Mahfud MD Usulkan Pemilihan Sistem Proporsional Tertutup untuk DPR, Ini Sebabnya

Kompas.com - 30/06/2019, 19:04 WIB
Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019) KOMPAS.com/ANDI HARTIKKetua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019)

MALANG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam ( KAHMI), Mahfud MD mengusulkan diberlakukannya kembali sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota DPR.

Hal itu untuk menggantikan sistem proporsional terbuka yang selama ini diberlakukan.

Mahfud menilai, penerapan sistem proporsional terbuka menimbulkan banyak masalah. Selain maraknya transaksi politik uang, sistem tersebut hanya menguntungkan calon yang populer.

"Sekarang proporsional terbuka ternyata di lapangan menimbulkan masalah. Orang yang populer tapi tidak punya ideologi yang sesuai dengan partai," katanya saat menjadi pembicara dalam Halal bi Halal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).

Baca juga: Mahfud MD: Rekonsiliasi Tidak Harus Bergabung dengan Pemerintah

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mencontohkan fenomena masuknya artis sebagai calon anggota legislatif. Artis yang sudah punya modal keterkenalan sangat berpotensi menggeser calon yang berasal dari kader partai.

"Sehingga yang berjuang dari bawah tersingkir oleh artis. Bahkan partai-partai sengaja merekrut artis," jelasnya.

Kondisi itu menurut Mahfud akan mendistorsi perjuangan partai. Sebab, perwakilan yang lolos ke parlemen tidak memahami ideologi perjuangan partai.

"Sehingga nanti perjuangan partai ini menjadi kabur. Kemudian terpikirkan kembali pakai proporsional tertutup," katanya.

Baca juga: Mahfud MD: Tindakan Kepolisian Tangani Kasus Kerusuhan 22 Mei Sudah Benar

Kelemahan sistem proporsional tertutup

Mahfud MD menyadari bahwa sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahan.

Namun, sistem ini akan memberikan kesempatan bagi partai untuk menentukan kadernya yang bakal lolos ke parlemen.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Bawaslu Rekomendasikan Pilkada Boven Digoel Ditunda, Faktor Keamanan dan Logistik Belum Siap

Regional
36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

36 Pelajar SMP di Surabaya Positif Covid-19

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Desember 2020

Regional
Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Rizieq Minta Maaf soal Acara di Bogor, Bagaimana dengan Kasus Hukumnya?

Regional
Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Bupati Pati Larang Kerumunan Saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Regional
Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora, Kapolda Sulteng Berkantor di Poso

Regional
Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Polisi Tembak Mati Kurir Sabu 30 Kg yang Punya 7 Identitas

Regional
Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Gudang Sekolah di Samarinda Jadi Pabrik Narkoba, Bahan Bakunya dari Jakarta

Regional
Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Ibu Mahfud MD Batal Diungsikan Setelah Ada Jaminan Keamanan

Regional
Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Meski Tak Diwajibkan, Bawaslu Bali Berharap Saksi Paslon di Pilkada Jalani Rapid Test

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 2 Desember 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 2 Desember 2020

Regional
Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Bisa Tampung Ribuan Pasien Covid-19, Asrama Haji di Solo Diusulkan Jadi Tempat Isolasi

Regional
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Maut di Sumedang Jadi Tersangka

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 2 Desember 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X