Kompas.com - 02/07/2019, 14:51 WIB
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019). RAMDHAN TRIYADI BEMPAHWali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat ditemui usai rapat evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balai Kota Bogor, Senin (1/7/2019).

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto akan terus menelusuri kasus dugaan manipulasi administrasi domisili yang terjadi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMA Kota Bogor.

Bima juga akan menelusuri sejauh mana keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus tersebut, mulai dari tingkat dinas, kecamatan, kelurahan, RT, hingga pihak sekolah.

Bahkan, dari informasi yang diterimanya, terdapat praktik jual beli surat domisili, sebagai salah satu syarat pendaftaran peserta didik baru sistem zonasi.

Ia menyebut, harganya mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 2 juta.

Baca juga: Bima Arya Sampaikan Kelemahan Sistem Zonasi PPDB ke Rapat Pimpinan Kepala Daerah Se-Indonesia

"Ini masih kita telusuri. Karena yang seperti ini sulit dibuktikan. Tapi, informasi yang masuk itu ada angkanya. Ada yang bilang Rp 1 juta, Rp 2 juta. Ada juga yang bilang ke saya sampai Rp 10 juta. informasi itu semuanya japri melalui sosmed. Semua saya sampaikan, kami perlu buktinya," ucap Bima, Selasa (2/7/2019).

Bima menambahkan, kecurangan manipulasi administrasi yang dilakukan para peserta PPDB tingkat SMA di Kota Bogor terjadi secara masif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bima mengaku, telah mendapat puluhan laporan terkait adanya indikasi kecurangan tersebut. Laporan aduan tersebut bisa saja terus berkembang mencapai ratusan.

"Telusuri semua. Untuk peserta PPDB, jika ada 100 nama yang terindikasi, telusuri semua. Jika terbukti semua, saya rekomendasikan diskualifikasi semua. Termasuk oknum ASN yang terlibat. Sanksinya apa di kepegawaian, dari surat peringatan hingga pemberhentian," ujar dia.

Baca juga: Bima Arya Minta 3 Siswa di Bogor yang Manipulasi Data PPDB Didiskualifikasi

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor Dedi Karyadi mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, kecurangan akibat sistem zonasi PPDB hampir di setiap SMA di Kota Bogor. 

Pihaknya masih melakukan penelusuran terkait kecurangan itu.

“Kecurangan ini tidak hasil kerja satu atau dua orang, karena zonasi ini sudah dipersiapkan dari tahun lalu. Kami masih cari bukti keterlibatan oknum guru yang merekomendasikan agar orangtua siswa bisa cari jalan cepat dengan memalsukan data kependudukan,” pungkas Dedi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X