Sebelum Dilantik Jadi Wakil Rakyat, PDI-P Bekali Kadernya Paham Antikorupsi

Kompas.com - 30/06/2019, 15:22 WIB
Sihar Sitorus, legislator dengan suara terbanyak pada pileg 2019 menilai masyarakat dan negara ingin melihat komitmen para wakil rakyat membangun daerahnya bukan dengan praktek korupsi MEI LEANDHA ROSYANTISihar Sitorus, legislator dengan suara terbanyak pada pileg 2019 menilai masyarakat dan negara ingin melihat komitmen para wakil rakyat membangun daerahnya bukan dengan praktek korupsi

MEDAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum pusat lewat rapat plenonya menetapkan 193 kader PDI-P akan dilantik menjadi wakil rakyat pada Oktober 2019 mendatang.

Dari jumlah tersebut, 60 persennya adalah pendatang baru. Hal ini menjadi indikator kepercayaan yang tinggi masyarakat Sumatera Utara (Sumut) kepada wakil rakyat dari partai banteng ini.

Sihar Sitorus yang menjadi legislator dengan suara terbanyak pada pemilihan calon legislator di pemilihan presiden 2019 menilai bahwa masyarakat dan negara ingin melihat komitmen para wakil rakyat membangun daerahnya bukan dengan praktik korupsi.

Baca juga: PDI-P Surabaya Usulkan Whisnu Sakti Buana sebagai Pengganti Risma

Harapan publik ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum (Ketum) PDI-P Megawati Soekarno Putri dalam rapat kerja nasional (rakernas) I PDI-P pada 12 Desember 2011. 

"Ibu (Megawati) Ketum menginstruksi partai ini menjadi pelopor pemberantasan korupsi. Sikap tegasnya sudah dibuktikan dengan memecat kadernya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau berstatus tersangka KPK. Surat pemecatan langsung dikeluarkan, meski kasusnya belum masuk ranah pengadilan," kata Sihar lewat sambungan telepon kepada Kompas.com, Sabtu (29/6/2019).

Sikap tegas ini, lanjut Sihar, bukan hal mudah. Apalagi kalau tiba pada prinsip asas praduga tak bersalah. PDI-P menempatkan sikap politiknya jalan bersama rakyat dengan berkomitmen mendukung semua gerakan berantas korupsi.

Baca juga: Menakar Kemungkinan PDI-P dan Demokrat dalam Satu Gerbong Koalisi...

Maka perlu diberikan pembekalan, Sihar Sitorus Center (SSC) yang isinya kader-kader PDI-P menggelar pembekalan massal dengan menghadirkan seluruh politisi terpilih PDI-P se-Sumut pada Kamis (27/6/2019) lalu.

Narasumber utamanya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, dan ahli kebijakan publik yang peneliti anggaran pemerintah Elfenda Ananda. 

Elfenda membekali para legislator cara menyusun anggaran pemerintah yaitu APBD dan APBN serta penggunaannya yang tidak bertentangan dengan hukum. Diakuinya, niat menghadirkan pemerintahan bersih di Indonesia tidak mudah karena masih dihadapkan berbagai tantangan.

Kasus korupsi tidak hanya terjadi di skala nasional, namun juga terjadi di daerah dan rentan berpotensi terulang kembali.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X