Setelah Risma, Kejati Jatim Periksa Bambang DH dalam Kasus YKP

Kompas.com - 25/06/2019, 12:37 WIB
Sejumlah wartawan menunggu pemeriksaan Bambang DH di kantor Kejati Jatim di Surabaya, Selasa (25/6/2019) KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALSejumlah wartawan menunggu pemeriksaan Bambang DH di kantor Kejati Jatim di Surabaya, Selasa (25/6/2019)


SURABAYA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ( Kejati Jatim) bekerja maraton memeriksa saksi kasus dugaan penyalahgunaan aset Yayasan Kas Pembangunan Pemkot Surabaya.

Setelah memeriksa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, penyidik memanggil mantan wali kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (Bambang DH), Selasa (25/6/2019).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Richard Marpaung membenarkan jika politisi PDI-P itu diperiksa hari ini.

Baca juga: Risma Hadiri Pemeriksaan Kasus Penyalahgunaan Aset YKP Surabaya

 

"Harusnya kemarin, namun yang bersangkutan minta izin untuk hadir hari ini," kata Richard.

Informasi yang dihimpun, Bambang DH hadir di gedung Kejati Jatim pukul 09.00 WIB. Lewat pukul 12.00 WIB, Bambang DH masih belum keluar dari ruang pemeriksaan.

Sementara, belasan wartawan sudah menunggu di depan gedung Kejati Jatim di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Richard mengatakan, Bambang DH diperiksa seputar pengetahuannya tentang YKP. Seperti diketahui, Bambang DH adalah wali kota sebelum Risma yang menjabat 2 periode sejak 2000-2010.

Kejati Jatim mencium aroma penyalahgunaan aset negara di yayasan yang dibentuk oleh Pemkot Surabaya sejak 1951 itu.

Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah berasal dari Pemkot, yaitu tanah negara bekas Eigendom verponding.

Sejak pendirian, YKP selalu diketuai oleh Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya terakhir yang menjabat yakni Sunarto pada 1999.

Baca juga: 2 Jam Diperiksa, Risma Jawab 14 Pertanyaan Seputar Kasus YKP

Karena ada ketentuan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin saat itu sebagai ketua.

Pada 2002, Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu, pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya.

Hingga 2007, YKP masih setor ke kas daerah Pemkot Surabaya. Namun, setelah itu, YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Pria Diduga ODGJ Diseret dari Pesawat, Bagaimana Bisa Terobos Masuk Bandara Lampung?

Viral Pria Diduga ODGJ Diseret dari Pesawat, Bagaimana Bisa Terobos Masuk Bandara Lampung?

Regional
13 Pengambil Paksa Jenazah di Makassar Divonis Hukuman Percobaan

13 Pengambil Paksa Jenazah di Makassar Divonis Hukuman Percobaan

Regional
Usai Rapat 17 Agustus, Remaja Asal Bogor Hilang Tenggelam

Usai Rapat 17 Agustus, Remaja Asal Bogor Hilang Tenggelam

Regional
BPPT Semai 40 Ton Garam untuk Ciptakan Hujan Buatan di Sumsel

BPPT Semai 40 Ton Garam untuk Ciptakan Hujan Buatan di Sumsel

Regional
Pemkot Malang Tracing Warga yang Rebut Jenazah Probable Covid-19

Pemkot Malang Tracing Warga yang Rebut Jenazah Probable Covid-19

Regional
Cinta Ditolak, Seorang Satpam Pilih Minum Racun Rumput

Cinta Ditolak, Seorang Satpam Pilih Minum Racun Rumput

Regional
Heran Anaknya Tak Pulang, Rupanya Terlibat Prostitusi Online, Tarif Rp 300.000-Rp 1 Juta

Heran Anaknya Tak Pulang, Rupanya Terlibat Prostitusi Online, Tarif Rp 300.000-Rp 1 Juta

Regional
Delapan PNS Polda Sumbar Positif Covid-19, RS Bhayangkara Ditutup untuk Umum

Delapan PNS Polda Sumbar Positif Covid-19, RS Bhayangkara Ditutup untuk Umum

Regional
Berstatus Zona Oranye Covid-19, Pemkot Surabaya Janji Tak Longgarkan Disiplin Protokol Kesehatan

Berstatus Zona Oranye Covid-19, Pemkot Surabaya Janji Tak Longgarkan Disiplin Protokol Kesehatan

Regional
Pasien di Samarinda Meninggal Dimakamkan Tanpa Protokol, Ternyata Positif Covid-19

Pasien di Samarinda Meninggal Dimakamkan Tanpa Protokol, Ternyata Positif Covid-19

Regional
Tol Padaleunyi Km 130 Tergenang hingga 50 cm, Jasa Marga Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Tol Padaleunyi Km 130 Tergenang hingga 50 cm, Jasa Marga Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Regional
Gus Ipul Dikabarkan Maju di Pilkada Kota Pasuruan, Petahana: Itu Wajar

Gus Ipul Dikabarkan Maju di Pilkada Kota Pasuruan, Petahana: Itu Wajar

Regional
Pria yang Viral Diseret dari Pesawat Diduga ODGJ, akan Diperiksakan ke RSJ

Pria yang Viral Diseret dari Pesawat Diduga ODGJ, akan Diperiksakan ke RSJ

Regional
Mengaku Pelaut, Mahasiswa Pelayaran di Makassar Tipu 2 Perempuan

Mengaku Pelaut, Mahasiswa Pelayaran di Makassar Tipu 2 Perempuan

Regional
Tol Padaleunyi KM 130 Tergenang hingga 50 Cm, Antrean Kendaraan hingga 8 Kilometer

Tol Padaleunyi KM 130 Tergenang hingga 50 Cm, Antrean Kendaraan hingga 8 Kilometer

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X