Sebelum Dilantik Jadi Wakil Rakyat, PDI-P Bekali Kadernya Paham Antikorupsi

Kompas.com - 30/06/2019, 15:22 WIB
Sihar Sitorus, legislator dengan suara terbanyak pada pileg 2019 menilai masyarakat dan negara ingin melihat komitmen para wakil rakyat membangun daerahnya bukan dengan praktek korupsi MEI LEANDHA ROSYANTISihar Sitorus, legislator dengan suara terbanyak pada pileg 2019 menilai masyarakat dan negara ingin melihat komitmen para wakil rakyat membangun daerahnya bukan dengan praktek korupsi

MEDAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum pusat lewat rapat plenonya menetapkan 193 kader PDI-P akan dilantik menjadi wakil rakyat pada Oktober 2019 mendatang.

Dari jumlah tersebut, 60 persennya adalah pendatang baru. Hal ini menjadi indikator kepercayaan yang tinggi masyarakat Sumatera Utara (Sumut) kepada wakil rakyat dari partai banteng ini.

Sihar Sitorus yang menjadi legislator dengan suara terbanyak pada pemilihan calon legislator di pemilihan presiden 2019 menilai bahwa masyarakat dan negara ingin melihat komitmen para wakil rakyat membangun daerahnya bukan dengan praktik korupsi.

Baca juga: PDI-P Surabaya Usulkan Whisnu Sakti Buana sebagai Pengganti Risma

Harapan publik ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarno Putri dalam rapat kerja nasional (rakernas) I PDI-P pada 12 Desember 2011. 

"Ibu (Megawati) Ketum menginstruksi partai ini menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Sikap tegasnya sudah dibuktikan dengan memecat kadernya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau berstatus tersangka KPK. Surat pemecatan langsung dikeluarkan, meski kasusnya belum masuk ranah pengadilan," kata Sihar lewat sambungan telepon kepada Kompas.com, Sabtu (29/6/2019).

Sikap tegas ini, lanjut Sihar, bukan hal mudah. Apalagi kalau tiba pada prinsip asas praduga tak bersalah. PDI-P menempatkan sikap politiknya jalan bersama rakyat dengan berkomitmen mendukung semua gerakan berantas korupsi.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Maka perlu diberikan pembekalan, Sihar Sitorus Center (SSC) yang isinya kader-kader PDI-P menggelar pembekalan massal dengan menghadirkan seluruh politisi terpilih PDI-P se-Sumut pada Kamis (27/6/2019) lalu.

Narasumber utamanya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, dan ahli kebijakan publik yang peneliti anggaran pemerintah Elfenda Ananda. 

Elfenda membekali para legislator cara menyusun anggaran pemerintah yaitu APBD dan APBN serta penggunaannya yang tidak bertentangan dengan hukum. Diakuinya, niat menghadirkan pemerintahan bersih di Indonesia tidak mudah karena masih dihadapkan berbagai tantangan.

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di skala nasional, namun juga terjadi di daerah dan rentan berpotensi terulang kembali.

"Pembekalan adalah upaya PDI-P Sumut membina para kader dalam menjalankan tugas demi kepentingan rakyat. Para caleg pemula akan mengalami transisi alur pikir dari rakyat menjadi politisi," ujar ketua pembina SSC ini.

Baca juga: PDI-P: Rekonsiliasi Bukan Bagi-bagi Jabatan di Kabinet

Pemahaman hukum masyarakat Indonesia masih rendah sehingga pencegahan korupsi mutlak dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.

KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah melakukan koordinasi, supervisi dan pemantauan juga pencegahan selain penindakan.

Tugas pokoknya meminimalkan penyakit menular korupsi yang sudah mewabah di seluruh aspek kehidupan. Menghasilkan kader-kader partai yang berkarakter, berintegritas dan antikorupsi akan memengaruhi pembangunan sumber daya manusia di Sumut. 

"Pembekalan ini bisa menjadi pelecut bagi para kader supaya tidak terjerumus korupsi, sebelum mereka dilantik menjadi wakil rakyat," ungkapnya.

Baca juga: Megawati Ingatkan Kader PDI-P Tak Terlena Kemenangan Pileg 2019

Saut sendiri mengapresiasi pembekalan paham antikorupsi yang dilakukan PDI Perjuangan. Dia mengatakan, angka kasus korupsi yang dilakukan para wakil rakyat terbilang tinggi.

Ada 247 legislator yang kasus ditangani KPK. Untuk itu, politisi terpilih saat ini harus menjaga integritas dengan berkontribusi melakukan pencegahan terhadap korupsi. OTT hanya salah satu tugas KPK, fungsi lainnya adalah pencegahan, koordinasi, supervisi dan monitoring. 

"Tolak suap dan gratifikasi, kalau tidak bisa menolaknya, laporkan ke KPK," kata Saut.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X