Kompas.com - 25/06/2019, 17:12 WIB
Mantan wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono keluar dari gedung Kejati Jatim, Selasa (25/6/2019) siang KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALMantan wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono keluar dari gedung Kejati Jatim, Selasa (25/6/2019) siang

SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono (Bambang DH), mengaku senang, ada penegak hukum yang bersemangat membuka kasus dugaan penyalahgunaan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya.

"Saya sangat senang ada penegak hukum yang bersemangat mengungkap kasus ini. Sejak saya menjabat, saya juga sudah berusaha mengembalikan," katanya usai diperiksa di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (25/6/2019) siang.

Baca juga: Setelah Risma, Kejati Jatim Periksa Bambang DH dalam Kasus YKP

Bambang DH sendiri diperiksa penyidik selama 5 jam sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Sepanjang pemeriksaan, politisi PDIP itu menjawab 20 pertanyaan.

Sejak menjabat wali kota pada 2000, Bambang mengaku sudah melihat keanehan dalam pengelolaan YKP.

"Seperti ada upaya cerdas memisahkan aset yayasan dari Pemkot Surabaya," jelasnya.

Karena itu, dia mencoba melapor ke Polrestabes Surabaya, dan Kejari Surabaya namun tidak diproses.

"Saya bahkan pernah meminta langsung kepada YKP tapi juga tidak bisa karena alasan bahwa aset YKP adalah milik yayasan dengan menunjukkan bukti otentik," katanya.

Baca juga: Berusia lanjut, Saksi Penyalahgunaan Aset YKP Surabaya Hampir Pingsan Saat Diperiksa Penyidik

Jika aset Pemkot Surabaya di YKP sampai lolos, kata Bambang, adalah preseden buruk yang bisa saja terjadi di semua pemerintah daerah, atau bahkan level pemerintahan yang lebih tinggi seperti pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

"Karena itu, saya siap kapan pun diperiksa jika penegak hukum membutuhkan," jelasnya. 

Sebelum memeriksa Bambang DH, penyidik Kejati Jatim juga sudah memeriksa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai saksi pelapor dalam kasus ini.

Kejati Jatim mencium aroma penyalahgunaan aset negara di yayasan yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya sejak 1951 itu. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot, yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999.

Baca juga: 2 Jam Diperiksa, Risma Jawab 14 Pertanyaan Seputar Kasus YKP

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu, pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya.

Hingga 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT Yekape yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Resmikan Alun-alun Majalengka, Kang Emil: Silakan Berekspresi di Sini

Regional
798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

798 Tempat Penyokong Wisata Tersertifikasi CHSE, Jabar Siap Sambut Wisatawan Libur Lebaran

Regional
Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Peringati Hari Kartini, Wali Kota Madiun Minta Perempuan di Pemerintahan Berjiwa Melayani

Regional
PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

PPKM Diperpanjang, Wali Kota Medan Nyatakan Siap Ikuti Aturan

Regional
Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Tinjau Pengolahan Sampah Plastik, Kang Emil Imbau Masyarakat Gunakan “Octopus”

Regional
Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Selama Larangan Mudik, Wagub Uu Optimis Dapat Tekan Mobilitas Warga Jabar

Regional
Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Terapkan Prokes dan PPKM di Kesawan City Walk, Pemkot Medan Lakukan Ini

Regional
Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Ganjar Nilai Sistem Resi Gudang Grobogan Jadi Teladan Nasional, Mengapa?

Regional
Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Anggap Warga Sudah Teredukasi Covid-19, Pemkab Wonogiri Longgarkan Kegiatan Ekonomi

Regional
Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Diminta Khofifah Desain Masjid di Surabaya, Kang Emil: Alhamdulillah, Jadi Ladang Ibadah

Regional
Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Pulihkan Ekonomi Jabar, Wagub Uu Dorong UMKM Manfaatkan Program Pemerintah

Regional
Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Mukhtar, Mantan Bomber Kantor Unicef Aceh Kini Jadi Petani Pepaya dan Porang

Regional
Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Lewat Produk UKM, Ganjar dan Dubes Ceko Diskusikan Sejumlah Potensi Kerja Sama

Regional
Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Serahkan Sertifikasi SNI ke Masker Ateja, Emil Akui Sedang Buat Kain Antivirus

Regional
Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Bongkar Bangunan Bermasalah di Medan, Wali Kota Bobby: Mari Tingkatkan PAD

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X