat. Sekali lagi kami harus cari solusi karena ribuan masyarakat menggantungkan hidupnya di situ,” ungkap dia.

Sebelumnya Gubernur Maluku, Murad Ismail pada pekan kemarin menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku menolak tegas melegalkan sopi di Maluku. Dia pun meminta semua pihak untuk tidak lagi memperdebatkan masalah tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Begal Bermodus Lempar Sambal ke Wajah Korban, Sasarannya Driver Ojol

Regional
Pemkab Karawang Siapkan Sanksi bagi Perusahaan yang Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Pemkab Karawang Siapkan Sanksi bagi Perusahaan yang Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Regional
11 Ibu Hamil Positif Covid-19 Tanpa Gejala Diisolasi di Rusunawa Bener Yogyakarta

11 Ibu Hamil Positif Covid-19 Tanpa Gejala Diisolasi di Rusunawa Bener Yogyakarta

Regional
21 Tenaga Medis Positif Covid-19, 4 Fasilitas Kesehatan di Manokwari Ditutup

21 Tenaga Medis Positif Covid-19, 4 Fasilitas Kesehatan di Manokwari Ditutup

Regional
Pria Ini Culik Bayi Kekasihnya gegara Gagal Menikah, Lari dari Jambi Tertangkap di Jakarta

Pria Ini Culik Bayi Kekasihnya gegara Gagal Menikah, Lari dari Jambi Tertangkap di Jakarta

Regional
Ini Motif Pelaku Tabrak Gerbang Mapolresta Tasikmalaya dan Berupaya Rebut Senjata Petugas

Ini Motif Pelaku Tabrak Gerbang Mapolresta Tasikmalaya dan Berupaya Rebut Senjata Petugas

Regional
Pilkada Kabupaten Malang, Seorang Bakal Calon dari Jalur Independen Positif Covid-19

Pilkada Kabupaten Malang, Seorang Bakal Calon dari Jalur Independen Positif Covid-19

Regional
Terlilit Pinjaman Online, Kepala Toko Alfamart Nekat Bobol Brankas Sendiri

Terlilit Pinjaman Online, Kepala Toko Alfamart Nekat Bobol Brankas Sendiri

Regional
Pemilik Showroom Motor Diculik, Uang di ATM Rp 30 Juta Dikuras

Pemilik Showroom Motor Diculik, Uang di ATM Rp 30 Juta Dikuras

Regional
Gubernur Kalbar: Saya Akan Tetap Sanksi Maskapai Sekalipun Ditegur Menteri

Gubernur Kalbar: Saya Akan Tetap Sanksi Maskapai Sekalipun Ditegur Menteri

Regional
Bupati Berau H Muharram Meninggal karena Covid-19

Bupati Berau H Muharram Meninggal karena Covid-19

Regional
Kasus Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Makassar Diduga Sudah Direncanakan Pelaku

Kasus Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Makassar Diduga Sudah Direncanakan Pelaku

Regional
Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anggota DPRD Bulukumba Berakhir Damai

Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anggota DPRD Bulukumba Berakhir Damai

Regional
74 Karyawannya Positif Covid-19, Kantor BRI Padang Tutup Sementara

74 Karyawannya Positif Covid-19, Kantor BRI Padang Tutup Sementara

Regional
Kena PHK, Mantan Karyawan Hotel Tertangkap Jualan Sabu

Kena PHK, Mantan Karyawan Hotel Tertangkap Jualan Sabu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X