Janji Cairkan Bantuan Lewat ATM, Pendamping PKH Bawa Kabur Uang Rp 75 Juta

Kompas.com - 25/06/2019, 16:26 WIB
Kasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Hilmi Manossoh Prayoga KOMPAS.com/SYARIFUDINKasat Reskrim Polres Bima Kota Iptu Hilmi Manossoh Prayoga

BIMA, KOMPAS.com - Seorang pendamping Program Keluarga Harapan ( PKH) di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilaporkan ke polisi atas tuduhan membawa kabur uang milik penerima manfaat sebesar Rp 75 juta.

Penggelapan dana bantuan program keluarga harapan ini dilakukan oleh pendamping Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berinisial SHD, yang bertugas di Kecamatan Langgudu.

Akibatnya ratusan penerima manfaat PKH di Desa Karampi, Kecamatan Langgu tidak menerima haknya untuk satu bulan sebesar Rp 500.000.

Baca juga: 5 Fakta Label Keluarga Miskin Bagi Peserta PKH, Ratusan Keluarga Mundur hingga Jadi Pergunjingan Warga

Kasat Reskrim Polres Bima, Iptu Hilmi Manossoh Prayoga membenarkan adanya laporan kasus penggelapan dana PKH tersebut. Ia mengatakan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi terkait laporan dari penerima PKH.

"Iya, kami sudah memeriksa 97 saksi yang berasal dari warga penerima PKH termasuk keluarga pendamping," kata Hilmi kepada Kompas.com, Selasa (25/6/2019).

Kata Hilmi, kasus ini terjadi saat pencairan dana PKH tahap tiga tahun 2018 lalu. Kasus ini baru mencuat setelah para korban melaporkan ke polisi.

Dalam kasus ini, lanjut Hilmi, modus pelaku dengan pura-pura menawarkan jasa untuk mencairkan dana PKH, mengingat di daerah terpencil itu tak terjangkau oleh fasilitas Perbankan.

Baca juga: Tembok Rumah Dilabeli Keluarga Miskin, 163 Penerima PKH Mundur karena Malu

SDH kemudian mengumpulkan ATM beserta PIN milik penerima PKH, dan berjani mencairkannya ke mesin ATM.

"Jadi para korban bersepakat, lalu menunjuk ketua kelompok untuk mengumpulkan ATM penerima manfaat. Kemudian ATM ini dibawa oleh pendamping tersebut untuk dicairkan ke mesin ATM. Nah, setelah dicairkan ternyata dia enggak kembali," ujar Hilmi.

Warga penerima manfaat, saat itu sempat bertanya kepada ketua kelompok soal uang yang dicairkan oleh pendamping. Namun ketua kelompok juga tidak bisa menjawab banyak, karena pendamping mengatakan jika mesin ATM rusak sehingga pencairan tidak bisa dilakukan.

"Total uang yang digelapkan sebesar Rp 75 juta yang berasal dari ratusan rekening penerima PKH. Per bulannya, warga mendapatkan Rp 500.000 dan yang digelapkan ini adalah jatah untuk satu bulan," tutur Hilmi.

Baca juga: Cairkan Dana, 2500 Penerima PKH di Madiun Harus Bayar Biaya Transpor

Awalnya para korban sebenarnya tidak ingin melaporkan kasus tersbeut ke polisi, setelah pelaku  membuat pernyataan untuk bertanggungjawab mengembalikan uang tesebut. Namun hingga saat ini, janji pelaku untuk mengembalikan uang warga pun tidak juga terpenuhi.

Selain itu, pelaku juga sudah tidak terlihat di desanya sejak beberapa bulan lalu. Para korban yang geram pun langsung melaporkannya ke Mapolres Bima Kota.

"Tim Tipikor sedang menyiapkan gelar perkara, untuk menaikkan statusnya ke penyidikan," pungkasnya,



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub Uu: Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun, tapi di Karawang dan Cirebon Naik

Wagub Uu: Penyebaran Covid-19 di Jabar Turun, tapi di Karawang dan Cirebon Naik

Regional
Fakta Baru Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas, Berstatus Tersangka dan Terancam 15 Tahun Penjara

Fakta Baru Oknum Polisi Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas, Berstatus Tersangka dan Terancam 15 Tahun Penjara

Regional
Gugus Tugas Jabar Sudah Lama Bidik Klaster Pabrik Epson di Cikarang Bekasi

Gugus Tugas Jabar Sudah Lama Bidik Klaster Pabrik Epson di Cikarang Bekasi

Regional
Kapolrestabes Makassar dan Dirreskrimum Polda Sulsel Dapat Jabatan Baru di KPK

Kapolrestabes Makassar dan Dirreskrimum Polda Sulsel Dapat Jabatan Baru di KPK

Regional
Seminggu Pengusaha Rental Mobil Tak Pulang, Istri Lapor Polisi di Pekanbaru

Seminggu Pengusaha Rental Mobil Tak Pulang, Istri Lapor Polisi di Pekanbaru

Regional
Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas di Hotel, Oknum Polisi Ini Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Cabuli Gadis ABG Pelanggar Lalu Lintas di Hotel, Oknum Polisi Ini Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Regional
Viral, Video Anggota DPRD dan ASN Baubau Diduga Pesta Miras

Viral, Video Anggota DPRD dan ASN Baubau Diduga Pesta Miras

Regional
Gagal Tes Kesehatan, Bacalon Bupati Solok Gugat KPU ke Bawaslu

Gagal Tes Kesehatan, Bacalon Bupati Solok Gugat KPU ke Bawaslu

Regional
Polisi Periksa Korban Pelecehan Rapid Test yang Terjadi di Bandara Soekarno-Hatta

Polisi Periksa Korban Pelecehan Rapid Test yang Terjadi di Bandara Soekarno-Hatta

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 21 September 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 21 September 2020

Regional
Menteri Agama Positif Covid-19, Gubernur dan Pejabat Pemprov NTB Jalani Tes Swab

Menteri Agama Positif Covid-19, Gubernur dan Pejabat Pemprov NTB Jalani Tes Swab

Regional
Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Cirebon Jadi Zona Merah Covid-19

Kabupaten Karawang, Kota Bekasi dan Cirebon Jadi Zona Merah Covid-19

Regional
Lagi, Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyerangan Acara Midodareni di Solo

Lagi, Polisi Tangkap 2 Tersangka Penyerangan Acara Midodareni di Solo

Regional
Kronologi Bus Sugeng Rahayu Alami Kecelakaan di Ngawi

Kronologi Bus Sugeng Rahayu Alami Kecelakaan di Ngawi

Regional
Belasan Kantor di Denpasar Jadi Klaster Penularan Covid-19

Belasan Kantor di Denpasar Jadi Klaster Penularan Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X