Bupati Bandung Barat Enggan Keluarkan Izin Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 28/06/2019, 13:08 WIB
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.

BANDUNG, KOMPAS.com - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna, menyesalkan sikap manajemen PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium pemegang hak pembangunan infrastruktur kereta api (KA) cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini tidak memberikan kejelasan terkait komitmen untuk ganti untung kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat yang terdampak.

Ketidakjelasan komitmen itu membuat Aa Umbara bersikeras tidak akan memberikan izin pembangunan infrastruktur KA cepat Jakarta-Bandung sebelum apa yang diminta diselesaikan.

Salah satunya pembangunan dan pelebaran jalan di Cikalongwetan dan Cipeundeuy.

Aa juga meminta agar disediakan jalan penghubung antara Kecamatan Cikalongwetan-Cisarua serta Cikalongwetan-Cipeundeuy.

“Punten, kenapa saya selalu menolak KCIC, saya cuma minta jalan diperlebar oleh KCIC. Apa mau pakai APBN atau CSR, apapun juga tolong buatkan. Ini juga menjadi penunjang untuk KCIC juga karena ini proyek strategis nasional,” ujar Aa Umbara di Ngamprah, Jumat (28/6/2019).

Baca juga: Konstruksi KA Cepat Jakarta-Bandung Dimulai Hari Ini

Aa mengatakan, pembangunan serta pelebaran jalan yang diminta olehnya juga bertujuan untuk menunjang Pemda Kabupaten Bandung Barat dalam rangka menghadirkan destinasi wisata baru di Kecamatan Cikalongwetan dan Cipeundeuy.

Pada intinya, pihaknya tidak menghalang-halangi pembangunan KA cepat Jakarta-Bandung. Namun, dia kembali menegaskan tidak akan mengeluarkan izin apapun kepada KCIC apabila belum ada komitmen yang jelas.

Aa Umbara bahkan tidak peduli jika sikapnya ini bertentangan dengan program pemerintah pusat. Dia menyebut apa yang dilakukannya demi kepentingan warga Kabupaten Bandung Barat.

"Supaya lancar, biar semua perizinan kita bisa keluarkan. Kita bukan menahan, kalau menahan kita takut diserang rakyat, jadi jangan salah kaprah juga," ujarnya. 

Baca juga: 5 Pekerja Proyek KA Cepat yang Ditangkap TNI AU adalah WN China

"Bangunannya sudah banyak dibangun, tapi izinnya belum ada. Bahkan semuanya belum ada izin, kalau tidak ada komitmen harus disetop. Tapi jika mau ketemu dan ada komitmen, kita siap mengeluarkan izin," ungkapnya.

Aa menilai, keuntungan yang diterima oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat hanya untuk segelintir orang saja. Padahal, lahan yang dilewati di Kabupaten Bandung Barat terbilang cukup luas.

“Harus menguntungkan masyarakat, terutama yang terkena dampak. Jalan raya di Cikalongwetan sampai Cipendeuy itu rusak,” ungkapnya.

"Harusnya disetop dari kemarin, tapi belum. Kalau terus terusan seperti ini kami ambil cara lain. Bayangkan saja, Transit Oriented Development (TOD) memakan lahan sampai 1.280 hektare, belum warga yang terdampak juga pasti banyak," pungkasnya. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat Anak Almarhum Pasien Covid-19 yang Buka APD dan Peluk Ayahnya di Ruang Isolasi

Curhat Anak Almarhum Pasien Covid-19 yang Buka APD dan Peluk Ayahnya di Ruang Isolasi

Regional
Chef Arnold Ngamuk di Twitter Tagihan Listrik Membengkak 4 Kali Lipat, Ini Penjelasan PLN

Chef Arnold Ngamuk di Twitter Tagihan Listrik Membengkak 4 Kali Lipat, Ini Penjelasan PLN

Regional
Terkait Klaster Secapa AD, Ridwan Kamil: Warga Tidak Boleh Menolak Diperiksa

Terkait Klaster Secapa AD, Ridwan Kamil: Warga Tidak Boleh Menolak Diperiksa

Regional
Mencuri Bawang untuk Bayar Rapid Test

Mencuri Bawang untuk Bayar Rapid Test

Regional
Mengenal 'Wong Kalang', Suku Asli Jawa, Hidup Nomaden dari Hutan ke Hutan

Mengenal "Wong Kalang", Suku Asli Jawa, Hidup Nomaden dari Hutan ke Hutan

Regional
PPDB 2020, Jumlah Calon Siswa SMA Swasta Semarang Merosot hingga 60 Persen

PPDB 2020, Jumlah Calon Siswa SMA Swasta Semarang Merosot hingga 60 Persen

Regional
Sasar Klaster Industri, Gugus Tugas Jabar Sediakan 2.000 Swab Test PCR

Sasar Klaster Industri, Gugus Tugas Jabar Sediakan 2.000 Swab Test PCR

Regional
'Saya Angkat Sendiri Jenazah Adik dari Ember, Kondisinya Sudah Kaku'

"Saya Angkat Sendiri Jenazah Adik dari Ember, Kondisinya Sudah Kaku"

Regional
Pemprov Bali Cairkan Insentif Rp 3,7 M untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Pemprov Bali Cairkan Insentif Rp 3,7 M untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Regional
Puluhan Orang Berburu Harta Karun Makam Kuno 'Wong Kalang' di Hutan Blora

Puluhan Orang Berburu Harta Karun Makam Kuno "Wong Kalang" di Hutan Blora

Regional
Meski Pandemi, Luwu Utara Surplus Beras Hingga 34.000 Ton Lebih

Meski Pandemi, Luwu Utara Surplus Beras Hingga 34.000 Ton Lebih

Regional
Pelempar Al Quran di Makassar: Saya Khilaf, Saya Minta Maaf

Pelempar Al Quran di Makassar: Saya Khilaf, Saya Minta Maaf

Regional
2 dari 6 Tahanan Covid-19 yang Kabur di Jayapura Menyerahkan Diri

2 dari 6 Tahanan Covid-19 yang Kabur di Jayapura Menyerahkan Diri

Regional
Tak Terima Penghulu Hendak Nikahkan Anaknya, Ibu Pengantin: Stop Bapak

Tak Terima Penghulu Hendak Nikahkan Anaknya, Ibu Pengantin: Stop Bapak

Regional
Tidak Mau Disebut Kebobolan Soal Klaster Secapa AD, Ini Penjelasan Wakil Wali Kota Bandung

Tidak Mau Disebut Kebobolan Soal Klaster Secapa AD, Ini Penjelasan Wakil Wali Kota Bandung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X