Kompas.com - 02/07/2019, 14:51 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019). RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto akan terus menelusuri kasus dugaan manipulasi administrasi domisili yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMA Kota Bogor.

Bima juga akan menelusuri sejauh mana keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus tersebut, mulai dari tingkat dinas, kecamatan, kelurahan, RT, hingga pihak sekolah.

Bahkan, dari informasi yang diterimanya, terdapat praktik jual beli surat domisili, sebagai salah satu syarat pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Ia menyebut, harganya mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Baca juga: Bima Arya Sampaikan Kelemahan Sistem Zonasi PPDB ke Rapat Pimpinan Kepala Daerah Se-Indonesia

"Ini masih kita telusuri. Karena yang seperti ini sulit dibuktikan. Tapi, informasi yang masuk itu ada angkanya. Ada yang bilang Rp 1 juta, Rp 2 juta. Ada juga yang bilang ke saya sampai Rp 10 juta. informasi itu semuanya japri melalui sosmed. Semua saya sampaikan, kami perlu buktinya," ucap Bima, Selasa (2/7/2019).

Bima menambahkan, kecurangan manipulasi administrasi yang dilakukan para peserta PPDB tingkat SMA di Kota Bogor terjadi secara masif.

Bima mengaku, telah mendapat puluhan laporan terkait adanya indikasi kecurangan tersebut. Laporan aduan tersebut bisa saja terus berkembang mencapai ratusan.

"Telusuri semua. Untuk peserta PPDB, jika ada 100 nama yang terindikasi, telusuri semua. Jika terbukti semua, saya rekomendasikan diskualifikasi semua. Termasuk oknum ASN yang terlibat. Sanksinya apa di kepegawaian, dari surat peringatan hingga pemberhentian," ujar dia.

Baca juga: Bima Arya Minta 3 Siswa di Bogor yang Manipulasi Data PPDB Didiskualifikasi

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor Dedi Karyadi mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kecurangan akibat sistem zonasi PPDB hampir di setiap SMA di Kota Bogor. 

Pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kecurangan itu.

“Kecurangan ini tidak hasil kerja satu atau dua orang, karena zonasi ini sudah dipersiapkan dari tahun lalu. Kami masih cari bukti keterlibatan oknum guru yang merekomendasikan agar orangtua siswa bisa cari jalan cepat dengan memalsukan data kependudukan,” pungkas Dedi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Resmikan SLB Negeri 1 Demak, Ganjar Berharap Tenaga Pendidikan Bantu Siswa Jadi Mandiri

Regional
Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Jabar Quick Response Bantu Warga Ubah Gubuk Reyot Jadi Rumah Layak Huni

Regional
PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

PPKM Diperpanjang, Ridwan Kamil Minta Warga Jabar Lakukan Ini

Regional
Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Baru Diresmikan, Jembatan Gantung Simpay Asih Diharapkan Jadi Penghubung Ekonomi Warga Desa

Regional
Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Disdik Jabar Kembali Izinkan Siswa Gelar Studi Wisata, asalkan...

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.