Bambang DH Senang Ada Penegak Hukum yang Semangat Ungkap Kasus YKP

Kompas.com - 25/06/2019, 17:12 WIB
Mantan wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono keluar dari gedung Kejati Jatim, Selasa (25/6/2019) siang KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALMantan wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono keluar dari gedung Kejati Jatim, Selasa (25/6/2019) siang

SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono (Bambang DH), mengaku senang, ada penegak hukum yang bersemangat membuka kasus dugaan penyalahgunaan aset Yayasan Kas Pembangunan ( YKP) Kota Surabaya.

"Saya sangat senang ada penegak hukum yang bersemangat mengungkap kasus ini. Sejak saya menjabat, saya juga sudah berusaha mengembalikan," katanya usai diperiksa di gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (25/6/2019) siang.

Baca juga: Setelah Risma, Kejati Jatim Periksa Bambang DH dalam Kasus YKP

Bambang DH sendiri diperiksa penyidik selama 5 jam sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Sepanjang pemeriksaan, politisi PDIP itu menjawab 20 pertanyaan.

Sejak menjabat wali kota pada 2000, Bambang mengaku sudah melihat keanehan dalam pengelolaan YKP.

"Seperti ada upaya cerdas memisahkan aset yayasan dari Pemkot Surabaya," jelasnya.

Karena itu, dia mencoba melapor ke Polrestabes Surabaya, dan Kejari Surabaya namun tidak diproses.

"Saya bahkan pernah meminta langsung kepada YKP tapi juga tidak bisa karena alasan bahwa aset YKP adalah milik yayasan dengan menunjukkan bukti otentik," katanya.

Baca juga: Berusia lanjut, Saksi Penyalahgunaan Aset YKP Surabaya Hampir Pingsan Saat Diperiksa Penyidik

Jika aset Pemkot Surabaya di YKP sampai lolos, kata Bambang, adalah preseden buruk yang bisa saja terjadi di semua pemerintah daerah, atau bahkan level pemerintahan yang lebih tinggi seperti pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

"Karena itu, saya siap kapan pun diperiksa jika penegak hukum membutuhkan," jelasnya. 

Sebelum memeriksa Bambang DH, penyidik Kejati Jatim juga sudah memeriksa Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebagai saksi pelapor dalam kasus ini.

Kejati Jatim mencium aroma penyalahgunaan aset negara di yayasan yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya sejak 1951 itu. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot, yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999.

Baca juga: 2 Jam Diperiksa, Risma Jawab 14 Pertanyaan Seputar Kasus YKP

Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu, pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya.

Hingga 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT Yekape yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Masyarakat Pakai Masker karena Mereka Takut Saat Melihat Petugas'

"Masyarakat Pakai Masker karena Mereka Takut Saat Melihat Petugas"

Regional
40 Pegawai Gedung Sate Positif Covid-19, Setengahnya Warga Kota Bandung

40 Pegawai Gedung Sate Positif Covid-19, Setengahnya Warga Kota Bandung

Regional
Pria Ini Diduga Tewas Akibat Tersetrum Earphone

Pria Ini Diduga Tewas Akibat Tersetrum Earphone

Regional
Hilang di Teluk Ambon, WNA Amerika Sempat Direkam Suami Saat Menyelam Bersama

Hilang di Teluk Ambon, WNA Amerika Sempat Direkam Suami Saat Menyelam Bersama

Regional
25 Karyawan, Kontraktor, dan Mitra Kerja Pertamina Sorong Positif Covid-19

25 Karyawan, Kontraktor, dan Mitra Kerja Pertamina Sorong Positif Covid-19

Regional
Dua Anggota DPRD Jepara dan Tiga Stafnya Positif Corona, Kantor DPRD Ditutup

Dua Anggota DPRD Jepara dan Tiga Stafnya Positif Corona, Kantor DPRD Ditutup

Regional
Dirjen Dikti Kemendikbud: Data Kita Tidak Ada Profesor Hadi Pranoto

Dirjen Dikti Kemendikbud: Data Kita Tidak Ada Profesor Hadi Pranoto

Regional
Kota Tegal Catatkan 28 Kasus Baru Covid-19, Paling Banyak Tenaga Kesehatan

Kota Tegal Catatkan 28 Kasus Baru Covid-19, Paling Banyak Tenaga Kesehatan

Regional
Begal Sadis di Palembang Terjadi Lagi, Ibu Hamil Jatuh dari Motor

Begal Sadis di Palembang Terjadi Lagi, Ibu Hamil Jatuh dari Motor

Regional
Khofifah: Ada Sopir Ambulans Antar Jenazah Covid-19 dari Jatim ke Jakarta...

Khofifah: Ada Sopir Ambulans Antar Jenazah Covid-19 dari Jatim ke Jakarta...

Regional
Ambon Kembali Jadi Zona Merah Covid-19, Pemkot: Masyarakat Kurang Disiplin

Ambon Kembali Jadi Zona Merah Covid-19, Pemkot: Masyarakat Kurang Disiplin

Regional
Pernikahan Putri Edy Rahmayadi Akan Digelar dengan Konsep Berbeda

Pernikahan Putri Edy Rahmayadi Akan Digelar dengan Konsep Berbeda

Regional
Ketua DPRD Magetan Angkat Indriana, Siswi SMK yang Tinggal di Kandang Ayam Jadi Anak Asuh

Ketua DPRD Magetan Angkat Indriana, Siswi SMK yang Tinggal di Kandang Ayam Jadi Anak Asuh

Regional
Penumpang Pesawat Positif Corona dari Surabaya Sempat Ada di 15 Lokasi di Pontianak

Penumpang Pesawat Positif Corona dari Surabaya Sempat Ada di 15 Lokasi di Pontianak

Regional
Dimarahi Emak-emak Pedagang Kaki Lima, Mahyeldi: Itu Risiko Jadi Wali Kota

Dimarahi Emak-emak Pedagang Kaki Lima, Mahyeldi: Itu Risiko Jadi Wali Kota

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X