Gara-gara Sistem Zonasi, Banyak Siswa Berprestasi di Banten Gagal Masuk SMA Negeri

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, banyak siswa berprestasi di Provinsi Banten yang gagal masuk SMA Negeri.

Penyebabnya, kata dia, adalah karena adanya sistem zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di mana sekolah hanya menerima siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah. 

Sebagian besar siswa berprestasi yang tidak lolos masuk SMA Negeri di Banten, adalah yang rumahnya berada di cukup jauh dari lokasi sekolah. 

"Karena sistem zonasi, mereka ke sekolah ini jauh karena di perbatasan, jarak rumah mereka ke sekolah lebih dari dua kilometer, mereka kalah dong dengan yang satu kilometer," kata Wahidin kepada wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (1/7/2019). 

Baca juga: Tiga Jam Sebelum Pendaftaran PPDB Dibuka, Orangtua Mulai Antre

Wahidin mengatakan, pihaknya saat ini tengah mencari solusi terbaik supaya siswa berprestasi bisa masuk ke SMA Negeri. Sebab, kata dia, jika masuk ke SMA swasta dikhawatirkan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua siswa jauh lebih besar. 

"Mereka ke swasta tidak sanggup membiayai, ke negeri tidak dapat, mereka harus diakomodir," kata Wahidin.

Untuk mengakomodir siswa berprestasi yang gagal masuk ke SMA Negeri, Wahidin berencana akan menambah rombongan belajar (rombel) baru di sejumlah SMA dan membangun sekolah baru untuk PPDB tahun-tahun mendatang. 

"Yang terpikir oleh saya apakah perlu kita tambah rombel baru untuk akomodir mereka, dengan janji tahun depan harus bisa bangun (sekolah baru) nanti kita konsultasikan dengan menteri," kata dia. 

 Sistem zonasi tidak cocok diterapkan di Banten 

Wahidin mengapresiasi sistem zonasi pada PPDB dimana memiliki tujuan untuk pemerataan pendidikan. Tapi pada implementasinya, kata dia, sistem zonasi tidak cocok diterapkan di Banten.

"Jumlah sekolah dan peminat tidak berbanding lurus, penduduk kita kan cukup besar perkecamatan, kalau alokasinya perkecamatan satu sekolah negeri pastinya tidak mampu menampung," ujar Wahidin. 

Apalagi, kata Wahidin, sekolah SMA Negeri di Banten saat ini bebas biaya sehingga banyak orang tua siswa yang berbondong-bondong memasukan anaknya ke SMA Negeri. 

Kendati sistem zonasi dibuat untuk pemerataan, namun kata Wahidin, fakta di lapangan tidak sesuai rencana. 

"Tetapi ternyata faktanya (siswa) tidak dapat akses yang sama, karena kuota terbatas, jumlah rombongan belajar terbatas, fasilitas terbatas," kata dia. 

Baca juga: Bima Arya Minta 3 Siswa di Bogor yang Manipulasi Data PPDB Didiskualifikasi

Dibuatnya sistem zonasi, kata dia, tidak memikirkan secara khusus fasilitas sekolah, lantaran tidak semua wilayah memiliki perbandingan antara jumlah sekolah dan siswa yang sama. 

Misalnya, di Kota Tangerang dan Serang yang memiliki minat masuk sekolah yang sangat tinggi, sementara jumlah sekolah tidak sebanding. Akhirnya banyak siswa, bahkan yang berprestasi, tidak bisa masuk ke SMA Negeri. 

"Kalau konsep pemerataannya saya setuju, tapi dalam hal pelaksananya ini yang harus didukung dengan berbagai upaya pengembangan sekolah," pungkas dia.