Sekolah Dilarang Paksa Orangtua Siswa Baru Beli Seragam di Koperasi

Kompas.com - 02/07/2019, 07:45 WIB
Ilustrasi pendidikan KOMPAS.com/M LatiefIlustrasi pendidikan
Editor Rachmawati

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 420/3846/101.1/2019 agar sekolah tidak memaksakan siswa baru untuk membeli seragam melalui koperasi sekolah atau komite sekolah, kecuali atas permintaan orangtua/wali peserta didik.

Hal tersebut dilakuakn karena Dinas Pendidikan Jatim tahun ini kembali memberikan fasilitas seragam baru bagi peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020 di SMA/SMK negeri dan swasta.

Menurut Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono, tahun ini alokasi seragam gratis bagi siswa SMA/SMK negeri dan swasta di Jatim, rencananya akan dibagikan pada bulan September 2019.

Baca juga: Gara-gara Sistem Zonasi, Banyak Siswa Berprestasi di Banten Gagal Masuk SMA Negeri

Setiap siswa akan mendapatkan kain untuk dua setel seragam sekolah, yang terdiri dari satu setel pakaian abu-abu dan satu setel pakaian seragam pramuka.

”Kalau sekolah juga jual sifatnya tidak boleh memaksa. Karena siswa bisa menggunakan seragam lama. Kalau mau menggunakan yang baru, bisa membeli di toko seragam,” tutur Hudiyono.

Terpenting, kata dia, siswa diterima lebih dulu dan bisa mengikuti pembelajaran. Sekolah hanya memfasilitasi apa yang dibutuhkan siswa.

Sehingga pengadaan pakaian seragam tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan maupun daftar ulang peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Baca juga: Bima Arya Minta 3 Siswa di Bogor yang Manipulasi Data PPDB Didiskualifikasi

Terkait masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS), Hudiyono juga menghimbau agar sekolah bisa memfokuskan kegiatan tersebut pada pengenalan manajemen sekolah, program, kurikulum, dan aturan yang terdapat di lingkungan sekolah. Termasuk pengenalan guru dan karakter guru juga harus dilakukan oleh sekolah.

”Sebagai gudangnya ilmu, sekolah harus bisa memberikan pelayanan pada siswa dengan baik, kebutuhan siswa akan menjadi komunikasi dengan baik. Misalnya, dia (siswa) tidak sepakat dengan program sekolah bisa didiskusikan dengan baik,” tuturnya.

Sehingga, lanjut dia, MPLS menjadi kesempatan bagi sekolah untuk membangun kebersamaan dan kepemimpinan untuk siswa.

”Jadi tidak perlu lagi siswa membawa tas dari karung goni atau bawa-bawa pita. Yang menyusahkan siswa ini tidak boleh lagi dilakukan,” katanya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X