5 Partai Ajukan Perkara ke MK, KPU Pamekasan Tunda Penetapan Anggota Dewan

Kompas.com - 27/06/2019, 21:38 WIB
Anggota kPU Pamekasan menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk persiapan sengketa di Mahkamah Konstitusi. KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMAN Anggota kPU Pamekasan menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk persiapan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menunda penetapan calon legislatif hasil Pemilu 17 April 2019. Pasalnya, ada lima partai yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lima partai tersebut masing-masing, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra dan Partai Berkarya.

Mohammad Mansur, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Pamekasan mengatakan, dari lima partai yang mengajukan gugatan ke MK, ada dua gugatan untuk DPRD tingkat Kabupaten dari PPP dan Golkar.

Untuk tingkat DPRD Jawa Timur, ada gugatan dari PKB. Sedangkan untuk tingkat DPR RI dari Gerindra dan Partai Berkarya.

Baca juga: Rebutan Formulir DB1 Anggota KPU Pamekasan Ribut dengan Saksi Partai

"Untuk tingkat DPRD Jawa Timur, yang bermasalah di Bangkalan. Tapi KPU Pamekasan terkena dampaknya. Sedangkan untuk DPR RI, gugatannya di Kecamatan Palengaan Pamekasan," ujar Mohammad Mansur saat dihubungi melalui telepon, Kamis (27/6/2019).

Mansur menambahkan, untuk tingkat DPRD Pamekasan, gugatan dari PPP dari daerah pemilihan IV meliputi Kecamatan Kadur, Kecamatan Pegantenan dan Kecamatan Pakong.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gugatan terjadi di internal PPP sendiri. Begitu juga dengan Golkar di Dapil 1 meliputi Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Tlanakan.

Partai berlambang pohon beringin ini, menggugat sesama Caleg Golkar sendiri. Untuk Partai Berkarya, tidak menentukan di kabupaten yang menjadi obyek gugatan.

Baca juga: Hasil Pleno KPU Pamekasan, Prabowo-Sandi Menang di Seluruh Kecamatan

"Kita menunggu pengumuman, apakah gugatan itu diterima atau tidak di dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) tanggal 1 Juli mendatang," imbuh mantan Ketua Umum HMI Pamekasan ini.

KPU sendiri, ungkap Mansur, mulai mempersiapkan jawaban beberapa gugatan yang diajukan oleh kelima partai tersebut.

Mulai dari mengumpulkan formulir tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.

"Kalau gugatan di MK selesai, akan kami umumkan penetapan hasil Pemilu legislatif di Pamekasan. Paling lambat tanggal 4 Juli," ungkapnya. 

Baca juga: Fakta Kerusuhan Massa di Pamekasan, Tolak Hasil Pemilu hingga Polisi Temukan Senjata Tajam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

70 Tahun Hidup Tanpa Penerangan, Kini Warga Dusun Balakala Bisa Nikmati Listrik PLN

Regional
Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Terkait Polemik DTH di Luwu Utara, BPBD Sebut Semua Bantuan Sudah Tersalurkan

Regional
Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Cegah Pernikahan Dini, Bupati Luwu Utara Tandatangani Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak

Regional
Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Lewat Sistem Hibah, Pemkab Tanah Bumbu Ajak Perusahaan Dongkrak Penghasilan Daerah

Regional
Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.